Hari ini 9 Februari 2026, sejatinya dirayakan sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi Kep. Bangka Belitung ke 25 (Seperempat abad). Mengapa? Karena pada hari Jumat 9 Februari 2001, persis 25 tahun yang lalu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Soerjadi Soedirdja.
Peresmian ditandai dengan pelantikan Drs H Amur Muchasim SH sebagai Pejabat Gubernur dan sekaligus penekanan tombol peresmian Pangkal Pinang sebagai Ibukota Provinsi.
Rakyat Babel bersuka cita menyambut hari bahagia ini ditandai dengan upacara meriah di Lapangan Merdeka dan ritual “nganggong akbar” di kediaman Walikota, sebuah bangunan bersejarah ex Kantor Karesidenan Bangka Belitung.
Ratusan dulang berisi berbagai hidangan bertutup tudung saji warna-warni berjejer di halaman rumah dinas Walikota hingga melimpah ke sepanjang Jl Merdeka. Sayang upacara “makan bedulang” menjadi kurang sempurna, karena Mendagri Soerjadi Soedirdja harus bergegas kembali ke Jakarta, situasi politik nasional sedang tidak menentu, kacau balau. Presiden Abdurrahman Wahid yang baru saja mereshuffle kabinet diisukan akan mengeluarkan Dekrit membubarkan DPR. Suhu politik nasional sedang “memanas”.
Hari Pers
Peresmian Provinsi Kep. Babel jatuh pada tanggal 9 Februari bukan kebetulan. Tapi sebuah tanggal bersejarah yang diperoleh berdasarkan perenungan yang dalam, demi penghormatan atas sejarah kelahiran provinsi itu sendiri.
Tanggal 9 Februari, hari peresmian Provinsi Kep. Babel yang bersamaan dengan Hari Pers Nasional, yang dirayakan setiap insan pers. Pada masa lalu Hari Pers Nasional disebut sebagai HUT PWI.
Tanggal ini sengaja dipilih melalui lobi tingkat tinggi ke berbagai pihak, untuk dijadikan sebagai Hari Peresmian Provinsi Kep. Babel. Sebuah tonggak yang akan dikenang generasi berikutnya. Sekaligus mengenang peranan wartawan yang signifikan dalam ikut memperjuangkan dan mendirikan Provinsi Kep. Babel.
Banyak tanggal dan hari-hari bagus serta gagasan-gagasan yang diam-diam kami “selipkan” dalam proses pembentukan provinsi Babel. Hal itu memungkinkan, karena saya ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja Presidium Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.
Penunjukan ini karena pengalaman saya sebagai Anggota MPR RI 1992-1997 serta wartawan politik lebih dari 15 tahun. Saya bertugas mengkoordinasikan dua tim kelompok kerja:
1. Pokja Proposal dan Kajian Strategis
2. Pokja Promosi dan komunikasi politik.
Kelompok Kerja Presidium ini adalah jantung pengendalian operasional perjuangan Pembentukan Provinsi Babel.
Wartawan Ujung Tombak
Dalam rangkaian tahapan perjuangan berdirinya Babel, peranan wartawan sangat besar, bukan sekedar tugas liputan jurnalistik tapi sebagai arsitek yang mendesain bangunan provinsi, pengatur strategi dan pemanfaatan jaringan.
Peranan wartawan dimulai dari diskusi tentang cikal bakal perjuangan pembentukan Provinsi Kep. Babel, membuat draft akademis RUU Babel, mengkoordinasi Anggota DPR pengusul inisiatif dengan meminta dukungan satu persatu kepada 80 anggota DPR-RI lintas Fraksi, membuat publikasi yang gegap gempita di media cetak dan elektronik serta peran sentral Wartawan Senior/Anggota DPR Panda Nababan di perdebatan regional hingga forum legislasi DPR.
Di awal reformasi, Wartawan Eddy Jajang Jayaatmaja (Sripos) dan Johan Murod (Dialog) bukan kerja liputan biasa, tapi mereka mem blow-up gagasan provinsi melalui harian Sriwijaya Pos selama berbulan-bulan. Kemudian dilanjutkan berdirinya Harian Bangka Pos (Kompas Grup) yang terbit perdana pada tgl 25 Mei 1999 dengan menggerek tagline “Yok, Kite Punya Provinsi.”
Dengan tidak mengurangi peran banyak tokoh yang lahir pada setiap episode mata rantai perjuangan yang panjang sejak 1955, 1970 serta titik start era baru perjuangan di pada 18 Juni 1999, Pertemuan Exponen Generasi Muda yang melahirkan Komite Perjuangan Pembentukan Provinsi Babel dengan tokoh serta perannya masing masing, namun fakta-fakta di bawah ini perlu menjadi bahan keseimbangan dalam melihat sejarah.
Adalah fakta bahwa Harian Bangka Pos, sejak terbit perdana fokus.mengusung isu pembentukan provinsi. Pemred Bangkapos Agus Ismunarno, dan wartawan senior Eddy Jajang Jayaatmaja, membangun opini regional. Bangkapos memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Babel.
Fakta bahwa Pokja Presidium (Tim Proposal/Kajian Strategis dan Tim Promosi dan Komunikasi Politik), Pembentukan Provinsi atau dikenal dengan sebutan “Tim Bedepeng” didominasi diaspora Babel di Jakarta berlatar belakang profesi wartawan. (Emron Pangkapi, Usmandie Andeska, Safari ANS, Rizani Usman, Ridwan Abu Hanifah, Indrajit, Mohammad Qiram, dan Haril Andersen).
Fakta bahwa draft RUU Provinsi Babel dibuat/dipersiapkan oleh tim wartawan (Emron Pangkapi, Usmandie Andeska, Safari ANS dan Haril Andersen) menjadi landasan legislasi. Tidak ada yang bisa membantah bahwa rapat rapat DPR selama enam bulan bertitik tolak dari pembahasan draft RUU Usul Inisiatif yang dipersiapkan oleh empat orang wartawan ini. RUU tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Bersama aktifs Pokja lainnya (Sutedjo, Zulkarnain Syamsudin, Amirudin dan Soeradi soehoed), mengawal proses pembahasan RUU di DPR RI.
Adalah wartawan (Tim Bedepeng) ini dengan suka-dukanya yang mendatangi satu persatu ke ruangan kerja anggota DPR untuk mendapatkan 80 tanda tangan dukungan Anggota DPR lintas fraksi sebagai “PENGUSUL INISIATIF” Pembentukan Provinsi Babel. Mereka juga melakukan lobi dari ruangan ke ruangan Fraksi hingga tingkat pimpinan DPR menyampaikan latar belakang dan argumentasi perjuangan sehingga proses berjalan lancar.
Adalah tim wartawan inilah yang menginisiasi/memfasilitasi sedikitnya 12 kali kunjungan Tim Pusat ke Bangka Belitung. (a.l. Kunjungan Anggota DPR perseorangan, rombongan Komisi II, Utusan Wakil Pengusul, Ketum-ketum Partai Politik, Pimpinan DPR, Pansus RUU, Tim Khusus Depdagri, delegasi DPOD, dll). Di Babel, Bupati Eko Maulana Ali berjibaku menyesuaikan ritme perjuangan dengan kelincahan para wartawan lapangan.
Fakta bahwa wartawan senior Panda Nababan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP yang menjadi “pendobrak” dalam setiap debat pembentukan provinsi dengan para pejabat tingkat regional Sumatera Selatan. Dan wartawan senior Panda Nababan yang “didaulat” menjadi Ketua Pansus RUU pembentukan Provinsi Babel, karena kepemilikannya yang tegas sejak sebelum proses legislasi DPR.
Kemudian bersama Darmansyah Husein (putra Babel satu-satunya Anggota DPR RI Fraksi PBB), yang ditunjuk menjadi ketua Panja RUU.
Kehadiran Panda Nababan sebagai sebagai motor utama pembahasan RUU juga lebih karena kedekatan pribadi, di mana Emron Pangkapi, Usmandie Andeska, Safari ANS dan Qiram adalah rekan mereka wartawan satu ruangan di harian Prioritas/Media Indonesia. Pertemanan inilah yang mendorong Panda Nababan memahami latar belakang perjuangan.
Belum lagi peranan wartawan “Tim Bedepeng” dalam “gerilya” mengatur langkah dan strategi menyingkirkan setiap rintangan serta memuluskan jalan bagi kelancaran pembahasan RUU Babel. Tim berhasil melobi Kemendagri agar menunda Peraturan Pemerintah tentang persyaratan Daerah Otonomi Baru Provinsi minimal ada lima kabupaten. Setelah Babel 4 DOP di ketok palu, barulah PP itu dikeluarkan.
Kosa kata “saya/kami” yang mengusulkan, agaknya terlalu individu. Tapi itulah sebuah perjalanan sejarah yang tersimpan, sebagai pernak-pernik perjuangan era tahun 1999-2001. Banyak hari dan tanggal bagus yang sebenarnya diam-diam “diselipkan” dalam proses tahapan pembentukan provinsi.
Provinsi Kep. Babel di tengah euforia reformasi. Di mana peranan partai politik/DPR dan pers sangat dominan hampir tanpa batas. Sebagai sebuah zaman yang jika dilihat menggunakan kacamata era Orde Baru sesuatu hal yang mustahil, tapi ternyata berlaku di era reformasi.
“Tim Bedepeng” memanfaatkan media cetak maupun elektronik menjadi alat publikasi sekaligus sebagai alat penekan. Tim menunjuk Tutus Wijaya untuk mengkoordinir media cetak dari Press Room DPR.
Wartawan TVRI Indrajit (putra Babel), melampaui tugas dan kewenangannya dengan “mencuri” slot TVRI agar berita RUU Babel menggema terus di televisi nasional. Tokoh-tokoh Babel bergiliran tampil dalam segmen wawancara khusus TVRI. Sehingga waktu itu hampir tiada hari tanpa berita tentang Pembentukan Provinsi Babel.
Di masa awal reformasi itulah Banten Kep . Babel dan Gorontalo lahir, baru kemudian diikuti 3 provinsi lainnya dengan sejarah yang berbeda.
Perjuangan Babel generasi ketiga di tahun 1999, dimulai pada era kepemimpinan Presiden BJ Habibie menjelang pemilu pertama reformasi 1999. Lahirnya UU ttg Pemerintah Daerah yang memungkinkan hadirnya daerah otonomi baru. Kondisi euforia pasca jatuhnya Pemerintah Orde Baru menjadi energi perjuangan.
Kemudian proses pembahasan UU Pembentukan Provinsi mencapai puncaknya di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam Kabinet Gus Dur-Megawati, putra Babel Yusril Ihza Mahendra masuk kabinet sebagai Menteri Hukum dan Perundangan. Mendagri Soerjadi Soedirdja (putra Banten dan Yusril Ihza putra Babel) agaknya menjadi tokoh dibalik layar “pemberi angin” pembentukan Daerah Otonomi Baru di awal Reformasi.
Sidang Paripurna DPR dengan agenda ketok palu persetujuan pembentukan Provinsi Kep. Babel terjadi pada tanggal 21 November 2000.
Dalam pembahasan Perda tentang Hari Lahir, Nama, dan Lambang Daerah, setelah mendengar berbagai pertimbangan serta suara terbanyak,. DPRD menetapkan tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Lahir Kep. Babel. Usulan Hari Jadi Babel 9 Februari, terpaksa kandas.
Tidak banyak yang tahu sebenarnya rencana awal Provinsi Kep. Babel akan disahkan DPR pada Hari Jumat, penghulu dari segala hari pada tanggal 17 November 2000. Sebagaimana Proklamasi RI Hari Jumat 17 Agustus 1945.
Kami memilih tanggal 17 November sebagai hari baik Jumat berkah, hari bertuah tanggal bersejarah, agar mudah diingat, sekaligus mendekatkannya dengan hari Kelahiran Organisasi keagamaan Muhammadiyah salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia tanggal 18 November.
Untuk mendapatkan Hari Jumat tanggal 17 November itu, saya melobi Kepala Sekretariat Bamus DPR Ibu Yuliasih dan Kepala Biro Persidangan Pak Faisal Djamal. (kelak, beberapa tahun kemudian baik Pak Djamal maupun Ibu Yuliasih, menjadi pejabat tinggi Sekjen dan Wasekjen DPR RI).
Undangan sidang paripurna “ketok palu” sudah disebarkan ke pemda dan presidium.
Ketuk palu akan dilakukan tanggal 17 November. Maka meledaklah euforia ketok palu.
Bupati Bangka Alm. Eko Maulana Ali mengirim 1000-an orang ke Jakarta dengan Kapal Angkatan Laut. Sebagian masyarakat naik kapal Pelni dari Mentok dan Pangkal Balam. Yang dari Belitung naik kapal cepat dan kapal cargo.
Semua penerbangan dari Bangka dan Belitung ke Jakarta penuh. Kegembiraan ingin menyaksikan ketok palu. Tanggal 15 November 2000 orang Bangka sudah ribuan tiba di Jkt.
Namun sayang ribuan masyarakat Babel yang sudah sampai di gedung DPR Senayan Jakarta harus kecewa. Acara ketok palu tanggal 17 November batal. Masyarakat sudah terlanjur hadir dengan berbagai pagelaran kesenian yang sudah dipersiapkan.
Sidang Kabinet “dadakan” membuat rencana bergeser. Tidak ada wakil pemerintah yang bisa hadir di gedung DPR. Ribuan masyarakat Babel di gedung DPR tertunduk lemas. Kecewa dan galau. Layar sudah berkembang, tari-tarian, rudat dan barongsai tetap digelar meriah di halaman gedung DPR. Bahkan banyak yang awam mengira mereka hadir menjadi saksi ketok palu, padahal hari itu tidak ada persidangan.
Bupati Eko Maulana pontang panting mencari fasilitas penampungan dan logistik bagi ribuan “penggembira” yang harus tertahan di Jakarta bagi yang bersedia menunggu sampai Hari Selasa tanggal 21 November. Masa tunggu 5 hari itu terasa amat panjang dan melelahkan.
Alhamdulillah, akhirnya hari Selasa tanggal 21 November 2000 sidang paripurna ketok palu berjalan lancar.
Ketua Pansus Panda Nababan (wartawan) menyampaikan RUU hasil pembahasan DPR dan Menkumdang Prof. Yusril Ihza Mahendra, putra daerah kebanggaan Babel, bertindak mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan atas pembentukan Provinsi Kep. Babel. Maka Pimpinan Sidang Wakil Ketua DPR Sutardjo Suryoguritno mengetuk palu persetujuan DPR atas pembentukan Provinsi Kep. Babel.
Sayangnya hanya tinggal ratusan orang Babel yang menyaksikan ketok palu. Sebagian besar dari mereka yang hadir tanggal 17 November, sudah kembali pulang ke daerah. Perubahan jadwal membuat mereka terpaksa surut, karena ketergantungan dengan jadwal Kapal TNI-AL yang membawa mereka pulang-pergi.
Monumen “Ketuk Palu” itu kini hadir di Sungailiat, yang diresmikan pada tanggal 11 Februari 2023 sebagai simbol Sungailiat kota perjuangan dan untuk mengenang peranan tokoh sentral pembentukan Provinsi Kep. Babel Alm Dr Ir H Eko Maulana Ali Suroso, MSc. (Bupati Bangka 1998-2006).
*UU No. 27. 4 Desember 2000.*
Setelah RUU Kep. Babel diundangkan pada tanggal 4 Desember 2000 dalam Lembaran Negara sebagai UU No.27 Tahun 2000 ttg Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perjuangan beralih kepada isu penetapan Pejabat (caretaker) Gubernur. Banyak nama Pejabat Eselon I Kemendagri yang beredar.
Kami dari Tim Pokja bersama Drs. Ahmad Rusdi (mantan pejabat teras Depdagri), bergerilya agar Pejabat Gubernur jatuh kepada Sekjen Depdagri Amur Muchasim SH. Alasannya adalah Pak Amur pejabat yang sudah banyak membantu kelancaran proses perjuangan pembentukan
Provinsi Kep. Babel.
Bagi saya pribadi, Pak Amur Muhasim adalah mitra kerja, sahabat lama ketika saya wartawan yang sehari-hari bertugas liputan Kemendagri dimana Pak Amur menjadi Kepala Biro Humas/Juru Bicara Depdagri era Mendagri Rudini (1988-1993). Hampir lima tahun saya seiring sejalan mengikuti kunjungan kerja Mendagri Rudini bersama Pak Amur Muhasim ke seluruh Indonesia.
Awal Februari 2001 Keppres tentang penunjukan pejabat Gubernur Babel sdh keluar. Sah, Amur Muhasim sebagai Pj Gubernur. Kami mengkonsultasikan jadwal peresmian Babel ke berbagai pihak. serta mengusulkan pelantikan di hari Jumat berkah tanggal 9 Februari 2001 dengan pertimbangan hari baik, penghulu hari dan tanggal yang sama dengan HUT PWI sekaligus bentuk penghormatan peranan wartawan yang berjuang di garis depan.
Sekjen Depdagri/Pj. Gubernur Amur Muchasim dapat memahami dan mendukung aspirasi itu. Sebagai mantan Kepala Biro Humas beliau juga merasa bagian dari wartawan.
Kami juga membahas berbagai skenario sekiranya Mendagri tidak bisa hadir meresmikan dan melantik Pejabat Gubernur, maka harus ada alternatif apalagi situasi politik nasional sedang tidak menentu. Pengalaman pengesahan UU di paripurna DPR yang tertunda membuat adanya skenario alternatif.
Salah satunya pelantikan Pj Gubernur oleh Mendagri dilakukan di Jakarta, atau
pilihan lain dengan mempersiapkan Menteri Yusril Ihza Mahendra sebagai Mendagri ad-interim, sebagaimana waktu sidang paripurna “ketok palu” beliau bertindak mewakili pemerintah.
Ketika undangan peresmian Provinsi Babel sudah beredar luas. Kota Pangkal Pinang sudah berhias. Lapangan Merdeka sudah ditata.
Umbul-umbul sudah terpasang dari Bandara hingga Balai Kota, pada tanggal 7 Februari 2001 (H – 2), masyarakat Indonesia dan lebih khusus warga Babel dikejutkan pengumuman Presiden Abdurrahman Wahid yang memberhentikan putra Babel Yusril Ihza Mahendra dari jabatan Menteri Hukum dan Perundangan. Maka pupus sudah salah satu alternatif.
Padahal masyarakat sedang bersiap-siap ingin mengelu-elukan kehadiran Menteri YIM di hari “proklamasi” yang bersejarah di lapangan Merdeka Pangkalpinang. Jasanya sangat besar bagi terbentuknya Provinsi Kep. Babel.
Malangnya Prof. Yusril beserta sejumlah tokoh nasional yang disiapkan akan duduk di kursi VVIP batal hadir.
Maka peresmian Provinsi Babel Hari Jumat 9 Februari 2001 dilakukan Mendagri Soerjadi Soedirdja dengan sangat tergesa-gesa, dalam upacara yang berlangsung kurang dari 1 jam. Mendagri segera bergegas ke Bandara untuk terbang kembali ke Jakarta karena situasi politik nasional genting, Presiden Abdurrahman Wahid melakukan Reshuffle Kabinet. Beberapa menteri diberhentikan dan sebagian tukar tempat.
Terlupakan
Kisah pembentukan provinsi kini berkembang. Alur sejarah belok ke kiri dan ke kanan.
Karenanya, catatan tentang sejumlah wartawan yang berperanan sebagai lokomotif perjuangan ini terpaksa saya beberkan, sebab para pejuang sejati itu hilang dalam sejarah. Apalagi nama-nama mereka tidak pernah ada dalam SK Presidium. Bravo Babel.***Disadur oleh Safari Ans.(_”Tulisan ini berdasarkan catatan Emron Pangkapi sebagai Koordinator Kelompok Kerja Presidium di masa perjuangan pembentukan provinsi ini. Tulisan ini dikisahkan secara otentik oleh Datuk Emron yang dikirim ke Safari Ans. Baginya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) adalah “Provinsi Wartawan”. Berikut catatannya”_
