TANJUNGPANDAN —Komite Reformasi untuk Belitung Masa Depan atau dikenal dengan KRUBMD, menggelar diskusi publik bertajuk, “Kepemimpinan, Kelestarian Alam, dan Pariwisata” di Hotel Pondok Impian, Tanjungpandan pada Rabu 12 Nopember 2025.
Ketua KRUBMD Suhadi Hasan pengagas diskusi ini, menyoroti isu ketidakharmonisan penyelenggaraan pemerintahan, di Provinsi Bangka Belitung yang disebutnya sudah menjadi rahasia umum.
“Masalah ini sudah terang benderang. Hubungan antara penyelenggara pemeritahan, sudah tidak harmonis,” tegas Suhadi.
Ia menambahkan, perpecahan mulai tampak hanya beberapa minggu, setelah pasangan kepala daerah itu terpilih, meski sebelumnya tampak solid saat kampanye.
Memasuki seperempat abad usia Provinsi Babel ini, Suhadi menyatakan keprihatinannya, atas kondisi kepemimpinan saat ini. “Rasanya tak elok, provinsi yang sudah seperempat abad, justru dipimpin oleh pasangan yang saling berseteru,” ujarnya.
Diskusi yang digagas KRUBMD ini menjadi wadah bertukar gagasan mengenai arah kebijakan, kepemimpinan, serta pembangunan masa depan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun acara Diskusi yang dimoderatori Juhri dan Abdul Hadi Adjin ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, seperti Refly Harun, pakar hukum tata negara, Eros Djarot yang merupakan budayawan dan politisi senior, HM Muas Mantan Anggota DPR RI, dan pernah menjadi anggota DPA RI.
Dalam acara diskusi ini, Pakar hukum tata negara Refly Harun, memberikan pandangannya melalui Zoom Meeting yang menyoroti pentingnya sinergi antara kepala daerah dan wakilnya, agar kebijakan daerah berjalan efektif, dan tidak menimbulkan polemik di publik.
“Kepemimpinan di Babel harus saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lainnya. Ini penting agar tata kelola pemerintahan daerah tetap stabil,” jawab Refly Harun saat ditanya dari peserta diskusi soal kepemimpinan di Babel.
Sementara itu, Narasumber Eros Djarot, yang baru bisa hadir dilokasi acara, setelah acara diskusi selesai.
Ketika diminta komentarnya dari Media, Ia menegaskan pentingnya, kekompakan antar pemimpin di Babel, baik gubernur, wakil gubernur, maupun bupati dalam membangun daerah.
“Semuanya akan bagus, jadi perlu kekompakan dan bersinergi, para pemimpin daerah untuk sama-sama membangun,” harap Eros Djarot.
Sementara itu, nara sumber lain HM Muas yang juga Mantan Anggota DPR RI, yang juga pernah menjadi anggota DPA RI ini menilai bahwa, dinamika politik di Babel menunjukkan adanya kelemahan, dalam kepemimpinan daerah yang akhir-akhir ini terjadi.
Muas juga menekankan, pentingnya arahan Presiden Prabowo Subianto, tentang Astacita sebagai dasar utama, menjalankan pemerintahan daerah, termasuk pentingnya sinergi, antara gubernur dan wakil gubernur.
“Pak Prabowo bikin retret, untuk kebersamaan dalam kepemimpinan. Kewenangan gubernur dan wakil gubernur itu, bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar pemimpin daerah, kembali pada jati diri dan budaya lokal masyarakat Melayu Babel. Yakni, Kembalilah kepada martabat dan etika budaya. Soal benar dan salah, hanya Tuhan dan hukum yang bisa menentukannya.
Kasbiransyah: Babel Kehilangan Ruh Sebagai Provinsi Kepulauan
Sedangkan menanggapi kisruh kepemimpinan Babel, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Haji Kasbiransyah, turut menyampaikan keprihatinannya, terhadap disharmoni yang terjadi, di pemerintahan provinsi.
“Hari ini, Bangka Belitung sudah kehilangan ruh sebagai provinsi kepulauan, yang terdiri dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Hubungan penyelenggara pemerintahan, sudah tidak harmonis lagi,” ujarnya.
Dia menilai kondisi ini perlu, segera dibenahi dan Harapannya dalam waktu dekat, sudah ada perbaikan. Kami di DPRD juga akan mendorong,,agar persoalan ini bisa segera diselesaikan.
Adapun Diskusi publik yang digagas KRUBMD ini, diakhiri dengan pesan dan rekomendasi diantaranya,
Pentingnya mengungkap karakter pemimpin publik, yang tidak layak agar kesalahan serupa, tidak terulang di masa depan. Mereka menilai, selama 25 tahun menjadi provinsi, Pulau Belitong masih belum menikmati, kesetaraan pembangunan dibanding Pulau Bangka. “Belitong seperti cempedak bungkok, yang mati di lumbung padi.
Diskusi juga menekankan, perlunya pengawasan legislatif yang kuat , dan berintegritas untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. “Sapunya harus bersih,” menjadi pesan simbolik, yang disepakati peserta.
KRUBMD mendorong wakil rakyat asal Belitong memperjuangkan Perda inisiatif, tentang Kesetaraan yang nyata dan bukan sekadar slogan. Mereka juga menyoroti fakta, bahwa setelah 25 tahun, Belitong seolah memberikan “cek kosong”, kepada penyelenggara provinsi, tanpa mendapatkan keadilan pembangunan.
Peserta berharap partai politik, belajar dari kondisi ini, agar tidak lagi melahirkan pemimpin serupa pada 2030 mendatang.*
