Ketua Harian YLPKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ikuti FGD Terkait Isu Strategis Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

PANGKALPINANG: Ketua Harian YLPKB (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas isu strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2045.

Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin, 9 Oktober 2023.

Acara yang diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadiri oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ketua YLPKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eldy Saputra Wijaya, ST, membenarkan mengikuti acara FGD ini, menyatakan,

“Alhamdulillah, saya berkesempatan diundang oleh BAPPEDA PROVINSI BABEL dalam Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi BABEL dalam 20 tahun ke depan.”

Kegiatan FGD Bahas isu strategis dalam penyusunan RPJPD Provinsi Bangka Belitung tahun 2025-2045 di di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin, 9 Oktober 2023.

Eldy menambahkan bahwa dalam FGD tersebut, berbagai gagasan mengenai pembangunan di wilayah Bangka Belitung, terutama di Pulau Belitung, telah disampaikan dan diakomodasi oleh pemerintah. Beberapa isu yang dibahas meliputi perikanan (teknologi sampai kemandirian ekspor), Perkebunan (hak masyarakat dari pihak swasta), Kesehatan, Pariwisata, Kearifan Lokal, Pangan, kepastian hukum, dan bidang pertambangan (hilirisasi) serta infrastruktur strategis daerah.

Eldy berharap bahwa hasil dari pembahasan ini akan membantu memajukan Provinsi Bangka Belitung secara signifikan kedepannya, terlepas dari siapa pun yang memimpin provinsi atau daerah ini. Rencana Arah kebijakan yang sedang disusun untuk 20 Tahun kedepan hingga tahun 2045, yang bersamaan dengan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

Diketahui bahwa kegiatan FGD ini merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Hal ini mencakup evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder dan kelompok masyarakat dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi serta lembaga/instansi vertikal untuk menentukan isu strategis dan pemetaan permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah.*