Perkuat Mitra Strategis FKUB dengan Pemerintah Daerah untuk Kerukunan dan Ketahanan Sosial

Kerukunan umat beragama bukan sekadar ketiadaan konflik. Kerukunan adalah kekuatan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dalam perbedaan, saling membantu ketika menghadapi kesulitan, dan bersama-sama membangun masa depan daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki posisi strategis. FKUB bukan hanya ruang pertemuan para tokoh agama, melainkan juga jembatan komunikasi antara masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah daerah dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Namun, pertanyaan pentingnya adalah: apakah FKUB selama ini sudah cukup berperan sebagai penggerak kerukunan, atau masih lebih banyak menjadi forum dialog dan kegiatan seremonial?

Pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan arti pertemuan dan dialog antarumat beragama. Keduanya tetap penting. Akan tetapi, kerukunan membutuhkan lebih dari sekadar pertemuan, pernyataan bersama, dan dokumentasi kegiatan. Kerukunan harus hadir dalam tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dari Forum Dialog Menjadi Forum Tindakan

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 menempatkan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai tanggung jawab bersama, dengan peran pemerintah daerah dan FKUB sesuai tugas masing-masing.
Landasan tersebut membuka ruang bagi penguatan peran FKUB dalam pembangunan sosial di daerah.

FKUB perlu bergerak dari pola kerja yang cenderung reaktif menuju pendekatan yang preventif, partisipatif, dan berkelanjutan. Artinya, FKUB tidak hanya bergerak ketika muncul persoalan, tetapi juga membangun komunikasi, mengenali potensi ketegangan, dan memperkuat hubungan sosial sebelum persoalan berkembang menjadi konflik.

Di sinilah pentingnya menempatkan FKUB sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Mitra strategis bukan berarti FKUB menjadi bagian dari birokrasi atau mengambil alih kewenangan pemerintah. Kemitraan berarti bekerja bersama dengan pembagian peran yang jelas, saling melengkapi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, FKUB mempunyai modal sosial berupa jaringan tokoh agama, organisasi keagamaan, dan komunitas masyarakat yang dapat menjadi kekuatan untuk membangun kepercayaan serta solidaritas sosial.

Apabila kedua kekuatan ini terhubung dengan baik, kerukunan dapat menjadi bagian penting dari pembangunan daerah.

Kerukunan dan Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial adalah kemampuan masyarakat menghadapi persoalan, beradaptasi terhadap perubahan, serta menjaga solidaritas ketika menghadapi tekanan.

Ketahanan sosial tidak hanya diuji ketika terjadi konflik antarumat beragama. Ketahanan ini juga terlihat ketika masyarakat menghadapi bencana, kesulitan ekonomi, persoalan lingkungan, atau gangguan kehidupan sehari-hari.

Dalam situasi sulit, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar imbauan agar tetap rukun. Masyarakat membutuhkan kepedulian, komunikasi yang terbuka, kerja sama, dan tindakan nyata.

FKUB dapat mengambil peran dengan menggerakkan aksi kemanusiaan lintas agama, memperkuat gotong royong, membangun literasi digital, serta menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pemerintah dan instansi yang berwenang.

Dengan demikian, kerukunan tidak berhenti pada hubungan baik antartokoh agama, tetapi berkembang menjadi kekuatan bersama untuk menyelesaikan persoalan sosial.

Bagi Kabupaten Belitung, pendekatan ini penting untuk memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis sekaligus membangun fondasi sosial bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Jejaring Umat Beragama: Kerukunan dari Akar Rumput

Salah satu langkah konkret yang dapat dikembangkan adalah membangun Jejaring Umat Beragama di tingkat desa, kelurahan, dusun, atau lingkungan masyarakat sesuai kebutuhan.

Jejaring ini menjadi ruang komunikasi dan kerja sama warga lintas agama. Kegiatannya dapat berupa gotong royong, kunjungan persaudaraan, bantuan kemanusiaan, edukasi toleransi, dan penyelesaian persoalan lingkungan secara bersama.

Tujuannya sederhana, tetapi mendasar: membuat masyarakat saling mengenal, saling percaya, dan saling membantu.

Sebab, prasangka sering tumbuh ketika masyarakat tidak saling mengenal. Sebaliknya, kepercayaan dapat tumbuh melalui perjumpaan dan pengalaman bekerja bersama.

Kerukunan yang dibangun dari akar rumput akan lebih kuat karena tidak hanya bergantung pada hubungan antarpimpinan organisasi, tetapi juga hidup dalam keseharian masyarakat.

Mengukur Kerukunan dari Dampaknya

Sudah saatnya keberhasilan FKUB tidak hanya diukur berdasarkan jumlah rapat, dialog, seminar, atau kegiatan yang diselenggarakan.

Ukuran yang lebih bermakna adalah seberapa kuat kepercayaan antarkelompok masyarakat, seberapa aktif kerja sama lintas agama, seberapa baik aspirasi warga ditindaklanjuti, dan seberapa mampu masyarakat menyelesaikan perbedaan secara damai.

FKUB perlu membangun program kerja yang memiliki sasaran jelas, indikator terukur, dan evaluasi berkala. Pemerintah daerah pun dapat mendukung penguatan tersebut melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan fasilitasi program sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, FKUB tidak hanya hadir sebagai forum yang membicarakan kerukunan, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi sosial.

Penutup: Kerukunan Harus Menghasilkan Tindakan

Pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pembangunan juga membutuhkan masyarakat yang saling percaya, memiliki solidaritas, dan mampu menghadapi persoalan bersama.

Kerukunan merupakan modal sosial yang tidak boleh dipandang sebagai urusan sampingan. Kerukunan adalah salah satu fondasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, inklusif, dan sejahtera.

Karena itu, FKUB perlu diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah daerah, dengan tetap menjaga kemandirian, menjalankan mandatnya, dan menghormati pembagian kewenangan.

FKUB harus bertransformasi dari forum dialog menjadi forum tindakan; dari kegiatan seremonial menuju kerja nyata; dan dari sekadar menjaga kerukunan menuju penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Sebab, kerukunan sejati bukan hanya ketika kita mampu duduk bersama dalam sebuah forum, melainkan ketika kita bersedia bekerja bersama demi kebaikan seluruh masyarakat.*

.*) Penulis adalah Romo Budi Dhammapañño/
Wakil Ketua FKUB Kabupaten Belitung