Komisi 2 DPRD Babel Kunjungi PPI Manggar

MANGGAR: Komisi 2 DPRD Babel kunjungi PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Manggar, yang berlokasi di Desa Baru, Kecamatan Manggar Belitung Timur.

Acara ini dihadiri Ketua Komisi 2 DPRD Bangka Belitung Adet SH MH, Junaidi rachman, Heryawandi SE, H Sukirman SH,  H. Muhamad Yunus SE MM, dan H Mulyadi, Arbianto, Biliadi SIP.
Dan sebagai pendamping komisi 2 Babel adalah Samsir.

Rombongan komisi 2 DPRD Bangka Belitung diterima tiga orang pegawai PPI beserta Kades Desa Baru Mislan Kadir dan BPD serta sejumlah nelayan diantaraya Yordan serta nelayan lainnya di Belitung Timur.

Adapun kunjungan reses komisi 2 DPRD Babel  ke PPI adalah untuk memantau kondisi PPI yang ada selama ini, termasuk perkembangan keberadaan Desa Baru di Manggar.

Dalam peninjauan itu, sejumlah nelayan meminta anggota DPRD Babel untuk perjuangkan perlunya pengerukkan di muara Sungai Manggar karena saat ini kondisinya dangkal.

“Kita minta ini diperjuangkan rekan-rekan dprd Provinsi,” kata Kades Desa Baru Mislan Kadir menyampaikan aspirasi nelayan.

Selain itu, Mislan sampaikan perlunya penambahan kawasan lahan baru untuk kegiatan pelayanan publik. Hal ini kata Mislan, karena kondisi jumlah penduduk yamg semakin padat serta memerlukan lahan yang baru untuk pengembangan pembangunan desa baru ke depan.

“Saat ini penduduk desa ini ada sekitar 11 ribu orang. Dan banyak mau dibangun untuk fasilitas pelayanan publik, dan perlu adanya lahan yang baru untuk dibangun, tapi terkendala lahan,” kata Mislan.

Terhadap hal itu, Ketua Komisi 2 DPRD Babel Adet SH, MH menyatakan akan lakukan kajian terhadap aspirasi nelayan yang menginginkan adanya kegiatan penggerukan termasuk akan menurunkan tim dinas terkait.

Begitu juga dengan lahan baru yang disampaikan kades, Adet juga ungkap akan melihat status hutan tersebut untuk dijadikan lahan publik.

“Nantinya akan kita turunkan kajian, termasuk upaya apa yang dilakukan yang tentunya tanpa melanggar hukum,”katanya.

Ditambahkan juga dari anggota Komisi 2 DPRD Babel Biliadi SIP harap adanya perlunya jajaran Kantor Desa Baru menginventarisasi menyangkut kegiatan nelayan, masalah perlunya lahan baru untuk kepentingan publik, termasuk kaitan pelayanan publik lainnya.

Sedangkan anggota Komisi 2 DPRD lainnya Junaidi Rachman sebut perlunya sinergi pihak  desa dengan pemkab serta provinsi untuk kepentingan pelayanan publik guna mencari solusi pengembangan pembangunan desa.

“Memang saat ini, Desa Baru layak dikembangkan berbagai sektor perekonomian untuk tingkatkan kesejahteraan nelayan, masyarakat lainnya,” katanya. *trawangnews.com