Kapasitas Kelembagaan Jadi Kunci Keberhasilan Transformasi Digital Daerah Belitung Timur

MANGGAR: Keberhasilan transformasi digital pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi dan banyaknya aplikasi yang dimiliki. Komitmen pimpinan, kemampuan membangun kolaborasi antarorganisasi, serta dukungan sumber daya justru menjadi fondasi penting agar digitalisasi pemerintahan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tim riset UT yang diketuai oleh Dr. Nur Ambia Arma, S.AP., M.AP menggali proses kelembagaan di balik keberhasilan Kabupaten Belitung Timur dalam mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Bia (Panggilan Akrabnya) dipilihnya Belitung Timur menjadi lokus penelitian karena berhasil memperoleh Indeks SPBE sebesar 4,16 dengan predikat Sangat Baik pada evaluasi tahun 2024. “Capaian tersebut sekaligus menempatkan Belitung Timur sebagai daerah dengan nilai SPBE tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” Sebut Bia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur Royan Agusriadie, S.Kom didampingi oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika Caesar Friadi Melawiandri, ST, M.Eng mengungkapkan tiga faktor penting yang menopang peningkatan kinerja SPBE di Belitung Timur, “komitmen pimpinan yang konsisten memberikan dukungan, kolaborasi antar-OPD yang berjalan dengan baik, serta dukungan anggaran terhadap pelaksanaan transformasi digital” Ungkapnya saat wawancara dengan tim riset.

Terkait hasil riset tersebut ketua peneliti saat dikonfirmasi oleh media TrawangNews menyebutkan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak cukup dijelaskan dari sisi teknologi.

Hal yang menarik dari Belitung Timur adalah kita dapat melihat bahwa teknologi bekerja karena ada kapasitas organisasi di belakangnya. Ada dukungan pimpinan, kolaborasi antar-OPD, sumber daya, dan kemauan untuk terus memperbaiki tata kelola. “transformasi digital pada akhirnya adalah persoalan kelembagaan, bukan sekadar persoalan aplikasi,” ujar Nur Ambia.

Kajian ini menjadi semakin relevan karena pada 2026 arah kebijakan nasional mulai bergerak dari SPBE menuju Pemerintahan Digital. Transformasi tersebut bukan sekadar perubahan istilah, melainkan perubahan orientasi menuju pemerintahan digital yang lebih terintegrasi dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Tim riset UT yang diketuai oleh Dr. Nur Ambia Arma, S.AP., M.AP

Menghadapi perubahan tersebut, kepala dinas kominfo menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mempersiapkan diri untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja transformasi digital daerah. Penguatan kolaborasi antarperangkat daerah serta kesiapan aplikasi yang semakin terintegrasi menjadi bagian penting dari langkah tersebut.

Tantangan pemerintahan digital berikutnya adalah memastikan agar integrasi teknologi benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Belitung Timur memberikan pelajaran bahwa fase berikutnya dari transformasi digital pemerintah daerah tidak lagi cukup berorientasi pada pencapaian indeks dan pembangunan sistem, serta membutuhkan kapasitas kelembagaan yang kuat, tutup wawancara media trawangnews.com dengan ketua peneliti.*