TANJUNGPANDAN: UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono, Tanjungpandan Kabupaten Belitung melakukan pemenuhan komponen pengungkit elemen penilaian Zona Integritas. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Ada terdapat enam komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penata Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Publik.
Dalam enam komponen pengungkitnya salah satunya penataan sumber daya manusia menjadi fokus perubahan utama adalah bagaimana mengelola penetapan kinerja atau capaian kerja pegawai yang dalam penyusunannya melibatkan kepala instalasi/ ruangan/unit. Kinerja pegawai ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja unit di organisasi rumah sakit. Pembagian pekerjaan disusun berdasarkan tugas, fungsi dan tanggung jawab sehingga pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan di unit masing – masing dengan baik. Pembangunan integritas melalui pengelolaan sumber daya manusia untuk mewujudkan kedisiplinan dan kepatuhan pegawai dalam melakukan kinerja yang telah ditetapkan.
Adapun UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono, Tanjungpandan Kabupaten Belitung melakukan pemenuhan komponen pengungkit elemen penilaian Zona Integritas ini merupakan kesimpulan saat pemaparan pada tanggal 25 Mei 2023 lalu di depan Dewan Pengawas UPT RSUD Marsidi Judono Tanjungpandan terkait implementasi optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja pegawai.
Sementara itu, paparan berikutnya pada, Selasa 30 Mei 2023, berlanjut di rumah dinas Bupati Belitung serta sekaligus menyerahkan laporan monev. Hadir dipaparan tersebut Bupati Belitung H. Sahani Saleh S.Sos, Staf Ahli Bupati Belitung Marzuki SIP, Kepala BKSDM Kabupaten Belitung KA Azmi, Direktur RSUD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono, dr. Ratih Lestari Utami MMR, Camat Tanjungpandan Sanwani, dan para peserta reformer Pelatihan Kepempinan Administrator Angkatan I Tahun 2023.
Dalam paparan tersebut juga sekaligus Millistone (tahapan) implementasi rencana aksi perubahan PKA (Pelatihan Kepempinan Administrator) Angkatan I Tahun 2023 dengan Reformer Ika Harniati S.Kp yang mengambil aksi perubahan dengan “judul Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Tenaga Kesehatan Non PNS di UPT RSUD dr H Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
Dalam Aksi Perubahan ini, Ika Harniati, S.Kp menyajikan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dari setiap tahapan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang.
Adapun jangka pendek yang dicapai katanya, adalah terlaksananya implementasi sasaran kinerja pegawai dengan penulisan logbook harian pegawai dan terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pegawai Non PNS.
Sedangkan untuk jangka menengah, tambahnya diharapkan dengan disusunnya sasaran kinerja pegawai akan mendukung tercapainya kinerja unit pelayanan yang akhirnya indikator mutu pelayanan di unit pelayanan mendukung terlaksananya visi dan misi organisasi.
” Terakhir untuk tujuan jangka Panjang terimplentasinya aplikasi kinerja pelayanan dengan menggunakan sistem remunerasi baik itu untuk tenaga PNS dan Non PNS ,” ungkapnya.
Adapun tahapan kegiatan aksi perubahan ini melalui 11 (sebelas) tahapan menurut Ika adalah tahapan kegiatan yang meliputi diantaranya melakukan diskusi dengan mentor dan bagian terkait mengenai substansi rencana aksi perubahan, melakukan penyusunan tim efektif, melakukan rapat tim efektif, menetapkan tim monitoring dan evaluasi, melakukan rapat data terkait rencana kerja pelayanan tenaga kesehatan.
Selain itu, kegiatan aksi perubahan ini melalui 11 (sebelas) tahapan adalah dengan melakukan rapat untuk menentukan tujuan indikator kinerja pelayanan kesehatan, melakukan telaah rencana kerja capaian kinerja tenaga kesehatan, mengadakan sosialisasi dan implementasi mengenai rencana kinerja pelayanan dan capaian kinerja pelayanan.
Bukan itu saja, kegiatan aksi perubahan ini melalui 11 (sebelas) tahapan ini juga melakukan rapat penentuan monitoring dan evaluasi dilapangan mengenai sasaran kinerja pelayanan tenaga kesehatan Non PNS, melakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi lapangan mengenai sasaran kinerja pelayanan tenaga kesehatan Non PNS dan menyusun laporan monitoring dan evaluasi.
Disamping itu juga, dalam mendukung proses kepemimpinan diantaranya membangun integritas dan akuntabilitas, mengelola budaya kerja dan jejaring serta prinsip – prinsip kepemimpinan transformasional dilaksanakan untuk membangun sinergitas dan komunikasi serta koordinasi seluruh stakeholder internal dan eksternal seperti Bupati, Dewan Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKPSDM, Kepala Inspektur, dan Bagian Kesra sehingga pelaksanaan aksi perubahan berjalan dengan lancar dan baik sesuai yang diharapkan.
Sedangkan Direktur RSUD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono, dr. Ratih Lestari Utami MMR, juga mendukung aksi ini dan berharap adanya perubahan dalam bidang organisasinya dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga membantu terwujudnya peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia di UPT RSUD dr H Marsidi Judono Kabupaten Belitung.
Terkait dengan pemaparan tersebut, Bupati Belitung menyampaikan dukungan implementasi perubahan aksi PKA (peserta kepemimpinan administrator) angkatan ke 1, BKPSDM kemendagri tahun 2023, kepada reformer Ika Harniati, S.Kp dengan judul
Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Tenaga Kesehatan Non PNS di UPT RSUD dr H Marsidi Judono Kabupaten Belitung. *
