Terkait Usulan Rencana Het LPJ Gas Di Belitung, Dewan Akan Panggil Pemkab

TANJUNGPANDAN: Ketua komisi 2 DPRD Kabupaten Belitung Freddy Boen akan mempertanyakan kepada pemerintah daerah menyangkut usulan rencana HET(Harga Eceran Tertinggi) lpj gas Rp 23000 / tabung 3 kg yang dirasa memberatkan masyarakat.

“Kita akan undang Pemerintah daerah dalam hal ini bupati, atau bagian ekonomi pemkab Belitung yang berkaitan hal ini,” ungkap Freddy Boen kepada trawangnews.com dihubungi Selasa 18 Desember 2018, pagi ini melalui saluran telpon.

Menyangkut kapan pemanggilan, Freddy menyebut akan berkordinasi dengan anggota komisi dan sejumlah pihak lainnya. “Kita akan atur secepatnya, ini masalah aspirasi masyarakat. Kita tanyakan secara mendetail,” kata Freddy, ketua komisi 2 DPRD Belitung.

Seperti diketahui, Warga Masyarakat Belitung berharap adanya peninjauan ulang menyangkut harga gas LPJ dengan usulan rencana het (harga eceran tertinggi) gas berkisar Rp 23.000 / tabung 3 kg, yang akan diberlakukan di Belitung. Pasalnya, harga tersebut tidak seimbang dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Bangka Belitung seperti halnya di Bangka yang akan diusulkan dan diberlakukan sekitar Rp 16.000 karena hal ini masih menjadi program subsidi pemerintah.

Masyarakat minta ada keadilan yang sama antara Bangka dan Belitung mengingat satu wilayah dalam provinsi Bangka Belitung.
Trawangnews.com ketika menelusuri terhadap rencana pengisian gas ulang, setelah dilakukan pembagian kompor gas di wilayah Belitung.

“Kita juga minta, agar pemerintah daerah membatalkan usulan het tersebut terutama dari bupati Belitung untuk tidak menandatanginya sampai penataan ulang dan penentuan harga het ini memihak dan tidak membebani kepada masyarakat,” ungkap warga kepada trawangnews.com baru baru ini di Tanjungpandan.

Menurut mereka, bila harga het Rp 23.000 ditetapkan ternyata harga tersebut dibebankan kepada masyarakat karena ada pembebanan biaya angkut laut sehingga masyarakat terbebani dibandingkan bangka yang hanya Rp 16.000 untuk pengisian Gas.
“Idealnya, biaya angkut laut harus dibebankan kepada pertamina mengingat belitung belum ada Stasiun Pengisian BBM Gas di Belitung. Jadi ini, tidak dibebani kepada masyarakat. Katanya program ini kan subsidi. Berarti kalau harga pengisian Rp 23.000 ini tidak subsisi, ini tentunya membebani masyarakat dengan harga yang berat karena kondisi ekonomi morat marit dan keresahan masyarakat yang terjadi,” katanya.

Masyarakat berharap agar jangan sampai terganggu apalagi menjelang pemilu, sebaiknya dilakukan peninjauan ulang sehingga ada kepastian yang berkeadilan.

“Apalagi kondisi cuaca kurang baik ataupun nanti kondisi kapal pengangkutan bbm terkendala diluar dugaan dan perlu kehati hatian dalam penentuan harga het ini,” ungkapnya.
Karena itu solusinya, agar masyarakat cukup mengambilnya di gudang Belitung untuk mengurangi harga het Rp 23.000 tersebut.

“Intinya bila Rp 16.000 itu sudah ideal dan sama dengan Bangka, dan tidak ada resiko di laut dan ini sebenarnya tanggungjawab pertamina. *trawangnews.com