KD 17 Belitong Soroti Revisi RTRW, Desak Tata Ruang Selaras dengan Masa Depan Belitung

TANJUNGPANDAN — Kelompok Diskusi 17 (KD 17) Belitong menggelar silaturahmi dan diskusi terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) legislatif dan eksekutif, Pemerintah Kabupaten Belitung, Sabtu (29/8/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat KD 17 Belitong, Jalan Air Serkuk, Tanjungpandan, tersebut membahas sejumlah persoalan strategis dalam revisi RTRW Belitung yang akan menjadi pedoman pembangunan daerah hingga 20 tahun mendatang.

Diskusi ini juga diharapkan menjadi ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi Pansus dalam pembahasan revisi RTRW.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Pemkab Belitung Syamsudin yang mewakili Sekda selaku Tim Asistensi Pembahasan Tata Ruang Eksekutif, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Muchtar Mutong, Kepala Dinas PUPR Belitung Oskar Yolanda, Kepala Kesbangpol Belitung Robert Horizon, serta Kabid Infrastruktur Kewilayahan pada Baperida Belitung Wiguna Sinyaberta.

Dari KD 17 Belitong hadir Ketua KD 17 Rizali Abusama, Sekretaris Hasyimi Usman, serta sejumlah tokoh dan anggota komunitas, di antaranya Ir. Nazalius, mantan anggota DPRD Belitung periode 2009–2014, Ishak Holidi, H. Suhadi Hasan, Zulfriandi Afan, Zainal Arifin (Momon), Abu Bakar Idrus, Ruspandi, Chandra Cacan dan Budi.

Soroti Potensi Masuknya Selat Nasik dalam Kawasan Wilayah Tambang

Salah satu isu yang mengemuka dalam diskusi adalah persoalan perubahan peruntukan ruang di wilayah kepulauan, khususnya terkait Selat Nasik disampaikan Narasumber Ir. Nazalius

Menurutnya, kebijakan Kepmen ESDM Nomor 84 tanggal 26 Februari 2026 terkait pertambangan yang dinilai perlu diselaraskan kembali dengan ketentuan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ia menambahkan sebelumnya sejumlah kawasan di sekitar Selat Nasik tidak tercatat sebagai wilayah pertambangan. Namun, dalam kebijakan terbaru yang menjadi perhatian peserta diskusi, kawasan tersebut disebut masuk dalam wilayah yang dapat diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan.

“Kami meminta agar dalam tata ruang yang sedang dibahas ini dapat disesuaikan kembali sehingga tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi, khususnya ketentuan mengenai rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Selain persoalan pertambangan, diskusi juga membahas masa depan kawasan pelabuhan dan pengembangan Kota Tanjungpandan.
Nazalius menyampaikan perlunya penataan kawasan pelabuhan agar lebih mendukung pengembangan pariwisata.

Ia menyebut adanya rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu sebagai pelabuhan ke depan, sementara kawasan pelabuhan di Tanjungpandan dapat diarahkan untuk mendukung aktivitas pariwisata.

Menurutnya, penataan tersebut akan memberikan nilai tambah bagi kawasan wisata di sekitar Tanjungpandan.

“Bagaimana kita mengelaborasi dan mengembangkan Kota Tanjungpandan menjadi kota yang lebih akrab dan nyaman. Kalau fungsi pelabuhan dapat ditata dan diarahkan, kawasan Tanjungpandan bisa lebih mendukung pariwisata,” katanya.

Disamping itu, lanjut Nazalius, setelah pertemuan diskusi ini diperlukan keinginan agar ada semacam rapat dengar pendapat dengan DPRD Belitung yang nantinya sebagai masukan dan saran dalam revisi RTRW yang saat ini tengah dibahas di DPRD.

Ia menambahkan bahwa kehadiran KD 17 Belitong membuka ruang publik dalam kaitan diskusi RTRW ini menjadi salah satu bagian konsultasi publik dari syarat terpenuhi sebuah perda yang dibahas dengan melibatkan masyarakat.

Muchtar Mutong: RTRW Menentukan Arah Belitung 25 Tahun ke Depan

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Muchtar Mutong menilai revisi RTRW merupakan agenda yang sangat penting karena menyangkut arah pembangunan Belitung dalam jangka panjang.

Menurutnya, Belitung saat ini sedang mengalami transformasi sehingga membutuhkan konsep pembangunan yang matang dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Ini sangat penting karena berkaitan dengan 25 tahun ke depan. Seiring dengan kemajuan Belitung yang sudah mulai bertransformasi, dibutuhkan kerja luar biasa agar legislatif bersama rakyat dapat bersatu melahirkan pikiran-pikiran maju untuk Belitung ke depan,” ujarnya.

Muchtar berharap Pansus RTRW dapat berpikir jernih dalam menentukan apa saja yang perlu diperbaiki maupun diubah agar tata ruang benar-benar mampu menjawab kebutuhan masa depan.

Ia juga mendorong agar ekonomi Belitung ke depan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan.

“Kekuatan ekonomi ke depan harus diarahkan pada ekonomi yang mandiri, baik dari sektor perkebunan, kelautan, pariwisata maupun jasa. Tambang adalah bagian yang suatu saat akan kita tinggalkan,” katanya.

Diharapkan Mampu Menampung Kepentingan Semua Pihak

Mantan anggota DPRD Belitung Ishak Holidi, turut menyampaikan pandangannya. Ia berharap revisi Perda RTRW dapat mengakomodasi berbagai kepentingan, baik masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah.
Menurutnya, RTRW merupakan dokumen strategis yang akan menentukan arah pemanfaatan ruang dan pembangunan daerah pada masa mendatang.

“Harapan kami, revisi Perda RTRW ini bisa menampung semua kepentingan, baik kepentingan rakyat, pengusaha maupun pemerintah, sehingga ke depan tidak menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.

Hal lain juga yang menjadi saran, adalah perlunya evaluasi soal lahan-lahan di Belitung yang tak termanfaatkan agar dikaji ulang dan disesuaikan dengan RTRW yang tengah dibahas, termasuk masalah kawasan perparkiran maupun lahan pemakaman.

Pemkab: Partisipasi Masyarakat Sangat Dibutuhkan

Sementara itu, Syamsudin yang mewakili Sekda selaku Tim Asistensi Pembahasan Tata Ruang Eksekutif yang didampingi Kepala Dinas PUPR Belitung Oskar Yolanda mengapresiasi diskusi yang digelar KD 17 Belitong.

Ia mengatakan, pembahasan RTRW saat ini sedang berjalan dan membutuhkan masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kami hadir dalam rangka undangan dari Diskusi 17 yang intinya membahas masalah rencana tata ruang. Kabupaten Belitung perlu menyesuaikan tata ruang dengan kondisi saat ini,” kata Syamsudin.

Ia berharap berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun revisi tata ruang.
Syamsudin menegaskan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar tata ruang yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Kita berharap revisi tata ruang ini ke depan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dan berbagai elemen sangat diharapkan agar pemanfaatan ruang dapat maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

KD 17: Jangan Abaikan Kepentingan Generasi Mendatang

Ketua KD 17 Belitong, Rizali Abusama, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan daerah.

Menurut Rizali, masyarakat memiliki kepentingan sekaligus tanggung jawab untuk ikut mengawal arah pembangunan Belitung.
“Ini didasari rasa kepedulian kepada daerah. Ada rasa berkepentingan dan merasa memiliki daerah ini. Karena itu, kami menyikapi situasi dan kondisi tim tata ruang yang sedang membahas masa depan daerah,” ungkapnya.

Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan KD 17 Belitong dapat dipertimbangkan dalam pembahasan RTRW.

“Harapan kami, hasilnya nanti benar-benar bermakna bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Bagaimana tim nantinya memaknai masukan ini untuk kepentingan masa depan, terutama generasi muda 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang,” pungkas Rizali.

Diskusi tersebut menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap arah penataan ruang Belitung. Sejumlah isu strategis, mulai dari kawasan pertambangan, pengelolaan wilayah pesisir, pengembangan pelabuhan hingga penguatan sektor pariwisata dan ekonomi mandiri, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan RTRW Belitung.
.