Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » Bawaslu Belitung Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Fokus pada Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung

Bawaslu Belitung Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024: Fokus pada Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNGPANDAN: Bawaslu Kabupaten Belitung secara resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) tahun 2024, sebuah alat ukur untuk menilai potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu.

Menurut Yerri Larona, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi, dan Humas Bawaslu Belitung, indeks ini akan menjadi panduan penting dalam mitigasi dan pencegahan potensi masalah yang mungkin muncul selama proses pemilihan di Kabupaten Belitung.

Indeks ini dinilai berdasarkan empat dimensi utama, yakni konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, serta partisipasi. Skor keseluruhan IKP Kabupaten Belitung tercatat sebesar 15,78, yang dikategorikan dalam tingkat kerawanan sedang. Meskipun skornya tidak terlalu tinggi, Yerri menegaskan bahwa pengawasan tetap harus dilakukan secara ketat.

“Skor IKP yang rendah tidak boleh membuat pengawas menjadi lengah, begitu juga skor yang tinggi tidak seharusnya membuat pengawas takut dalam menjalankan tugasnya. Pemilu harus diawasi secara objektif dan menyeluruh,” ujarnya.

Tiga Fokus Kerawanan: Pencalonan, Kampanye, dan Pungut Hitung
Berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu, terdapat tiga fokus utama kerawanan yang perlu diwaspadai selama proses pemilu. Pertama, pada masa pencalonan. Pada pemilu sebelumnya, Bawaslu menerima permohonan pencalonan yang gagal diregistrasi akibat tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. Hal ini menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam proses verifikasi berkas pencalonan yang memerlukan pengawasan lebih ketat di pemilu 2024.

Kedua, masa kampanye. Masa ini sering kali memunculkan berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kampanye hitam, politik uang, hingga penggunaan fasilitas negara yang tidak semestinya. Bawaslu menilai bahwa masa kampanye adalah salah satu momen krusial di mana kerawanan meningkat, sehingga pengawasan intensif menjadi mutlak diperlukan.

Ketiga, pada tahap pungut hitung. Bawaslu mencatat bahwa pada pemilu sebelumnya, terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Belitung. Hal ini menjadi peringatan bahwa masalah teknis dan ketidaksesuaian prosedur bisa mengganggu kelancaran pemungutan dan penghitungan suara.

Menghadapi Potensi Kerawanan di Pemilu 2024
Dengan peluncuran IKP ini, Bawaslu Kabupaten Belitung berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan pada setiap tahapan pemilu. IKP bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi rujukan penting dalam mengidentifikasi titik-titik rawan yang bisa menghambat terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil.

“Walaupun IKP ini sudah memberikan gambaran kerawanan, tidak menutup kemungkinan hal-hal lain bisa terjadi saat Pilkada 2024 nanti. Oleh karena itu, pengawas harus tetap waspada dan terus mengawasi setiap tahap secara menyeluruh,” tegas Yerri.

Bawaslu Kabupaten Belitung berharap, dengan adanya IKP dan upaya pencegahan dini, potensi kerawanan bisa diminimalisir dan pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Tantangan mungkin akan muncul, namun Bawaslu siap menjaga integritas pemilu dengan pengawasan yang ketat dan profesional.*

  • person
  • visibility 224
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisariat Forum Presedium Pejuang Propinsi Babel Desak Pemerintah Pusat Agar Tetap Pertahankan Status Bandara Internasional HAS Hanandjoeddin

    Komisariat Forum Presedium Pejuang Propinsi Babel Desak Pemerintah Pusat Agar Tetap Pertahankan Status Bandara Internasional HAS Hanandjoeddin

    • calendar_month Kamis, 22 Sep 2022
    • account_circle sma
    • visibility 179
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Komisariat Forum Presedium Pejuang Propinsi Babel A. Rani Rasyid berharap Pemerintah Pusat agar pertahankan Status Bandara Internasional HAS Hanandjoddin. Hal ini mengingat Belitung sudah mendunia dan menjadi salah satu faktor penunjang keparisiwataan. “Kalau status ini dicabut, berarti langkah mundur bagi Belitung,” kata A Rani Rasyid, Komisariat Presidium Belitung. Menurut A Rani Rasyid yang biasa […]

  • Danramil Membalong dan Sekda Belitung Monitor Kunjungan ke TPS 1 Desa Pulau Seliu

    Danramil Membalong dan Sekda Belitung Monitor Kunjungan ke TPS 1 Desa Pulau Seliu

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
    • account_circle sma
    • visibility 290
    • 0Komentar

    MEMBALONG – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melaksanakan kegiatan pemantauan kunjungan ke TPS 1 Desa Pulau Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Sabtu (20/9/2026). Seperti dilaporkan Anggota Koramil 414-04/Membalong, Sertu Didi K selaku Babinsa Desa Perpat bahwa Kegiatan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB hingga selesai, bertempat di halaman depan Kantor Desa Pulau Seliu. Pemantauan dilakukan sebagai […]

  • Museum Belitung Terima Benda Cagar Budaya “Patung Kayu”,dari Warga Mentigi

    Museum Belitung Terima Benda Cagar Budaya “Patung Kayu”,dari Warga Mentigi

    • calendar_month Senin, 26 Apr 2021
    • account_circle sma
    • visibility 214
    • 0Komentar

    MEMBALONG: UPT Museum Kabupaten Belitung menerima sebuah benda diduga cagar budaya, berupa patung kayu dari seorang Warga bernama Haryatno,  yang beralamat di Dusun Gunung Kurak Desa Mentigi, Kecamatan Membalong, pada 24 April 2021. Adapun proses penyerahan Patung kayu ini diserahkan langsung dari Haryatno yang merupakan (Dukun Kampong Gunong Kurak) kepada kepala UPT Museum Belitung yang […]

  • Bagian Hukum Setda Belitung Raih Pengelola Terbaik Jaringan DIH

    Bagian Hukum Setda Belitung Raih Pengelola Terbaik Jaringan DIH

    • calendar_month Rabu, 4 Sep 2019
    • account_circle sma
    • visibility 177
    • 0Komentar

    PANGKALPINANG: Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Belitung mendapat pengelola terbaik jaringan (DIH) dokumentasi dan informasi hukum tingkat kabupaten/kota se Provinsi Bangka Belitung. Hal itu didasarkan surat keputusan gubernur kepulauan Bangka Belitung bernomor 188.44/693/III/2019, tanggal 17 Juli 2019. Selain Bagian sekretariat daerah kabupaten Belitung, juga bagian hukum sekretariat daerah kota Pangkal Pinang, dan bagian hukum […]

  • Sensus Ekonomi 2026, Pemkab Belitung Gelar Apel Siaga

    Sensus Ekonomi 2026, Pemkab Belitung Gelar Apel Siaga

    • calendar_month Selasa, 9 Jun 2026
    • account_circle sma
    • visibility 239
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung menggelar Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai bentuk dukungan sekaligus penanda dimulainya pelaksanaan pendataan lapangan di wilayah Kabupaten Belitung. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Pemkab Belitung, Senin (8/6/2026). Apel siaga ini menjadi momentum awal persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional oleh Badan Pusat […]

  • Kemenag Belitung Ikuti PRKA & PD2 RENSTRA

    Kemenag Belitung Ikuti PRKA & PD2 RENSTRA

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2020
    • account_circle sma
    • visibility 143
    • 0Komentar

    PANGKALPINANG: selama 3 hari, mulai tanggal 9 September hingga 11 September 2020, Kepala Kemenag Kab. Belitung H Masdar Nawawi dan seluruh Pejabat eselon IV pada Kemenag Kab.Belitung ikuti Penelaahan Rencana Kerja Anggaran 2021 dan Penghimpunan Data Dukung Rencana Starategis ( PD2 RENSTRA) 2020 – 2024 yang bertempat di Novila Hotel Sungai Liat Bangka. Adapun acara […]

expand_less