PANGKALPINANG – Inflasi di Kepulauan Bangka Belitung (Kep. BaBel) pada bulan September 2023 mengalami peningkatan tajam sebesar 3,55 persen (yoy). Dari perspektif tahunan, angka inflasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, dengan perbedaan mencapai 0,90 persen (mtm) atau sekitar 345 persen (yoy).
Dilansir dari laman resmi Babel.Prov.go.id, Pejabat (Pj) Gubernur Kep. Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu, memaparkan data ini saat memimpin Rapat Pengendalian Inflasi di Ruang Batu Rakit Rumah Dinas Gubernur pada Jumat (6/10/2023).
Angka inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh lonjakan harga bahan pokok, terutama beras, di dua kota utama Kep. Babel, yakni Pangkalpinang sebesar 0,2888 persen dan Kota Tanjung Pandan sebesar 0,4030 persen. Dengan kondisi ini, inflasi Kep. Babel melebihi angka inflasi nasional yang hanya mencapai 2,28 persen.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah Kep. Babel kini menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di seluruh Indonesia. Padahal, sejak bulan April hingga Juli 2023, provinsi ini masih termasuk dalam daftar sepuluh provinsi dengan tingkat inflasi terendah.
“Kondisi ini menjadi perhatian bersama kita, dan memerlukan penanganan khusus untuk mengendalikannya,” ungkap Pj Gubernur.
Untuk menghadapi situasi ini, Pj Gubernur Suganda menyatakan pentingnya kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengaudit data inflasi, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Satgas Pangan bisa menjadi lebih efektif. Dengan pendataan yang lebih tepat, diharapkan bisa mencapai keseimbangan yang dibutuhkan.
“Pada jangka pendek, kami telah mengambil beberapa langkah. Semua saran dari berbagai pihak, termasuk Biro Logistik (Bulog), Kepolisian, dan lainnya, kami terapkan dalam jangka pendek,” kata Pj Gubernur Suganda.
Beberapa langkah jangka pendek yang akan diterapkan mencakup peningkatan operasi pasar (OP) dengan intensitas yang lebih tinggi. Selain itu, Satgas Pangan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memastikan harga eceran tertinggi (HET) beras.
“Kami akan memantau distributor, rantai pangan, dan faktor lainnya. Kami juga akan memberikan subsidi terkait angkutan bahan pangan untuk memastikan harga yang wajar dan melihat keuntungan yang diperoleh oleh pedagang, sehingga harga beras di masyarakat bisa terkendali,” tambahnya.
Pj Gubernur menegaskan bahwa persediaan beras di Kep. Babel masih mencukupi, dengan jumlah sekitar 1500 ton, dan ketersediaan ini akan ditingkatkan jika diperlukan. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak perlu panik dalam membeli beras, karena persediaan akan cukup hingga akhir tahun.
Untuk mengatasi masalah di Kota Tanjung Pandan, salah satu tindakan yang akan dilakukan adalah melalui pelaksanaan pasar murah yang telah dimulai hari ini, serta pemberian subsidi tepat guna, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dari sumber pertama.
“Dengan langkah-langkah ini, rantai pasokan bisa dipotong sehingga harga yang diterima oleh masyarakat akan lebih terjangkau,” pungkasnya.*
