MANGGAR – Upaya pembenahan internal terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Salah satu langkah strategis kini diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan membentuk Petugas Tindak Internal (PTI), sebagai garda pengawas disiplin dan kode etik anggota.
Kepala Satpol PP Beltim, Novis Ezuar, menegaskan bahwa pembentukan PTI merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Bupati guna memperkuat tata kelola organisasi dari dalam.
“Ini bagian dari pembenahan internal. PTI ini seperti Propam di kepolisian, mereka yang akan mengawasi disiplin dan kode etik anggota di lapangan,” ujar Novis usai pengukuhan PTI di halaman Kantor Satpol PP Beltim, Kamis (18/4/2026) pagi.
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Novis yang baru menjabat sejak awal 2026 itu menekankan bahwa kehadiran PTI menjadi simbol keseriusan institusinya dalam menjaga marwah dan profesionalitas aparat di lapangan.
Menurutnya, kepercayaan publik menjadi taruhan utama.
“Kami ingin memastikan setiap anggota bekerja sesuai aturan. Saat mereka bertugas, pengawasan internal harus berjalan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya mengawasi, PTI juga memiliki peran dalam proses penegakan disiplin. Novis memastikan setiap pelanggaran akan ditindak secara sistematis, transparan, dan tegas.
“Kalau ada pelanggaran, baik disiplin maupun kode etik, akan diproses. Mulai dari pemanggilan, pemeriksaan hingga sidang internal untuk menentukan sanksi,” jelasnya.
Di sisi lain, Satpol PP Beltim juga tak mengendurkan fokus pada penegakan Peraturan Daerah (Perda), terutama terhadap aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan daerah.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah penambangan ilegal yang dinilai mengancam berbagai aset penting.
“Kami prioritaskan penertiban yang berkaitan dengan perlindungan aset daerah, seperti sumber air baku, tanggul, dan kawasan yang rentan rusak akibat aktivitas ilegal,” ungkap Novis.
Namun, di balik berbagai upaya tersebut, tantangan masih membayangi. Keterbatasan personel dan anggaran membuat Satpol PP harus bekerja ekstra cermat dalam menentukan prioritas penanganan.
“Dengan keterbatasan yang ada, kami tidak bisa menangani semuanya sekaligus. Kami fokus pada titik-titik yang paling berdampak bagi masyarakat dan aset daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Novis mengakui bahwa penertiban bukanlah pekerjaan sekali selesai. Aktivitas ilegal kerap muncul kembali setelah ditindak.
“Hari ini ditertibkan, beberapa hari kemudian muncul lagi. Ini tantangan kami. Karena itu, pengawasan harus terus dilakukan dan tidak boleh lengah,” tutupnya.
Dengan hadirnya PTI, Satpol PP Beltim diharapkan semakin solid, profesional, dan mampu menjawab tantangan dalam menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat.*sumber: Diskominfo SP Beltim
