TNI AL Optimalkan Pengawasan Jalur Laut Rawan Penyelundupan Komoditas Barang Ilegal
- Bangka Belitung Wisata Belitung
- calendar_month Kamis, 20 Agt 2026

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TANJUNGPANDAN: Upaya pemberantasan penyelundupan kekayaan alam di wilayah perairan Indonesia terus diperkuat TNI Angkatan Laut (TNI AL). Keberhasilan mengamankan sekitar 75,7 ton pasir timah ilegal menjadi momentum bagi TNI AL untuk meningkatkan patroli, pengawasan, kegiatan intelijen, serta sinergi dengan berbagai instansi penegak hukum.
Hal itu disampaikan Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata dalam konferensi pers di Pos TNI AL Mendanau, Tanjungpandan, Belitung, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, pemberantasan penyelundupan harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi, terutama di jalur-jalur laut yang rawan dimanfaatkan untuk mengeluarkan komoditas tambang secara ilegal.
Ia menambahkan seluruh jajaran TNI AL harus mengoptimalkan patroli dan meningkatkan kehadiran unsur di wilayah maupun jalur yang dinilai rawan. Langkah tersebut penting untuk menutup celah penyelundupan bijih timah dan komoditas mineral lainnya yang berpotensi merugikan keuangan serta perekonomian negara.
Tiga Penekanan Kasal
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., memberikan tiga penekanan utama yang harus menjadi pedoman seluruh jajaran TNI AL dalam menghadapi berbagai bentuk penyelundupan dan aktivitas ilegal di laut.
Pertama, memperkuat pencegahan penyelundupan. Patroli dan kehadiran unsur TNI AL di kawasan rawan harus terus ditingkatkan. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui langkah pencegahan dan deteksi dini.
Kedua, memperkuat sinergi antarinstansi. Pemberantasan penyelundupan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Karena itu, TNI AL akan terus memperkuat kerja sama dan operasi gabungan bersama Polri, Bea dan Cukai, kementerian/lembaga, serta aparat penegak hukum terkait.

Ketiga, mempertegas penegakan hukum di laut. Setiap kapal maupun pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia harus ditindak secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75,7 Ton Pasir Timah Jadi Momentum Penguatan Pengawasan
Pengamanan sekitar 75,7 ton pasir timah ilegal dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan laut secara menyeluruh. Kegiatan intelijen, patroli, pengawasan, serta kehadiran unsur di lapangan perlu terus ditingkatkan, khususnya di jalur-jalur yang berpotensi digunakan sebagai akses penyelundupan.
Kasal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI AL yang terlibat dalam pengungkapan kasus tersebut, khususnya jajaran Koarmada I, Lantamal III, Lanal Bangka Belitung, Pusintelal, unsur Marinir, serta kementerian/lembaga dan aparat penegak hukum yang telah membangun sinergi dalam operasi tersebut.
Kepada seluruh jajaran Koarmada RI, Kasal memerintahkan agar kewaspadaan terus ditingkatkan melalui kegiatan intelijen, patroli, dan kehadiran unsur di wilayah yang dinilai rawan terhadap aktivitas penyelundupan.
Laut Indonesia Bukan Jalur Bebas Penyelundupan
Kasal menegaskan bahwa upaya penyelundupan kekayaan alam melalui jalur laut tidak boleh dibiarkan. TNI AL akan terus hadir untuk mencegah, mengawasi, dan menindak setiap pelanggaran hukum demi melindungi sumber daya alam dan kepentingan nasional.
“Laut Indonesia bukan jalur bebas untuk menyelundupkan kekayaan alam ini.”
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa pengawasan wilayah laut Indonesia akan terus diperketat. TNI AL bersama seluruh instansi terkait berkomitmen bertindak tegas, profesional, dan terukur dalam menghadapi setiap pelanggaran hukum di laut, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat, bukan justru keluar melalui praktik penyelundupan yang merugikan kepentingan nasional.*
- person
- visibility 211
- forum 0