TANJUNGPANDAN: Mantan aktivis 98, Yusup Black, angkat bicara terkait memanasnya hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia menegaskan bahwa keretakan di tingkat pimpinan eksekutif daerah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, mengingat dampaknya sangat besar terhadap birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Menurut Yusup, keharmonisan kepala daerah dan wakilnya bukan hanya persoalan politik internal, namun berhubungan langsung dengan stabilitas roda pemerintahan. Ketidakharmonisan dua pucuk pimpinan itu, katanya, dapat memicu kebingungan di level organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kalau tidak harmonis, kepala dinas bingung harus koordinasi ke siapa. Walaupun gubernur adalah kepala daerah, wakil gubernur juga punya posisi penting dalam kepemimpinan,” tegas Yusup, yang dikenal sebagai salah satu tokoh Aktivis 98.
Ia menilai hubungan kerja yang ideal seharusnya tetap mengedepankan komunikasi intensif, transparansi, serta saling menghormati kewenangan masing-masing, sebagaimana yang pernah mereka tunjukkan saat masih bersama-sama menyusun visi, misi, dan janji kampanye.
“Kalau dulu mereka bisa duduk bersama saat menyusun visi-misi dan janji kampanye, maka saat menjalankan pemerintahan pun seharusnya bisa tetap bersinergi. Karena yang paling penting adalah kepentingan masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya.
Yusup berharap situasi dapat segera mereda dan kedua pimpinan kembali membangun komunikasi politik yang produktif demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa terganggu dinamika internal pemerintahan.*
