Di Keciput, Darmansyah Hadiri Monitoring & Evaluasi Penyaluran Dana Desa

SIJUK: Nara Sumber Monitoring dan Evaluasi, Penyaluran dana desa, Anggota DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi, Penyaluran dana desa yang bertempat Gedung Futsal Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, pada hari Selasa 3 Nopember 2020, kemarin.

Acara kegiatan ini terselenggara atas kerja sama BPKP Babel dan DPPKBPMD Kabupaten Belitung dan instansi lainnya.

Di acara diskusi tersebut, Selain Nara sumber anggota DPD RI Ir H Darmansyah Husein, juga hadir diantaranya Kepala kanwil DJPB Provinsi Babel Fahma Sari Fatma SE, Ak, MSE dan Pimpinan BPKP Bangka Belitung Iwan mulyawan.
Pada acara ini moderator dipandu Sekda Belitung MZ Hendra Caya MSi.

Turut hadir di acara diskusi tersebut Inspektur Kabupaten Ir. Arpani, Kabid PMD DPPKBPMD Kabupaten Belitung Antoni, Camat Sijuk Febriansyah, Para kades se kecamatan Sijuk, para ketua BPD, Pendamping Desa di Kecamatan Sijuk, dan perwakilan kelompok penerima manfaat.

Pada acara tersebut Moderator MZ Hendra Caya membuka sesi diskusi berkenaan dengan monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa.
Adapun pertemuan ini menindaklanjuti dari hasil workshop monitoring evaluasi dan penyaluran dana desa yang dilaksanakan dihotel BW Suite Belitung pada hari Selasa 3 Nopember 2020 dan selanjutnya dilakukan peninjauan ke lapangan dengan meminta informasi kepada pihak terkait desa, BPD dan kelompok penerima manfaat di tingkat desa.

Pada sesi yang dipandu moderator dilakukan paparan sekilas, tanya jawab realisasi seputar monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan dana desa yang ditengah pandemi covid-19.

Saat dibuka dialog, anggota DPD RI Ir. H. Darmansyah Husein sampaikan bahwa sebagai senator ingin mengetahui sejauh mana informasi ke lapangan terhadap kegiatan penyaluran dana desa yang telah dilaksanakan termasuk program yang telah berjalan selama ini.

“Kita ingin mendengarkan bagaimana desa melakukan penyaluran dana. Kita juga akan sampaikan keluhan bila ada, dan informasi ini nantinya akan dibawa atau diteruskan ke pemerintah pusat sesuai bidang komite 4 seperti keuangan, BPKP, dan koperasi. Dan kita akan jalankan fungsi pengawasan ,” katanya.

Sementara itu, kanwil DJPB Provinsi Babel Fahma Sari Fatma SE, Ak, MSE, sampaikan keikutsertaan kegiatan monitoring evaluasi dan penyaluran dana desa adalah untuk koordinasi dan sinergi terhadap apakah dana desa sudah tersalurkan dan dikelola dengan baik

Sedangkan Pimpinan BPKP Bangka Belitung Ikhwan Mulyawan sampaikan pentingnya kecermatan, teliti dan perencanaan yang matang bagi pihak desa dalam pengelolaan keuangan sehingga menghasilkan sesuatu yang baik.

“Tinggalkan kepentingan pribadi namun kedepankan pelayanan publik yang benar benar melayani dan jadikan ladang amal untuk mengabdi kepada pelayanan publik,” katanya.

Selanjutnya, pada sesi tanya jawab, Edy Junaidi seorang Pendamping desa di kecamatan sijuk sampaikan agar bpkp mengikutsertakan atau melibatkan pelatihan pengelolaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) bagi pendamping desa. Minimal bisa tahu pemahaman akan Siskeudes bagi pendamping desa.

Dihadapan narasumber, Edy juga tanyakan menyangkut prioritas apa saja pola padat karya tunai yang digulirkan untuk pembangunan desa.

Terhadap pertanyaan dari Edy Junaidi terkait minta diikutsertakan pelatihan Siskeudes, Pimpinan BPKP Bangka Belitung Iwan Mulyawan sampaikan terima kasih atas masukkan.

“BPKP rencananya akan bimtek pelatihan siskeudes. Jadi, Bisa diikutkan pendamping desa dalam beberapa pekan ke depan ini ada kegiatan dan bisa yang berkoordinasi dengan instansi desa dan kecamatan,” katanya.

Sementara untuk program pola padat karya tunai, Ikwan sebut bahwa program ini merupakan upaya kesempatan kerja untuk masyarakat yang melibatkan banyak orang sehingga berdampak adanya kesempatan kerja sehingga daya beli meningkat.

Dengan catatan, kata Ikhwan, program pola padat karya tersebut dilaksanakan secara matang dan perencanaan yang baik.

Sementara terkait soal program padat karya tunai seperti ditanyakan Edy Junaidi, Kepala kanwil DJPB Provinsi Babel Fahma Sari Fatma SE, Ak, MSE,
juga ikut menanggapi bahwa dilaksanakan pola padat karya sesungguhnya akan terjawab sebagai solusi pemerintah mengatasi dampak dari pengganguran dan kemiskinan di tengah pandemi.

“Pola padat karya tunai ini biasanya desa lebih tahu. Misalnya program bidang kerja yang melibatkan pekerjaan banyak orang seperti pembuatan saluran atau jalan.

Fatma juga sampaikan melalui penyaluran dana desa ini seperti untuk BLT dan program pola padat karya ini adalah menjawab dampak covid yang terjadi dan telah berdampak dalam semua line kehidupan masyarakat. Mulai kesehatan dan ekonomi serta daya beli masyakat menurun.

Sementara Suminem Sekdes Aik seruk dan Kades Batu Itam Mulkan berbagi informasi dan beri masukkan terhadap pandangannya perlu penyederhanan regulasi satu pintu sehingga tidak membingungkan dalam perbuatan perdes (peraturan desa) terutama berkaitan penangganan covid.

“Dalam tahun ini hampir beberapa kali dibuat revisi perdes dibuat penangganan covid. Ini karena ada peraturan tiga menteri sebagai acuan. Kita berharap kalau dapat cukup satu regulasi. Dan kemarin meski memang itu bisa diatasi dan mendapat dukungan dari banyak pihak seperti BPD (badan permusyawaratan desa) dan instansi lainnya,” kata Mulkan.*