Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » Ini Jumlah Jamaah Belitung 2020 Batal Berangkat ke Tanah Suci Tahun 2021

Ini Jumlah Jamaah Belitung 2020 Batal Berangkat ke Tanah Suci Tahun 2021

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNGPANDAN: Kemenag Kabupaten Belitung menyampaikan bahwa jamaah Kabupaten Belitung Tahun 2020 yang batal berangkat menunaikan ibadah haji pada Tahun 2021 /1422 H sebanyak 169 orang 71 laki laki 98 Wanita.

Adapun Ka Kan Kemenag Belitung Drs. H. Masdar Nawawi ungkapkan bahwa jamaah Kabupaten Belitung Tahun 2020 batal berangkat berdasarkan KMA Nomor : 660 Tahun 2021 tanggal 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 1442 H / 2021 M .

Adapun daftar calon jamaah haji Belitung sebanyak 169 orang 71 laki laki 98 Wanita dengan rincian per kecamatan sbb (sebagai berikut) :
1. Tanjungpandan 101, laki laki 41 wanita 60
2. Sijuk 20 jamaah laki laki 8 wanita 12
3. Selat Nasik 32 jamaah laki laki 14 wanita 18
4. Membalong 10 jamaaah laki laki 6 wanita 4
5. Badau 6 jamaah laki laki 4 Wanita 2.

Ka Kan Kemenag Belitung Drs.H. Masdar Nawawi menghimbau kepada jamaah calon haji kab. Belitung tetap tegar dan selalu bersabar atas keputusan pemerintah tentang hal ini demi keselamatan dan keamanan jamaah itu sendiri dengan situasi dan kondisi vandemi covid 19 ini. “Insya Allah bagi jamaah calon haji ini akan akan menjadi perioritas untuk pemberangkatan haji tahun 1443 H / 2022 M,” katanya.

Seperti diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Menag.

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutur Menag.

“Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Menag.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305). Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Menurut Menag, agama mengajarkan, bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Menag.

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19,” sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya.

“Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.*

  • person
  • visibility 198
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dua Kelompok Nelayan Suak Gual Terima  Pinjaman Kredit Di Bank Sumsel

    Dua Kelompok Nelayan Suak Gual Terima Pinjaman Kredit Di Bank Sumsel

    • calendar_month Selasa, 7 Mei 2019
    • account_circle sma
    • visibility 113
    • 0Komentar

    SELATNASIK: Dua nelayan masing masing dari kelompok usaha bersama karya mandiri dan kelompok usaha bersama karya di Desa Suak Gual Kecamatan Selat Nasik, mendapatkan pinjaman kredit dari Bank Sumsel Babel Tanjungpandan, pada hari ini Selasa 7 Mei 2019. Mereka yang mendapatkan masing masing pencairan Rp 60 juta atas nama Azwardi dan Rasid sebesar Rp 25 […]

  • Terkait 119 WBP Positif Covid-19, Lapas Tģpandan dalam Keadaan Kondusif

    Terkait 119 WBP Positif Covid-19, Lapas Tģpandan dalam Keadaan Kondusif

    • calendar_month Kamis, 22 Jul 2021
    • account_circle sma
    • visibility 211
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Kalapas Kelas IIB Tanjungpandan Romiwin Hutasoit, SH, MH tak menepis pemberitaan terkait 119 WBP Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Positif Covid – 19. Dirinya membenarkan, namun ada beberapa hal yang harus diluruskan dari informasi tersebut. Kepada Media Kamis (22/7/2021) Kalapas menegaskan seluruh WBP yang ada di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan dalam kondisi tertangani dengan baik […]

  • Dua Pelajar Beltim Lolos Program Bina Talenta Indonesia Bidang STEM, Pemkab Beltim Sampaikan Apresiasi

    Dua Pelajar Beltim Lolos Program Bina Talenta Indonesia Bidang STEM, Pemkab Beltim Sampaikan Apresiasi

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle sma
    • visibility 219
    • 0Komentar

    MANGGAR: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi dua pelajar SMPN 1 Manggar, yang berhasil terpilih menjadi peserta Program Bina Talenta Indonesia Tahap 2 Luring bidang Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika (STEM) jenjang SMP. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional. Wakil Bupati Beltim, […]

  • Kades Dukong Harap Dana BLT DD tahap III Dapat Dimanfaatkan Sebaik-baiknya

    Kades Dukong Harap Dana BLT DD tahap III Dapat Dimanfaatkan Sebaik-baiknya

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2020
    • account_circle sma
    • visibility 241
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Kades Dukong Zainal ajak warga penerima bantuan ini untuk memanfaat betuk betul dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) DD (Dana Desa) tahap III untuk kebutuhan sehari-hari. Hal itu disampaikan Kades Dukong Zainal saat dilakukan pembagian BLT DD tahap III desa Dukong pada Selasa, 7 Juli 2020, kemarin. Adapun pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa […]

  • ORARI Lokal Belitung Gelar Special Event Station Peringati Hari Kartini ke-147

    ORARI Lokal Belitung Gelar Special Event Station Peringati Hari Kartini ke-147

    • calendar_month Sabtu, 18 Apr 2026
    • account_circle sma
    • visibility 265
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Dalam rangka menyambut peringatan Hari Kartini ke-147, Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Lokal Belitung menggelar kegiatan komunikasi radio melalui Special Event Station yang melibatkan operator perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan R.A. Kartini. Kegiatan ini menugaskan dua operator utama sebagai Net Control Station (NCS) yang bertugas menerima serta mengoordinasikan komunikasi dari anggota amatir radio […]

  • Mukti Ikut Bersama Warga Lakukan pencarian orang hilang Warga Kacang Butor

    Mukti Ikut Bersama Warga Lakukan pencarian orang hilang Warga Kacang Butor

    • calendar_month Selasa, 1 Mei 2018
    • account_circle sma
    • visibility 147
    • 0Komentar

    BADAU:Ketua Forum Kedukunan Adat Belitong Muktie Maharif ikut bersama warga melakukan pencarian orang hilang, Seridi Ripin, warga Kacang Butor yang hingga kini belum ditemukan. Mukti menyebut pihaknya mengunjungi lokasi pencarian diseputaran desa kacang butor dan sekitarnya. “Beberapa hari lalu kita turun untuk mencarinya. Kita akan lakukan pencarian terus sampai ketemu,”ungkap Mukti. Ia juga membenarkan telah […]

expand_less