TANJUNGPANDAN –Anggota DPD RI Insyinyur Haji Darmansyah Husein melaksanakan kegiatan reses di Kabupaten Belitung bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, yang bertempat di La Lucia Hotel Tanjungpandan, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Acara ini digelar sebagai bagian dari agenda Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
Kegiatan reses ini dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Destika Effely, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Tri Asmorowati serta para penyuluh pertanian muda hingga tingkat penyuluh pertanian madya.
Dalam kegiatan reses ini, Kepala Dinas Pertanian Belitung Destika Effenly mengungkapkan bahwa Pemerintah pusat berencana menarik penyuluh pertanian ke bawah kendali nasional. Menanggapi hal ini, Efenly, menekankan pentingnya tata kelola dan kelembagaan yang tepat agar program strategis nasional berjalan optimal tanpa mengabaikan kebutuhan daerah.
“Artinya ada program strategis nasional yang akan lebih difokuskan. Namun, pengalihan ini harus disertai dengan sistem kelembagaan dan tata kelola yang benar,” ujar Efenly dalam keterangannya.
Efenly juga menyuarakan aspirasi para penyuluh terkait untuk tanaman lada yang merupakan komoditas unggulan dan mata pencaharian utama masyarakat Bangka Belitung.
“Tanam lada harus diakui sebagai salah satu prioritas Babel. Namun di sini belum tersentuh secara maksimal. Jangan sampai lada tinggal kenangan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung jumlah penyuluh di Belitung belum ideal dan Ketersediaannya belum mencukupi untuk menjangkau seluruh desa. Padahal keberadaan mereka sangat krusial untuk mendampingi petani.
Ia juga menyoroti pentingnya peran penyuluh dalam penguatan kelembagaan, khususnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), agar bisa benar-benar berfungsi optimal sebagai pusat pelayanan, informasi, dan inovasi pertanian.
“Kalau kita bicara kemandirian pangan dan penguatan sektor pertanian, peran penyuluh dan lembaga pendukung seperti BPP harus ditingkatkan,” tutup Efenly.
Menanggapi hal ini, Anggota DPR RI Insyinyur Haji Darmansyah Husein menyoroti pentingnya peran penyuluh pertanian karena keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat petani, namun jumlahnya masih belum mencukupi di Kabupaten Belitung.
“Peran penyuluh itu sangat penting. Mereka menjadi tempat bertanya, mencari ilmu, dan solusi atas berbagai program pertanian yang dijalankan,” ujar Darmansyah.
Terkait wacana penarikan penyuluh menjadi pegawai pusat berdasarkan instruksi presiden (Inpres), Darmansyah menyatakan pihaknya tidak menolak kebijakan tersebut, namun perlu dicermati dengan seksama.
“Ini memang karena Inpres sudah keluar. Tapi ini dengan inpred ini betul-betul harus diharapkan agar peran penyuluh lebih meningkat dan benar-benar berguna bagi petani,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan sistem tidak boleh hanya bersifat administratif, namun harus menghasilkan output yang lebih baik dari sebelumnya.
“Jangan sampai sistem berubah, tapi hasilnya malah tidak lebih baik. Kita harapkan perubahan ini justru memperkuat dukungan untuk penyuluh dan para petani di lapangan,” pungkasnya.*
