Home / Bangka Belitung / MENYERET DEMOKRASI
Oleh : Didin El Mughniy

MENYERET DEMOKRASI

Bagikan :

Memang benar pengungkapan Franklin D Rosevelt (mantan Presiden Amerika) bahwa tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik kecuali kepentingan. Kepentingan (interest) adalah simbiosismutualisme yang bersifat sesaat dan terbatas dalam waktu tertentu sepanjang dekade pemerintahan, dan proses Pemilu mengakhirinya.

Dalam buku Jatuhnya Kata-kata (Penulis, saifuddin al mughniy) dibagian yang lain dituliskannya bahea demokrasi dipilih lalu dicaci. Artinya, bahwa dalam sebuah proses politik demokrasi selalu dijadikan parameter, jalan terbaik bagi berlangsung suatu proses berdemokrasi, semua pihak mengakui itu. Tetapi, setelah kontekstasi selesai kadang demokrasi dicaci sebab dipihak yang lain terjadi kekalahan. Ini anomaly, menerima lalu menolaknya.

Ketika demokrasi sudah tak sesuai dengan kehendak rakyat, maka tak salah jika demokrasi di Indonesia sekarang ini dalam keadaan distorsi. Maka kita patut menanyakan pula apakah distorsi ini bagian dari dinamika politik atau malah sebaliknya sebuah elegi atau kemunduran dalam demokrasi ?

Pandangan Socrates tentang demokrasi memang tak bisa dikatakan salah mengingat pada demokrasi setiap warga negara-tak peduli ia dari golongan atau kelas mana- memiliki hak suara yang sama untuk menentukan pemimpinnya. One man one vote adalah cara yang dilakukan ketika kita menganut sistem demokrasi. Kekhawatiran jika para pemangku kekuasaan bahkan tidak sesuai dengan bidangnya dan tidak dapat menunaikan aspirasi rakyat memang terjadi.

Yang terjadi hari ini adalah koalisi partai politik dengan berbagai kepentingannya seakan lupa apa sebenarnya kepentingan rakyat itu sendiri. Dalam hajatan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, rakyat telah berharap banyak terhadap pilihan-pilihan mereka. Pesta demokrasi yang baru saja usai seolah ternoda dengan imbas hajatan-hajatan politik selanjutnya.

Dalam pengertian dinamika yang berarti bahwa gerakan yang menimbulkan perubahan dalam tatanan masyarakat yang mengacu ke arah yang lebih baik, maka apakah dengan adanya pengesahan RUU Pilkada ini dapat dikatakan sebagai sebuah dinamika dalam politik dan demokrasi mengingat kita kembali ke sistem sebelum reformasi digulirkan ?

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti membuka kembali sistem yang sebelumnya kita jalankan dengan berbagai penyimpangannya. Dengan sistem ini, akan sangat rawan terjadi kepentingan politik yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat serta cenderung pada perebutan kekuasaan. Ironisnya perebutan kekuasaan itu akan sama sekali tidak melibatkan rakyat.

Melalui berbagai tanggapan miring mengenai keputusan ini, maka tak salah pula jika ini hanya akan menjadi elegi atau sebuah duka akan kemunduran demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung memang memakan biaya yang tinggi karena demokrasi tak dapat dipungkiri juga memerlukan biaya. Yang salah adalah bagaimana para pelaku politik itu mengeruk uang rakyat untuk kepentingan kekuasaan semata.

Setelah pengesahan RUU Pilkada, kericuhan sidang paripurna serta kontroversi pemilihan ketua DPR, publik dibuat malu dan kecewa yang dibuktikan dengan hujatan-hujatan yang terjadi terutama di media sosial serta berbagai aksi demonstrasi menuntut peninjauan kembali. Bagaimana pun publik akan mencatat partai mana saja yang mendukung pengesahan tersebut.

Susah payah publik menyuarakan haknya, namun tak didengar oleh yang berkuasa, sungguh ironis. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah. Perubahan yang akan terjadi mendatang dengan pengesahan RUU Pilkada tersebut seakan merampas hak mereka untuk lima tahun sekali memilih sendiri pemimpin yang mereka dambakan. Jika hal tersebut terjadi, maka harus kepada siapa lagi publik akan mempercayakan negeri ini ? Demokrasi memang bukanlah tujuan akhir, tetapi lebih kepada proses yang kita jalani. Sistem ini memang belumlah sempurna, evaluasi lah yang kita butuhkan dan harus kita lakukan.

Kembali menyoal adanya koalisi dalam pertarungan politik di Pilpres kemarin dengan berbagai isu yang ditimbulkannya, dengan bergeseknya dua kontekstan yang sesungguhnya aktornya masih orang lama dan pemainnya juga masih Jokowi dan Prabowo Subianto. Koalisi ini secara dramatis memecah kebuntuan berdemokrasi.

Bagaimana tidak mengingat kenacnag berbagai atribut dan slogan serta berita hoax dan ujaran kebencian mewarnai perjalanan politik Indonesia. Bicara koalisi, menurut David Easto, bahwa tak ada koalisi dalam satu negara yang mengalami transisi demokrasi. Lebih ekstrimnya, oposisi kadang memakan dirinya sendiri menjadi pencari posisi.

Saat ini anomali demokrasi semakin memperlihatkan watak aslinya. Setelah prosesi pelantikan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin tanggal 20 Oktober 2019 beberapa hari yang lalu, situasi istana menjadi riuh dengan kedatangan para tokoh dengan kemeja putih memenuhi panggilan presiden. Menariknya adalah masuknya Besutan Partai Gerindra Prabowo Subianto dijajaran kabinet Jokkowi-Ma’ruf Amin sebagai Menteri Pertahanan. Posisi ini sangat tepat bagi Prabowo Subianto yang kebetulan juga adalah mantan Pangkostrad salah satu pasukan elit yang dimiliki oleh Indonesia.

Terlepas dari posisi itu, tetapi diluar sana (ruang publik) melihat dari dua sisi, bahwa masuknya Prabowo dalam jajaran kabinet, itu juga selesainya Gerindra sebagai oposisi karena mendapat posisi. Dilain pihka dalam hal ini pemilih ideologis, tentu sangat kecewa, sebab publik berharap Prabowo dan Gerindra tetap berada sebagai oposisi, tetapi fakta politiknya tidaklah demikian. Tetapi ada alasan yang lebih kuat bagi Prabowo bahwa politik itu ingin membangun bangsa secara utuh, bukan melanggengkan permusuhan. Secara akademik politik initu adalah nilai dan sangat dinamis.

Karenanya pilihan politik oposisi adalah satu bentuk keniscayaan dalam demokrasi kita, dan itu harus diterima sebagai konsekuensi dari kehidupan berdemokrasi.
Sebab itu, demokrasi sangat menginginkan adanya konstruksi cara berfikir para politisi ibarat pisau yang bermata dua, satu untuk menikam lawan, dan satu untuk menikam dirinya sendiri.

Sudahlah menyeret demokrasi, tanpa di seret pun, demokrasi sudah di bajak oleh oligharkis. The end of Democratie.

Bumi manusia, 13 Januari 2022