Home / Bangka Belitung / Kaitan Persoalan dan Permasalahan Desa, Perwakilan Kades, BPD dan DPPKBPMD Temui Pejabat Kemendes, PDT & Transmigrasi RI Di Jakarta

Kaitan Persoalan dan Permasalahan Desa, Perwakilan Kades, BPD dan DPPKBPMD Temui Pejabat Kemendes, PDT & Transmigrasi RI Di Jakarta

Bagikan :
  • 13
    Shares

JAKARTA: Rombongan Perwakilan Kepala Desa (kades), Badan Pemusyawaratan  Desa (BPD) dan DPPKBPMD Kabupaten Belitung mengikuti pertemuan dengan sejumlah pejabat dilingkungan kementerian desa (kemendes) RI, PDT dan Transmigrasi yang bertempat di Lantai 2 Ditjen PPMD (Pembangunan dan Pemerdayaan Masyarakat Desa) Kemendes, PDT & Transmigrasi RI di Kalibata Selatan. Pertemuan dilakukan adalah dalam kaitannya persoalan dan permasalahan seputar Desa, pada Rabu Lalu 5 April 2017.

Sementara itu, kegiatan rombongan dari DPPKBPMD Kabupaten Belitung ini dipimpin Kadin Nurman Sunanda SE MM ini diterima langsung oleh Ibu Sondang Kasi Kelembagaan Desa, Dafantino (Kasi Ketahanan Masyarakat Desa)) Kemendes RI, PDT & Transmigrasi RI.

Kepada trawangnews.com, Kasi Pemdes DPPKBPMD Kabupaten Belitung Budi Swasta K. SIP seizin Kepala Kadin DPPKB PMD Kabupaten Belitung menyebutkan bahwa pertemuan itu sifatnya diskusi yang berlangsung sangat menarik dan interaktif tentang implementasi dan kendala permendes No 2 tahun 2015 tentang tata cara musyawarah desa dan permendes Nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas pembangunan desa yang sebentar lagi akan dirivisi dengan skala prioritas tahun 2017 yang diantaranya Embung Desa, BUMDes, Sarana Olah raga desa, Prudes & Prukades (Program unggulan desa &program kawasan desa).

Dalam dialog tersebut, kata Budi, Kasi Kelembagaan Desa Ibu Sondang menjelaskan bahwa kabupaten/kota harus secepatnya membuat perbup tentang kewenangan desa sehingga bisa diinventarisir dan diidentifikasi antara kewenangan pusat dan Provinsi, Kabupaten, dan kewenangan desa berdasarkan asal usul dan skala desa sehingga memudahkan dalam perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan dan pengurusan desa.
Hal-hal yang tidak masuk dalam skala prioritas, kata Budi, seperti yang disampaikan Ibu Sondang adalah permendes 22 tahun 2016 dapat diusulkan dan dimusyawarahkan dalam musdes sebagai keputusan tertinggi sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 tentang otonomi desa.

Baca Juga :  Kaitan dengan Pemerintahan Desa, Direktur Penataan&Adm Kemendagri RI Sidak Ke Sungai Samak

Dalam pertemuan interaktif itu banyak hal yang dipertanyakan perwakilan dari Kades mapun camat. Diantaranya Camat dan kades adalah seperti Camat Tanjungpandan Marzuki SIP, Robert Horizon S.Sos (camat Badau), Kades Juru Sebarang Darsono, Kades Suak Gual Yusuf Kamarudin, Ketua BPD Suak Gual Very, Sekdes Aik Batu Buding Arpandi, Pj Kades Pulau Seliu Sofran dan lainnya.Masing-masing diantara mereka mempertanyakan tentang kendala dan permasalahan dalam penggunaan dana desa dan bagaimana mencari solusinya. *trawangnews.com