TANJUNGPANDAN: H. Muhtar Motong, yang dikenal sebagai Tare, menggelar acara silaturahmi di kediamannya di Jalan Gatot Subroto, Tanjungpandan pada Senin, 17 Juni 2024.
Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat Pulau Belitung untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah dan mengangkat berbagai isu penting yang menghadang kemajuan daerah.
Dalam sambutannya, H. Muchtar Mutong yang akrab disapa Tare menegaskan bahwa tokoh masyarakat adalah cermin dari kesatuan dan kontribusi mereka dalam membangun daerah, terutama di Pulau Belitung.
“Jangan sampai ada anak-anak yang belum memberikan kontribusinya untuk daerah dan telah menjadi tokoh masyarakat,” ujar Tare.
Dia juga menyoroti permasalahan tata kelola dan tata niaga timah di Bangka Belitung yang telah mengalami kekacauan sejak zaman penjajahan Belanda. “Saat ini, aliran sungai dan air Arongan sudah tidak lagi jelas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik,” tambahnya.
Ia selaku ketua presidium Bangka Belitung berkirim surat ke Jaksa Agung agar menuntaskan persoalan tata niaga timah di Babel dan berlaku adil tanpa pandang bulu termasuk yang telah menerima aliran dana atau tindak pidana pencucian uang serta diberantas sampai keakar-akarnya agar timbul efek jera.
Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan segera dilaksanakan, Tare mengingatkan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya populer tetapi juga mumpuni. Dia menekankan agar masyarakat tidak menyia-nyiakan momentum konstitusional yang berlangsung setiap lima tahun sekali.
” Pilkada 2024 sudah didepan mata, masyarakat jangan salah memilih pemimpin khususnya di Belitung karena momentum konstitusional ini 5 tahun sekali dan jangan sia-siakan. Jangan hanya memilih yang populer namun tidak mumpumi yang sudah-sudah.
Di bagian akhir, Tare memberikan pesan tentang pentingnya menjaga kesetaraan dalam berbahasa agar tidak menimbulkan perpecahan di Provinsi Bangka Belitung. “Kesetaraan adalah ruh dari provinsi ini. Jadi selama ini sudah benar, jika gubernur dari Bangka maka wakilnya dari Belitung, atau sebaliknya, gubernur dari Belitung dan Wakil Gubernur dari Bangka. Memang ada yang coba,-coba gubernur dan wakil gubernur dari Bangka, untung tidak terealisasi, kalau terjadi hancur Bangka Belitung,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, H. A. Hadi Adjin, seorang tokoh masyarakat, mengajak untuk membentuk tim kerja (bentuk alumni presidium) yang akan mengawal agenda pembangunan seperti pembuatan Tugu Ikrar Tanjung Kelayang dan pengembangan fakultas di Universitas Bangka Belitung (UBB), pahlawan nasional HAS Hanandjoeddin dan pembagian yang adil antara pusat dan daerah.
Sedangkan H. Suryadi Saman, seorang tokoh yang berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dalam tata kelola timah, mengemukakan pendapatnya dalam acara silaturahmi di Tanjungpandan.
Beliau menegaskan bahwa sebagai wujud tanggung jawabnya, ia akan memperjuangkan MKT (Mantan Karyawan Timah) dengan mengupayakan pembicaraan dengan Direktur Utama PT. Timah dan anggota Komisi VII DPR RI.
“Jika dulu tuntutan MKT tidak bisa dipenuhi karena negara tak punya uang, ternyata sekarang 300 triliun negara dirugikan karena tata kelola dan tata niaga timah. Jadi, Saat ini, tata kelola dan tata niaga timah kita menimbulkan kerugian besar bagi negara, mencapai 300 triliun rupiah. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut,” ujar Pak Sur, panggilan akrabnya.
Dalam pertemuan itu, Pak Sur juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum terkait masalah ekspor timah ilegal yang merugikan negara. Usul tersebut diperkuat dengan tekadnya untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan negara terkait dengan tata kelola timah yang lebih baik.
Ia juga mengusulkan agar nama Tanjung Kelayang diabadikan menjadi Tugu Kesejahteraan sebagai simbol kesetaraan di Provinsi Bangka Belitung.
Isu Ekspor Pasir Timah ilegal di Tanjung Batu Menjadi Sorotan
Drs. Zainal Arifin atau akrab disapa Mumon, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dugaan praktik ilegal dalam tata kelola dan tata niaga timah di daerah tersebut. Mumon menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang diduga memanfaatkan kekacauan dalam tata kelola ini dengan mengirimkan pasir timah secara ilegal melalui Pelabuhan Tanjung Batu.
“Mengirim pasir timah secara ilegal melalui pelabuhan harus segera dihentikan. Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut karena merugikan masyarakat dan pemerintah,” tegas Mumon dalam kesempatan tersebut.
Dia menekankan bahwa melalui silaturahmi yang intensif, banyak masalah yang dapat dibicarakan untuk mencari solusi yang tepat.
Rizali Abusama, atau dikenal sebagai Panglima Rakyat, mendukung gagasan tersebut dengan menyarankan agar diskusi dan silaturahmi antara berbagai pihak dilakukan secara berkala.
Acara silaturahmi ini dihadiri pula oleh sejumlah tokoh penting lainnya seperti Suryanto Sudibyo, Kusuma Kosasih, Abu Bakar Idrus, dan H. Hasimi Usman, yang seluruhnya berlangsung dari pukul 13.30 WIB hingga berakhir dengan doa bersama menjelang Maghrib.*
