JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belitung semakin serius mempercepat proses sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner di daerahnya. Belum lama ini, rombongan MUI Belitung yang dipimpin langsung Ketua MUI Sjubki Sulaiman melakukan studi tiru ke sejumlah lembaga strategis, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, LPPOM MUI Jakarta dan Bogor, serta Halal Centre IPB Bogor.
Dalam kunjungan yang diikuti 11 orang, termasuk perwakilan Komisi Pemberdayaan Umat Ekonomi Syariah, MUI Belitung menekankan pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu kunci penguatan daya saing UMKM kuliner.
“Belitung tidak hanya dikenal karena keindahan pantainya, tetapi juga kuliner khasnya. Agar semakin kompetitif, produk UMKM harus memiliki sertifikat halal,” ujar Ketua MUI Belitung, Sjubki Sulaiman.
Sertifikasi Halal Jadi Kebutuhan Mendesak
Pemerintah telah menetapkan tenggat waktu sertifikasi halal hingga Oktober 2026. Menurut Sjubki, momen ini harus dimanfaatkan pelaku UMKM kuliner di Belitung untuk mempersiapkan diri, apalagi Belitung kini menjadi destinasi wisata unggulan nasional dan internasional.
Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara membuat kebutuhan kuliner halal semakin mendesak. Dengan sertifikat halal, UMKM tidak hanya bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas distribusi produk, baik offline maupun online, serta membuka peluang ekspor ke negara mayoritas muslim.
“Apalagi saat ini pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare. Ini kesempatan emas bagi UMKM,” tambah Sjubki.
Dorong Ekonomi Syariah Belitung
Langkah MUI Belitung juga menjadi bagian dari komitmen memperkuat ekonomi syariah di daerah. Dengan semakin banyak UMKM bersertifikat halal, Belitung bukan hanya menyajikan pesona pantai nan indah, tapi juga menjamin wisatawan muslim dapat menikmati kuliner dengan aman dan nyaman.
“Hal ini sekaligus mendukung target nasional Indonesia menjadi pusat halal dunia,” tegas Sjubki.*
