Masalah Nelayan Juga Dibahas Pertemuan DPP HNSI Pusat & HNSI Belitung

TANJUNGPANDAN – Selain membahas mengenai kinerja HSNI , Kunjungan perwakilan DPP HNSI Pusat ke HNSI Belitung, pada Kamis (2/1) di Resto Mc Bett kawasan Pantai Tanjung Pendam, juga membahas masalah nelayan yang ada di Belitung.

Dibicarakan soal nelayan Belitung kadangkala masih keluhkan sulitnya mendapatkan BBM solar subsidi dan juga mengenai pembuatan pas kapal besar diatas 7 GT.

“Menurut informasinya, KSOP Tanjungpandan Belitung belum diberikan kewenangan mengenai pembuatan pas kapak diatas 7 GT tersebut,” kata ketua HNSI Belitung Muhtar Motong.

Sampai saat ini kata Muhtar,,berbagai mediasi dari HNSI Belitung telah dilakukan dengan pihak-pihak terkait mengenai beberapa hal yang mesti perlu di perhatikan dan pelajari, agar nelayan Belitung mengerti dan memahami permasalahan yang selama ini mengganggu mereka menjalankan aktifitasnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris HNSI Kabupaten Belitung Jasman SE, KSOP telah banyak memberikan kemudahaan bagi nelayan di Kabupaten Belitung, misalnya mengurus Surat Perizinan Berlayat (SPB), penjadwalan pengukuran dan pembuataan pas kapal nelayan.

“Beberapa waktu lalu saya sudah menyambangi KSOP dan mereka siap membantu mediasi nelayan saat pengurusan pas kapal,” katanya.

Menanggapi hak tersebut Perwakilan dari DPP HNSI Lydia Assegaf SE meminta HNSI Kabupaten Belitung untuk terus lakukan koordinasi baik ke HNSI Provinsi maupun Pusat. Apa saja yang menjadi permasalahan, khususnya untuk kepentingan nelayan, sehingga bisa bersama-sama mencarika solusi yang terbaik.

“Kita banyak dapatkan laporan juga dari beberapa cabang HNSI mengenai kelangkaan solar subsidi untuk nelayan, itu perlu dipelajari bijaksana, siapa saja oknum yang bermain solar subsidi untuk kepentingan umum,” ungkapnya.

Menurutnya, perlu menjadi perhatian Pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat untuk memantau, mengawasi dan memastikan bahwa BBM solar subsidi nelayan tepat sasaran.

Kata Lydia, Kalau ada informasi mengenai oknum atau agen yang memanfaatkan solar subsidi nelayan, HNSI Belitung bisa laporkan ke penegak hukum. Namun bila belum direspon coba berikan info akurat ke DPP HNSI nanti akan tindak lanjuti.