Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » Kasi Intelijen Kejari Belitung MTR Anggoro SH Jadi Narsum Kegiatan Bantuan Hukum di Kantor Badan Pertanahan Belitung

Kasi Intelijen Kejari Belitung MTR Anggoro SH Jadi Narsum Kegiatan Bantuan Hukum di Kantor Badan Pertanahan Belitung

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNGPANDAN: Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung, MTR Anggoro SH menjadi Narasumber (Narsum) dalam kegiatan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belitung, Selasa (18/10/2022).

Adapun acara tersebut membawakan tema “Tupoksi Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan mulai pukul 09:00 WIB hingga pukul 11:00 WIB.

Acara itu dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Agustinus W Sahetapy A Ptnh, serta diikuti oleh kurang lebih 30 (tiga puluh) peserta, baik dari Pegawai BPN maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Kantor pertanahan Kabupaten Belitung.

Dalam kegiatan ini Narasumber menjelaskan Pengertian korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah setiap orang yang termasuk pada kategori melawan hukum, melakukan suatu perbuatan yang memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau adanya korporasi.

“Dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang, karena jabatan atau kedudukannya bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Kasi Intelijen Kejari Belitung, Anggoro.

Gratifikasi atau Suap Salah Satu Modus Operandi dalam Tipikor
Kasi Intelijen Kejari Belitung menegaskan bahwa salah satu bentuk-bentuk atau modus operandi dalam Tindak Pidana Korupsi antara lain adalah pemberian suap atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dimana yang dimaksud dengan Suap adalah tindakan memberi atau meminta uang dan barang dari pemberi suap ke penerima suap.

“Tujuan penyuapan itu untuk memberi kemudahan seperti kebijakan, wewenang, dan tindakan dari penerima suap sedangkan, dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1),ayat (2) Undang Undang No 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

IMG_20221018_190926

Narsum juga mengatakan bahwa baik penyuap maupun yang disuap sama-sama dikenakan pidana korupsi dengan ancaman pidana minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal Rp250 juta.

Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian hadiah ataupun uang yang diberikan berkaitan dengan jabatan atau kekuasaan yang melekat dan dimiliki oleh penerima hadiah

Selain itu, Ia menjelaskan beberapa perbuatan korupsi pada pelayanan publik biasa terjadi yaitu dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam dalam pasal 12 B Undang Undang No 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.20 tahun 2001

“Ancaman hukuman melakukan gratifikasi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 Milyar,” jelasnya.

Markup (Penggelembungan)
Markup adalah menaikan harga atau nilai proyek dari nilai yang seharusnya, biasanya perbuatan ini dimulai pada tahap perencanaan atau penganggaran dan pelaksanaannya, dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang No 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun paling banyak 20 tahun dengan denda berkisar antara Rp50 juta sampai dengan Rp1 milyar.

Pemalsuan Dokumen/Daftar Administrasi
Pemalsudan dokumen/daftar untuk administrasi pada proyek fiktif yang seolah-olah pekerjaan tersebut ada dan sudah selesai, dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam pasal 9 Undang Undang No 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dengan denda paling singkat Rp50 juta dan paling lama Rp250 juta serta secara kasuistis dapat juga dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-undang Tipikor tersebut.

Pemaksaan dalam Jabatan
Pemaksaan dalam jabatan yaitu Menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dengan ancaman sanksi pidana yang diatur dalam pasal 12 e Undang Undang No 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling singkat Rp200 juta dan paling lama Rp1 Milyar.

Mekanisme Tahap Penyidikan Tipikor di Kejaksaan
Narsum juga menjelaskan bagaimana mekanisme pada tahap penyidikan penanganan perkara tidak pidana korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dari adanya laporan masyarakat, maka Kejaksaan akan melakukan telaahan.

Dari hasil telaahan maka ditunjuk jaksa melalui surat perintah penyelidikan, lalu jaksa melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dan tersangka dan jika diperlukan, jaksa juga dapat melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan penahanan Tersangka.

Ketika dirasa cukup bukti dari hasil penyidikan, maka berkas akan diberikan kepada penuntut umum untuk di pelajari dan diteliti mengenai kelengkapan syarat materil dan formil.

Lanjutnya, ketika dirasa berkas telah lengkap maka dilakukan tahap dua yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti dan selanjutnya maka berkas akan dilimpahkan ke pengadilan dan akan dilaksanakan penuntutan di pengadilan.

Tingkatkan Kesadaran Hukum
Adapun kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dilingkungan Instansi Pemerintahan serta memperkenalkan bagaimana tugas dan pokok Kejaksaan dalam memberantas dan menindak tidaknya para pelaku tindak pidana korupsi

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai inovasi dan komitemen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum dilingkungan Instansi Pemerintahan dan langkah preventif serta persuasif Kejaksaan berupa pengenalan serta pembinaan hukum.

Kasi Intelijen Kejari Belitung, Anggoro berharap terselenggaranya kegiatan dengan tema “Tupoksi Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ini dapat menekan angka pelanggaran hukum dilingkungan Instansi Pemerintahan, pada khususnya di Wilayah Kabupaten Belitung.*

  • person
  • visibility 244
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rencana Kegiatan ACCSM, BKN Pusat Kunjungi Belitung

    Rencana Kegiatan ACCSM, BKN Pusat Kunjungi Belitung

    • calendar_month Rabu, 1 Des 2021
    • account_circle sma
    • visibility 206
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: BKN (Badan Kepegawaian Negara) lakukan pertemuan dengan BKPSDM Belitung serta berkunjung ke Galery UMKM Belitung dan cek kesiapan hotel pada hari ini Rabu 1 Desember 2021. Saat berada di Belitung, Tim dari BKN ini diterima dan didampingi BKPSDM, KUKMPTK,Dispar kabupaten Belitung beserta staf untuk melakukan serangkaian penyelenggaraan kegiatan ACCSM rencana tahun 2022 di kabupaten […]

  • Masyarakat Petaling Ikuti Bimtek Soal Usaha Budidaya Udang Vaname

    Masyarakat Petaling Ikuti Bimtek Soal Usaha Budidaya Udang Vaname

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2020
    • account_circle sma
    • visibility 82
    • 0Komentar

    SELATNASIK: Penyuluh perikanan dan dinas perikanan kabupaten belitung memberikan bimtek (bimbingan teknis) tentang budidaya udang vaname di ruang pertemuan desa petaling, Kecamatan Selat Nasik, hari ini. Adapun peserta pelatihan bimbingan tersebut sebanyak 20 orang peserta dari masyarakat petaling yang ingin membuka usaha budidaya udang vaname. Dari dinas perikanan Kabupaten Belitung dihadiri Kabid Perikanan Budi Daya […]

  • Alumni SMA PGRI Tgpandan Angkatan ke 2, Tamatan 1983 Gelar Reuni Alumni

    Alumni SMA PGRI Tgpandan Angkatan ke 2, Tamatan 1983 Gelar Reuni Alumni

    • calendar_month Kamis, 26 Mei 2022
    • account_circle sma
    • visibility 112
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Alumni SMA PGRI angkatan ke 2, tamatan tahun 1983 lakukan pertemuan reuni alumni yang betempat di Gorong-Gorong tanjungpendam, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, pada hari ini Kamis, 26 Mei 2022. Salah seorang alumni SMA PGRI Tanjungpandan Fadhil Jamali ungkapan bahwa acara reuni ini sudah teragenda sebelumnya bagi antar sesama alumni. “Dalam grup WA (Whatapps) kita ber-sms […]

  • PP- PNS & PKKMB Sosialisasi Pendanaan Usaha Nelayan DI Batu Itam

    PP- PNS & PKKMB Sosialisasi Pendanaan Usaha Nelayan DI Batu Itam

    • calendar_month Senin, 2 Mar 2020
    • account_circle sma
    • visibility 96
    • 0Komentar

    SIJUK: PP (Penyuluh perikanan) PNS berkoodinasi dengan PKKMB (petugas konsultan keuangan mitra bank) untuk mensosialisasikan tentang pendanaan usaha nelayan, pada hari ini bertempat di rumah Ketua KUB Desa Batu Itam. Kedatangan penyuluh dan petugas konsultan Keuangan Mitra bank Ani Saputra SPi, diterima langsung Ketua KUB Desa Batu Itam Riyananto, bersama anggotanya. Saat di rumah Ketua […]

  • Babinsa Desa Ibul Sertu Suprapto Hadiri Penyaluran BLT Dana Desa Tahap VIII Bulan Agustus 2026

    Babinsa Desa Ibul Sertu Suprapto Hadiri Penyaluran BLT Dana Desa Tahap VIII Bulan Agustus 2026

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
    • account_circle sma
    • visibility 233
    • 0Komentar

    BADAU, BELITUNG — Babinsa Desa Ibul, Koramil 414-01/Tanjungpandan, Sertu Suprapto menghadiri kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap VIII untuk bulan Agustus 2026, Senin (24/8/2026). Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula Kantor Desa Ibul, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Penyaluran BLT bersumber dari Anggaran Dana Desa Tahun 2026. […]

  • Bahar Sebut Kampus Harus Mampu Ciptakan Wirausahawan

    Bahar Sebut Kampus Harus Mampu Ciptakan Wirausahawan

    • calendar_month Minggu, 13 Agt 2017
    • account_circle sma
    • visibility 128
    • 0Komentar

    BALI: Jiwa kewirausahaan dikalangan Kampus harus mulai ditumbuhkembangkan kepada generasi muda. Melalui peran perguruan tinggi inilah salah satu wadah lulusan untuk mencetak wirausahawan yang unggul. Hal itu terungkap seperti yang dikutif dari bbbtime.com pada saat Anggota DPD RI, Bahar Buasan menjadi pembicara pada Festival Wirausaha Unud 2017 di Kampus Jalan Sudirman Denpasar beberapa hari yang […]

expand_less