Temu APDESI Belitung dengan DPRD Babel:Soroti Kaitan Data Desil, Minta Pemerintah Desa Dilibatkan

PANGKALPINANG – Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Belitung menyampaikan aspirasi kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait penetapan data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bantuan sosial maupun pangan serta kebutuhan lainnya dari pemerintah pusat.

Ketua Apdesi Kabupaten Belitung, Yahya SE kepada media, (13/10/2026) mengatakan keterlibatan pemerintah desa dalam proses pemutakhiran, evaluasi, dan penetapan data masyarakat perlu diperkuat agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan Apdesi Kabupaten Belitung dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang, baru-baru ini.

Menurut Yahya, pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayahnya.

Karena itu, ia berharap Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat pusat maupun daerah, melibatkan pemerintah desa dalam proses pendataan dan verifikasi masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bantuan.

“Pemerintah desa harus dilibatkan dalam pemutakhiran dan evaluasi data. Desa mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, terutama warga yang benar-benar membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Data Desil Dinilai Berdampak pada Penyaluran Bantuan

Yahya menjelaskan, apabila misalnya penetapan desil yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, tentu akan berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyaluran bantuan sosial maupun bantuan pangan dari pemerintah pusat.

Ia menyebut, terdapat masyarakat yang sebelumnya rutin menerima bantuan, tetapi setelah adanya penetapan data desil, mereka tidak lagi terdaftar sebagai penerima. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan keadaan ekonomi warga yang bersangkutan.

“Ketika masyarakat masuk dalam desil yang dianggap lebih tinggi, mereka bisa kehilangan akses terhadap bantuan yang sebelumnya diterima. Padahal, kondisi ekonomi mereka belum tentu berubah,” ungkap Yahya.

Ia menilai, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar penetapan data tidak hanya mengacu pada hasil pendataan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat di lapangan.

Kepala Desa Kerap Menjadi Sasaran Keluhan Warga

Lebih lanjut, Yahya mengungkapkan bahwa kepala desa dan perangkat desa kerap menerima keluhan masyarakat ketika nama mereka tidak lagi tercantum sebagai penerima bantuan.

Padahal, menurutnya, penetapan data desil bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa. Akibatnya, muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat yang menganggap desa turut menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.

Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan unsur kewilayahan, seperti RT dan petugas sosial di desa, dalam proses pendataan dan verifikasi agar informasi mengenai kondisi masyarakat dapat dihimpun secara lebih akurat.

“Selama ini masyarakat sering menyalahkan pemerintah desa ketika bantuan tidak lagi mereka terima. Padahal, data yang menjadi dasar penetapan tersebut bukan sepenuhnya berasal dari desa,” jelasnya.

Apdesi Dorong Pendataan Lebih Akurat dan Transparan

Melalui pertemuan dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Apdesi Kabupaten Belitung berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pihak terkait, khususnya BPS, agar mekanisme pendataan dan pemutakhiran data masyarakat dapat dievaluasi.

Yahya menegaskan, sinergi antara BPS, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan unsur masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dengan keterlibatan pemerintah desa sejak proses pendataan hingga evaluasi, diharapkan potensi ketidaksesuaian data dapat diminimalkan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi lebih tepat sasaran.

Apdesi Kabupaten Belitung berharap masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, sehingga persoalan data desil tidak terus menimbulkan polemik di tengah masyarakat maupun membebani pemerintah desa dengan keluhan warga.*