Home / Bangka Belitung / Anggota Komite 3 DPD RI, Ust. Zuhri Reses Ke Dinas Kesehatan Belitung
IMG_20220309_063747

Anggota Komite 3 DPD RI, Ust. Zuhri Reses Ke Dinas Kesehatan Belitung

Bagikan :

TANJUNGPANDAN:
Anggota Komite 3 DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Ustadz Zuhri M. Syazali LC, MA, lakukan silatuhrahmi dan kegiatan kunjungan kerja dalam rangkaian reses penyerapan aspirasi masyarakat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, pada hari Selasa, 8 Maret 2022 yang bertempat di ruang aula kantor Dinas Kesehatan kabupaten Belitung.

Acara pertemuan ini dihadiri Kadin Kesehatan Kabupaten Belitung Dian Farida, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Haryono, Tri Suciati dari Direktur RSMJ Kabupaten Belitung, para Kabid (kepala bidang) di lingkungan dinas kesehatan kabupaten Belitung, perwakilan UPTD Puskesmas Air Saga, Puskesmas Perawas, Puskesmas Sijuk.

Kadin Kesehatan Kabupaten Belitung dr. Dian Farida ucapkan selamat datang kepada anggota DPD RI yang hadir di dinas kesehatan kabupaten Belitung.

Dihadapan anggota DPD RI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dr. Dian Farida akui saat ini pihaknya terus lakukan upaya sosialisasi kegiatan vaksinasi kepada warga masyarakat Belitung.
Bahkan saat ini kata Dian, pihak dinas kesehatan Belitung telah melakukan sosialisasi vaksin Booster kepada seluruh masyarakat Belitung.

Anggota Komite 3 DPD RI, Ust. Zuhri yang didampingi
Koordinator Sahabat Ustad Pulau Belitung Eldy Saputra Wijaya, S.T sampaikan bahwa kegiatan pertemuan ini adalah untuk silatuhrahmi dan meminta masukkan sebagai anggota komite 3 DPD RI terkait dengan materi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit khususnya layanan kesehatan.

“Nantinya, persoalan apa saja yang harus menjadi perhatian dalam pertemuan ini. Dan aspirasi yang kita dengar ini akan disampaikan sesuai tupoksi/kewenangan sebagai anggota DPD RI,” kata Ust. Zuhri.

Ia juga sampaikan dalam pertemuan ini dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik di daerah yang tentunya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri namun harus dilakukan secara sinergitas dalam bentuk kebersamaan apa-apa yang menjadi keinginan daerah terkait pelayanan kesehatan tersebut.

“Dalam hal ini kita banyak mendengar secara langsung dan mendapatkan masukkan apa-apa yang harus kita perbaiki atau yang perlu penyempurnaan terhadap layanan publik kesehatan yang telah berjalan selama ini. Dan apa yang menjadi keinginan daerah akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.

Sementara dalam diskusi dan tanya jawab yang terlihat berbagai pertanyaan dari peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Pada kesempatan itu, Tri Suciati dari perwakian RSMJ (Rumah Sakit Marsidi Judono) Belitung, menyampaikan bahwa saat ini RSMJ ingin diusulkan dengan status kelas B. Namun katanya, dengan berbagai persyaratan seperti jumlah penduduk maupun jumlah specialis serta persyaratan kriterianya agak sulit tercapai.

Tri berharap agar status RSMJ yang saat ini baru kelas C dapat ditingkatkan menjadi Kelas B dengan pengecualian bahwa kabupaten Belitung merupakan daerah kepulauan dan termasuk 10 destinasi wisata prioritas nasional. “Setidaknya, RSMJ ini dapat ditingkatkan menjadi status kelas B agar pelayanan kesehatan menjadi lebih Baik dan ikut menunjang pariwisata nasional,” katanya.

Selain itu, Tri berharap agar ditahun mendatang klaim pembayaran untuk penangganan covid-19 dari pusat bisa bersinergi antara pusat dan daerah dalam hal administrasinya sehingga tidak ada keterlambatan dalam pembayaran. “Tahun ini alhamdulillah sudah dibayarkan walaupun sempat tertunda,” katanya.

Sementara itu sekdin Kesehatan Belitung Haryono berharap pada tahun 2023 pemerintah pusat dapat mengalokasi dana Melalui DAK fisik untuk rehab gedung Puskesmas Selat Nasik Kec. Selat Nasik Kab. Belitung. Sudah tiga kali tahun 2020, 2021, dan 2022 diusulkan melalui kementerian terkait bappenas maupun kementerian kesehatan namun lokus untuk Puskesmas Selat Nasik belum terbuka di sistem krisna sehingga belum bisa diusulkan rehabnya dari 9 puskesmas, hanya 8 puskesmas yang dibantu pembangunan lewat DAK APBN. Sedangkan Puskesmas Selat Nasik belum Ada.
“Dari informasi belum disetujui karena tidak masuk di lokus (tempat pembangunan). Kita berharap adanya solusi soal ini agar ada bantuan dana DAK dari APBN untuk membangun puskesmas Selat Nasik” katanya.

Haryono juga berharap saat ini ada dana jaminan persalinan disediakan dari APBN sebesar 1 milliar untuk kabupaten Belitung. Namun di lapangan anggaran tersebut tidak habis digunakan sehingga merepotkan dalam pelaporan dan akhirnya dikembalikan.
“misalnya, bisakah dana tersebut dialihkan untuk kegiatan pelayanan di Puskesmas. Semoga ini ada pertimbangan dari kementerian kesehatan,” katanya.

Hal lain yang dipertanyakan dalam pertemuan tersebut diantaranya adanya pemotongan 1 persen oleh bpjs pada dana profesi tenaga kesehatan dan guru dalam bentuk tunjangan kinerja berdasarkan peraturan presiden disamping iuran pendapatan gaji yang dipotong setiap bulan kepada tenaga kesehatan dan guru. Diharapkan ada solusi soal ini agar tidak memberatkan tenaga kesehatan dan guru.

 

Begitu juga rencana Penambahan Puskesmas baru di Sungai Samak, Kec. Badau karena dinilai sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan Puskesmas yang saat ini baru ada PUSTU (Puskesmas Pembantu) sungai samak.

Terhadap aspirasi tersebut, Ust Zuhri meminta berbagai persoalan aspirasi ini disampaikan ke instansi tingkat pusat lalu tembusan aspirasi juga disampaikan ke DPD RI sebagai pemberitahuan guna memperkuat agar aspirasi daerah dapat direalisasikan.
“Kami dari DPD RI akan mengontrol sejauh mana pihak pusat merealisasikan berbagai usulan yang disampaikan tersebut,” kata Ust. Zuhri.*