PANGKALPINANG – Pelaksanaan kegiatan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) se-Indonesia, di Provinsi Bangka Belitung, akan dilaksanakan tanggal 5-8 Juli 2023 ini bakal mendatangkan ribuan orang ke Bumi Serumpun Sebalai.
Ketua Bapemperda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hellyana, yang juga sekaligus Ketua Panitia Rakornas yang ditunjuk pihak kementerian ini mengatakan, bahwa pelaksanaan Rakornas Bapemperda se-Indonesia tahun 2023 ini bertujuan untuk memicu percepatan pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Menurut Hellyana, Kepulauan Babel akan menyampaikan sejumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Rakornas Bapemperda ini nantinya akan dihadiri oleh Ketua Bapemperda, Kepala Biro Hukum dan Sekwan, di provinsi kabupaten/kota se-Indonesia. Rakornas ini bertujuan untuk percepatan uu cipta kerja,” ujar Hellyana kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Rakornas Bapemperda se-Indonesia pada Jum’at sore (23/6) di Gedung Mahligai, Rumah Dinas Gubernur (Babel).
“Dalam Rakornas tersebut nantinya, Kepulauan Babel akan menyampaikan beberapa Propemperda seperti RTRW dan PDRB, di mana dua hal itu saat ini sedang berjalan di Pansus kita (DPRD Provinsi Kepulauan Babel). Kita sepakat, pembahasannya selesai pada September 2023 mendatang,” sambungannya.
Hellyana menambahkan, acara rakornas yang dipersiapkan panitia pusat Kemendagri dan panitia babel secara hasil yang akan dikeluarkan terkait materi dalam rakornas nanti juga dalam hal untuk percepatan pembangunan, pertumbuhan ekonom serta percepatan penyesuaian UU cipta kerja.
Dengan target menghasilkan Perda berkualitas serta ini juga ajang sebagai pembentukan forum para ketua-ketua Bapemperda se-Indonesia beserta kesepakatan pembuatan AD ARt nya.
“Selanjutnya hal penting untuk kita babel adalah tentang terpenuhinya target-target peserta dan persiapan buat tamu yang akan datang nanti untuk menambah perputaran duit masuk ke Babel” katanya.
Oleh sebab itu, kawan-kawan yang tergabung di GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) hal ini merupakan giat pertama yg betul-betul melibatkan seluruh pelaku wisata para UMKM dan masyarakat.
Sebagai contoh singkat untuk para tamu yang datang kecuali tamu VIP kementrian maka tidak ada penjemputan dan mereka kan menggunakan travel dan mobil-mobil pribadi kepunyaan masyarakat yang sudah di data panitia di GIPI,” pungkasnya.*
