Sikapi Soal Timah, Pemkab Beltim, Babel dan Forkopimda Perkuat Koordinasi

MANGGAR – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat koordinasi menyikapi dinamika aktivitas pertambangan timah yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Babel, unsur BIN, Kejaksaan, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung Timur di Kantor Bupati Belitung Timur, Sabtu (8/8/2026).

Pertemuan ini menjadi langkah bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya menyangkut aktivitas pertambangan timah.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan, pemerintah bersama aparat keamanan akan memastikan kondisi Belitung Timur tetap aman dan kondusif. Namun, di sisi lain, proses hukum terhadap setiap tindakan yang melanggar ketentuan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Yang pertama kita amankan kamtibmas, supaya aman dan tenteram. Langkah-langkah hukum tetap berjalan. Kalau ada kriminalitas, proses hukumnya tetap berjalan di kepolisian,” ujar Gubernur.
Aspirasi Harga Timah Turut Dibahas

Selain persoalan keamanan, rapat juga membahas aspirasi masyarakat terkait aktivitas pertambangan dan harga komoditas timah.

Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah telah mendengar dan merespons tuntutan masyarakat. Salah satunya terkait permintaan harga timah sebesar Rp200 ribu yang untuk sementara menjadi salah satu poin pembahasan bersama.

Di tengah dinamika tersebut, Gubernur juga mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas pertambangan agar tetap berada di wilayah yang diperbolehkan dan resmi.

Ia mengingatkan agar kegiatan pertambangan tidak mengganggu irigasi, kawasan hutan lindung maupun daerah aliran sungai (DAS).

“Silakan menambang di wilayah PT Timah yang resmi, tidak mengganggu irigasi, hutan lindung dan DAS. Mari kita lakukan dengan baik,” katanya.

Bupati Beltim: Jangan Sampai Persoalan Berkembang Jadi Konflik
Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menegaskan bahwa pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertambangan.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin persoalan yang terjadi berkembang menjadi konflik yang justru merugikan masyarakat maupun daerah.

“Kami memahami keresahan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, aparat keamanan dan PT Timah untuk mencari solusi terbaik, seperti yang kita upayakan hari ini. Yang kita inginkan adalah masyarakat bisa tetap bekerja, ekonomi tetap bergerak. Namun semuanya dilakukan sesuai aturan dan dengan menjaga keamanan serta ketertiban,” ujar Kamarudin.

Kamarudin juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dan menyampaikan aspirasi melalui jalur komunikasi serta musyawarah yang telah disediakan.
Ia memastikan aspirasi masyarakat akan terus disampaikan dan diperjuangkan melalui jalur yang sesuai.

“Kita tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan. Aspirasi masyarakat akan kita sampaikan dan perjuangkan melalui jalur yang benar. Mari kita sama-sama menjaga Beltim ini agar tetap aman, karena keamanan dan ketenangan adalah kepentingan kita bersama,” katanya.

Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan secara bersama-sama dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah.

Masyarakat diharapkan dapat menahan diri serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Pemkab Belitung Timur bersama jajaran Forkopimda berkomitmen untuk terus menjaga kondusivitas daerah sekaligus mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintah juga mendorong agar komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait terus dibangun secara terbuka dan transparan.

Dengan koordinasi lintas lembaga tersebut, pemerintah berharap persoalan pertambangan timah di Belitung Timur dapat diselesaikan melalui dialog dan langkah konkret, tanpa mengorbankan keamanan masyarakat maupun keberlangsungan roda perekonomian daerah.*