Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » Dugaan Skandal Pengelolaan Dana Bantuan Hukum Guncang Sukabumi: Kepala BPHN Ancam Blacklist Kades dan Desa yang Langgar Aturan

Dugaan Skandal Pengelolaan Dana Bantuan Hukum Guncang Sukabumi: Kepala BPHN Ancam Blacklist Kades dan Desa yang Langgar Aturan

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Sebuah skandal pengelolaan dana bantuan hukum di Sukabumi telah mengguncang wilayah tersebut.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, telah mengeluarkan surat perintah kepada 85 kepala desa (kades) untuk mengembalikan uang bantuan hukum yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023. Keputusan ini diambil setelah hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi memunculkan bukti-bukti yang mengkhawatirkan.

Kasus ini bermula ketika sejumlah kades terlibat dalam kerja sama bantuan hukum desa dengan Firma Hukum Marpaung and Partner (MP Lawfirm). Namun, kerja sama ini menuai kontroversi karena diduga tidak mematuhi aturan yang berlaku. Beberapa kades disinyalir bahkan telah melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer sejumlah Rp 500 ribu per bulan selama satu tahun ke MP Lawfirm.

Ketegangan semakin meningkat ketika diketahui bahwa status MP Lawfirm belum terverifikasi dan terakreditasi sebagai organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertanggung jawab atas program Bantuan Hukum. Kejanggalan ini dilaporkan ke Polres Sukabumi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi pada tanggal 27 Juli 2023.

Menanggapi perkembangan kasus ini, Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menegaskan bahwa penggunaan anggaran bantuan hukum harus melibatkan PBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh BPHN Kemenkumham.

Ia mengingatkan bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan hukum harus mematuhi undang-undang yang berlaku, dan dana tersebut harus disalurkan dengan cara reimbursement, bukan ditransfer terlebih dahulu.

Situasi semakin rumit ketika Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan bahwa bantuan hukum ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Mekanisme penyaluran dana bantuan hukum harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Sukabumi sebenarnya memiliki lima PBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN Kemenkumham. Para kepala desa dapat bekerja sama dengan PBH tersebut untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala BPHN juga mengancam akan menjatuhkan sanksi black list terhadap lawyer dan lawfirm yang terlibat, serta desa/kelurahan yang tidak mematuhi aturan terkait penggunaan dana bantuan hukum. Sanksi ini dapat mencakup pencabutan hak mengajukan verifikasi akreditasi di BPHN selama 10 tahun.

Dalam menghadapi kontroversi ini, Bupati Sukabumi telah mengambil langkah-langkah konkret. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan menunda pencairan dana, dan desa yang telah mencairkan dana akan diminta untuk mengajukan review APBDes. Lebih lanjut, lembaga bantuan hukum atau kantor hukum yang ditunjuk harus memiliki sertifikasi dan akreditasi oleh BPHN Kemenkumham.

Situasi ini masih terus berkembang, dan masyarakat Sukabumi menanti klarifikasi dan tindakan lanjut dari pihak berwenang. Skandal dana bantuan hukum ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan dana yang sangat penting bagi masyarakat rentan di Sukabumi.

Masyarakat diharapkan dapat memberikan pengawasan eksternal terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh BPHN untuk memastikan kepatuhan dalam penggunaan dana bantuan hukum.*

  • person
  • visibility 196
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Koramil 414-03/Gantung Cek Kondisi Saluran Air Bersih di SDN 7 Gantung

    Koramil 414-03/Gantung Cek Kondisi Saluran Air Bersih di SDN 7 Gantung

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle sma
    • visibility 194
    • 0Komentar

    GANTUNG: Penjabat (PJ) Danramil 414-03/Gantung, Pelda Aripianto, melaksanakan pengecekan kondisi saluran air bersih di SDN 7 Gantung, Jalan Melati, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Jumat (17/7/2026) pukul 13.30 WIB. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui kondisi sarana air bersih di sekolah. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah fasilitas mengalami kerusakan berat, meliputi mesin air, pipa berukuran 3/4 inci dan 1/2 […]

  • Catat, Ini Update Pergerakan Penumpang di Bandara H.AS Hanandjoeddin dimasa Cuti Bersama Angkutan Lebaran 2025 / 1446 H.

    Catat, Ini Update Pergerakan Penumpang di Bandara H.AS Hanandjoeddin dimasa Cuti Bersama Angkutan Lebaran 2025 / 1446 H.

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • account_circle sma
    • visibility 220
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Selasa, tanggal 08 April 2025 (H+7), cuti bersama yang ditetapkan pemerintah sudah berakhir, dan para ASN instansi pemerintahan maupun karyawan swasta lainnya sudah harus kembali beraktivitas seperti biasanya. Tercatat dari sumber data Posko Angkutan Lebaran Bandara H.AS Hanandjoeddin total keseluruhan pergerakan penumpang (21 Maret 2025 – 07 April 2025) yaitu 38.784 orang, turun -1 […]

  • Dandim 0414/Belitung Tinjau Langsung Lokasi Jembatan dan putusnya Jalan Penghubung Kabupaten

    Dandim 0414/Belitung Tinjau Langsung Lokasi Jembatan dan putusnya Jalan Penghubung Kabupaten

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle sma
    • visibility 190
    • 0Komentar

    SIMPANGTIGA : Minimalisir Kerawanan Bencana Alam, Dandim 0414/Belitung Tinjau Langsung Lokasi Jembatan dan putusnya Jalan Penghubung Kabupaten Belitung dan Belitung Timur, bertempat di Dusun Air Ruak Desa Simpang Tiga Kec Simpang Renggiang Kab. Belitung Timur, Kamis 18/09/2025. Dandim 0414/Belitung Letnan Kolonel Inf Karuniawan Hanif Arridho , S. E, M.M. Meninjau langsung di lokasi Jembatan Berangan […]

  • Kaitan Pilkada, Besok Cabup dan Cawabup Dipanggil DPP PDIP

    Kaitan Pilkada, Besok Cabup dan Cawabup Dipanggil DPP PDIP

    • calendar_month Jumat, 18 Agt 2017
    • account_circle sma
    • visibility 111
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Beberapa cabup (calon bupati) dan cawabup (calon wakil bupati) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Belitung dinyatakan akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti fit proper test di kantor Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, pada besok tanggal 19 Agustus 2017. Adapun calon bupati dan calon Wakil Bupati Belitung yang […]

  • Kemenkop RI Gelar Sharing Session Perkuat Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Belitung

    Kemenkop RI Gelar Sharing Session Perkuat Jaringan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Belitung

    • calendar_month Kamis, 13 Nov 2025
    • account_circle sma
    • visibility 216
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Kementerian Koperasi Republik Indonesia, menggelar kegiatan Sharing Session, dalam rangka akselerasi penguatan dan perluasan, jaringan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, atau disingkat KDKMP berbasis HUB Sekunder, pada Kamis, 13 Nopember 2025. Acara berlangsung di La Lucia Cafe’ and Resto, Jalan Air Saga Tanjungpandan Kabupaten Belitung, dan diikuti oleh 49 ketua KDKMP, dari seluruh desa […]

  • Panasonic Gobel Group Akan Serahkan 150 Solar Lantern untuk Mendukung Pariwisata Belitung

    Panasonic Gobel Group Akan Serahkan 150 Solar Lantern untuk Mendukung Pariwisata Belitung

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle sma
    • visibility 186
    • 0Komentar

    SIJUK: Panasonic Gobel Group akan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan bantuan 150 unit solar lantern (lampu tenaga surya) di Kabupaten Belitung pada Kamis, 12 September 2024. Program ini bertujuan untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut. Acara ini dipusatkan di dua lokasi, yaitu Desa Terong, Aik Rusun Berehun, dan Kampung Dedaunan, Kecamatan […]

expand_less