13 Kades Terpilih di Belitung Dikukuhkan Secara Adat Melayu, Shofwan AR Titip Tiga Pesan Penting

TANJUNGPANDAN – Nuansa kental adat Melayu mewarnai prosesi pengukuhan 13 Kepala Desa (Kades) terpilih periode 2026–2034 di Kabupaten Belitung. Sebelum resmi dilantik oleh Bupati Belitung, Djoni Alamsyah Hidayat, para kades terlebih dahulu menjalani rangkaian prosesi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

Prosesi adat tersebut menjadi simbol bahwa seorang pemimpin desa tidak hanya mengemban tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan adat istiadat serta budaya masyarakat setempat.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Belitung, Shofwan AR, mengatakan pengukuhan secara adat merupakan bagian penting sebelum para kepala desa resmi dilantik oleh pemerintah.

“Jadi tadi adalah prosesi rangkaian sebelum pelantikan. Para kades dikukuhkan oleh adat, kemudian dilantik oleh pemerintah,” kata Shofwan AR di Tanjungpandan, Senin.

Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama di Rumah Panggung Melayu Belitung. Selanjutnya, para kades diarak layaknya pengantin menuju Gedung Serba Guna (GSG) Ishak Zainudin.

Setibanya di lokasi, rombongan disambut dengan tradisi **Berebut Lawang**, salah satu tradisi adat Melayu Belitung yang menjadi bagian dari penyambutan dalam prosesi tersebut.

Di hadapan para kepala desa terpilih, Shofwan AR menyampaikan tiga pesan penting yang harus menjadi pegangan selama menjalankan amanah kepemimpinan.

Pertama, jangan pernah melupakan adat istiadat. Kedua, jangan melupakan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan. Ketiga, senantiasa menjaga harkat dan martabat sebagai seorang pemimpin.

Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menghadirkan rasa bahagia dan nyaman bagi masyarakat. Kehadiran kepala desa di tengah warga hendaknya menjadi sumber ketenangan, bukan justru menciptakan jarak antara pemimpin dan rakyatnya.

“Kehadiran pemimpin harus membawa kebahagiaan dan mengayomi rakyatnya. Jangan sampai masyarakat melihat pemimpinnya cemberut. Begitu hadir di tengah masyarakat, maka masyarakat akan senang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shofwan menjelaskan bahwa dalam filosofi kepemimpinan adat Melayu dikenal konsep pemerintahan seperti **tungku kaki tiga**. Filosofi ini menggambarkan pentingnya keselarasan antara tiga pilar utama, yakni Umaroh (pemerintah), Ulama (tokoh agama), dan Adat (tokoh atau lembaga adat).

Ketiga unsur tersebut, katanya, harus berjalan beriringan dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

“Ketiga pilar ini harus dipegang oleh semua pemimpin untuk menegakkan maslahat masyarakat. Tujuannya agar masyarakat sejahtera, ekonomi terjamin, dan amanah kepemimpinan dapat berakhir dengan baik,” jelasnya.

Shofwan berharap, 13 kepala desa yang akan mengemban masa jabatan 2026–2034 tersebut mampu menjalankan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menjadikan nilai-nilai adat sebagai pedoman dalam memimpin desa.

“Semoga para kades dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” tutupnya.

Pengukuhan adat ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk menjaga budaya, merawat kebersamaan, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.*