Yusti Erlina Bekali Peserta Kegiatan P2P di Acara Bawaslu Beltim

MANGGAR – Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, Yusti Erlina menjadi salah satu narasumber dalam acara Bawaslu Belitung Timur dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bertajuk “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” yang digelar di Pantai Serdang, Manggar, pada 17 Juni 2026.
Acara ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Danny Sugara, beserta jajaran serta sejumlah undangan lainnya.

Menariknya, peserta yang mengikuti kegiatan berasal dari kalangan pelajar SMA/SMK/MA se-Kabupaten Belitung Timur serta anggota Dewan Saka Pramuka. Pada acara Kegiatan pendidikan ini juga mendapat dukungan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Republik Indonesia.

Adapun Di tengah kesibukannya, Deputi Dukungan Teknis Bawaslu RI, Yusti Erlina hadir langsung di Manggar untuk memberikan pembekalan kepada para siswa yang telah berusia 17 tahun dan akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029.
Dalam kesempatan tersebut, Yusti menekankan pentingnya pembentukan karakter pemilih pemula sebagai fondasi bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas.

Menurutnya, tahapan Pemilu 2029 akan mulai berlangsung pada tahun 2027 sehingga generasi muda perlu dipersiapkan sejak dini agar memahami hak dan tanggung jawab konstitusionalnya.

“Suara anak muda yang dititipkan pada kotak suara harus mampu melahirkan perubahan yang signifikan bagi masyarakat Belitung Timur yang lebih sejahtera,” ujar Yusti.

kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bertajuk “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” yang digelar di Pantai Serdang, Manggar, pada 17 Juni 2026.

Putra daerah kelahiran Manggar, Belitung Timur itu berharap para pemilih pemula dapat menjadi agent of change atau agen perubahan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Belitung Timur.

Menurutnya, keterlibatan aktif khususnya generasi muda, menjadi modal besar dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran pemilu sejak dini.
“Pengawasan partisipatif merupakan kunci untuk mewujudkan Pemilu 2029 yang berkualitas, jujur, adil, dan bermartabat. Keberhasilan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat,” ujar Yusti Erlina.

Dengan pembekalan kepada pemilih pemula serta dukungan pemerintah daerah terhadap kelembagaan penyelenggara pemilu, Yusti optimistis kualitas demokrasi di Belitung dan Belitung Timur akan semakin baik pada masa mendatang.

Hadiri Penandatanganan Hibah

Selain memberikan pembekalan kepada pemilih pemula, Yusti juga menyempatkan diri menghadiri proses penandatanganan hibah aset Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Bawaslu Belitung Timur. Hibah tersebut berupa lahan yang akan digunakan untuk mendukung operasional dan penguatan kelembagaan Bawaslu di daerah.

Yusti juga menyempatkan diri menghadiri proses penandatanganan hibah aset Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Bawaslu Belitung Timur.

Yusti mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah merealisasikan hibah aset tersebut. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung lembaga penyelenggara pemilu merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi yang bermartabat.

“Saya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang telah bertindak lebih cepat dibandingkan daerah lain. Pada prinsipnya, pemerintah daerah harus menempatkan lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU sebagai mitra strategis dalam melahirkan demokrasi yang bermartabat,” katanya.

Lebih lanjut, Yusti juga mendorong Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mengikuti langkah serupa dengan memberikan hibah kantor bagi Bawaslu Belitung. Saat ini, status penggunaan kantor Bawaslu Belitung masih bersifat pinjam pakai sehingga diperlukan dukungan lebih lanjut untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu tersebut.

Menurut Yusti, dukungan fasilitas yang memadai bagi Bawaslu dan KPU akan berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pengawasan pemilu, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berintegritas.