Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » Cegah Fraud, Kapuspenkum Ajak Bank Milik Negara Berkolaborasi

Cegah Fraud, Kapuspenkum Ajak Bank Milik Negara Berkolaborasi

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengadakan Forum Koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (BNI), PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan PT. Bank Tabungan Negara (BTN) bertempat di Press Room Kejaksaan Agung Kebayoran Jakarta Selatan pada hari Kamis 16 September 2021, dimana juga dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Dr. Sunarta).

Berdasarkan release yang disampaikan oleh salah satu pejabat Kejari Belitung, Kapuspenkum Kejagung ketika
mengawali diskusi menyampaikan, inovasi yang digagasnya yaitu “Kolaborasi Intelijen Kejaksaan Dalam Langkah Pencegahan Fraud pada Bank Milik Negara Menuju Terwujudnya Good Corporate Governance”.

Diawal pemaparannya, Leonard menyampaikan bahwa Bank sebagai lembaga keuangan melakukan dua kegiatan pokok, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Sebagai tempat perputaran uang, Bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik oleh pihak Bank sendiri maupun oleh pihak luar yang memanfaatkan Bank sebagai tempat untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Penyalahgunaan kewenangan ini disebut dengan istilah Fraud,” katanya.

Dalam Peraturan OJK Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum, disebutkan bahwa Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam bisnis perbankan, pengawasan untuk mencegah terjadinya kecurangan (fraud) menjadi salah satu fokus utama yang paling dijaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas lembaga keuangan termasuk Bank-pun telah melakukan evaluasi sekaligus memperketat aturan di perbankan agar ruang terjadinya fraud semakin sempit. Sesuai ketentuan mengenai manajemen risiko, Bank diwajibkan memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko, termasuk adanya sistem pengendalian intern terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Selanjutnya Leonard menyampaikan, pengaturan mengenai pencegahan fraud di industri perbankan telah berlaku sejak tahun 2011, dan terakhir disempurnakan pada POJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud.

“Melalui POJK 39/2019 tersebut, regulator mewajibkan Bank untuk untuk menyusun dan menerapkan strategi anti-fraud secara efektif. Penyusunan dan penerapan strategi anti-fraud paling sedikit memuat 4 pilar, yaitu: 1) Pencegahan; 2) Deteksi; 3) Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi; dan 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut,” ujarnya.

Meskipun berbagai kebijakan dan strategi diterapkan secara ketat dan terukur dalam penanganan anti-Fraud, baik oleh Bank maupun OJK, kasus fraud masih saja terjadi.

Pada bulan Agustus 2020, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang merupakan organisasi terbesar anti-fraud di level global, merilis Report to the Nations (RTTN) yang mencatat adanya 2.504 kasus fraud dari 125 negara dengan median loss USD 8,300 per bulan, dan terhitung ada 29 kasus fraud di Indonesia.

Kasus yang menonjol adalah pada bulan Oktober 2020 lalu, Mantan Dirut Bank BTN, Maryono ditangkap oleh Kejaksaan Agung atas dugaan menerima gratifikasi dari debitur sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp 2,257 miliar dan Rp 870 juta yang ditransfer ke menantunya.

“Ini artinya peristiwa Fraud bisa terjadi dimana saja dan oleh siapa saja baik itu pegawai pada lini depan (Teller, CS, Loan Service), Kepala Cabang, sampai ke jajaran Direksi,” paparnya.

Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai fungsi utama penuntutan mempunyai peran vital dalam pencegahan fraud khususnya di Bank Milik Negara karena berkaitan dengan penyelamatan aset dan kekayaan Negara.

Langkah pencegahan dan deteksi dini tindakan fraud yang terindikasi merugikan keuangan negara perlu dijadikan concern dan bahkan digalakkan penguatannya. Hal ini dapat dipahami karena ketika fraud sudah terjadi, maka proses penanganannya membutuhkan tenaga, biaya dan waktu yang lebih banyak.

Terkait fungsi dari bidang intelijen Kejaksaan RI yaitu, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan melalui fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan terkait seluruh bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM, dimana salah satunya di bidang ekonomi dan keuangan, bahwa Perbankan tidak lepas dari kasus pidana, korupsi, dan gugatan, oleh karena itu salah satu fungsi intelijen adalah pencegahan, maka strategi pencegahan menjadi hal utama di bidang intelijen guna penyelamatan keuangan negara dan aset serta Pemulihan Ekonomi Nasional.

Hal ini sejalan dengan dengan kebijakan Bapak Jaksa Agung RI, yaitu 7 (tujuh) Program Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2021 pada poin (1) Pendampingan dan Pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Nasional, dan poin (6) Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Berkualitas Dan Berorientasi Penyelamatan Keuangan Negara, dan hal ini sejalan pula dengan 7 (tujuh) Perintah Harian Jaksa Agung RI Tahun 2021, yaitu poin (1) Dukung Penuh Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, serta poin (3) Menciptakan Karya-Karya Yang Inovatif Dan Terintegrasi Yang Dapat Meningkatkan Pelayanan Publik.

Leonard juga menyampaikan, hingga saat ini masih belum optimalnya kepastian perlindungan bank kepada nasabah dan belum adanya sistem informasi tentang sistem deteksi dini (early warning system), serta diperlukan pemahaman yang sama antar Aparat Penegak Hukum dengan pihak Perbankan (khususnya Bank Milik Negara) mengenai strategi pencegahan fraud di Perbankan.

Melihat kondisi awal tersebut, Leonard Eben Ezer Simanjuntak selaku Kapuspenkum Kejaksaan menyampaikan perlu adanya persamaan persepsi dengan cara membangun sebuah kolaborasi lintas sektor antara Aparat Penegak Hukum yaitu Kejaksaan Agung dengan Himbara (Perhimpunan Bank Milik Negara yang terdiri dari: Bank Mandiri, BRI, BNI dan BTN) dalam jangka pendek serta dapat menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jangka menengah. Dan diharapkan jangka Panjang kolaborasi ini akan diperkuat dengan aparat penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, dan stakeholders lainnya.

Leonard menyampaikan bahwa tujuan proyek perubahan melalui inovasi dan integrasi dalam bentuk kolaborasi lintas sektoral pencegahan fraud ini akan bermanfaat, antara lain: 1) memperkuat sistem Anti Fraud Bank Milik Negara khususnya dalam pilar pencegahan; 2) penguatan early warning system (sistem peringatan dini) yang lebih cepat, efektif, valid, dan komprehensif; dan 3) terciptanya Whole of Government (WoG) di antara para penegak hukum dalam rangka Pencegahan tindakan Fraud di Bank Milik Negara yang holistik, akurat & sistematis dalam penyelamatan aset & kekayaan negara, serta mewujudkan Good Coporate Governance; dan pada akhirnya adanya kepastian dan perlindungan bagi Bank dan Nasabah, serta zero fraud.

Leonard juga menyampaikan, bahwa Intelijen Kejaksaan sebagai first trigger untuk melakukan kolaborasi sistem pencegahan ini mengingat bahwa: 1) Prinsip Dominus Litis, dimana Kejaksaan merupakan lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang dilaksanakan secara independent (sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia); 2) Kejaksaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki bidang teknis yang mampu memberikan kontribusi aktif antara lain bidang intelijen, bidang pidana umum, bidang pidana khusus, serta bidang perdata dan tata usaha negara; dan 3) Kejaksaan RI dari pusat sampai daerah (provinsi dan kabupaten) sudah memiliki pengalaman dan kemampuan selama ini dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis negara/pemerintah maupun di tingkat provinsi dan kabupaten.

Selanjutnya beberapa tanggapan dari pihak Bank Milik Negara antara lain, Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Agus Dwi Handaya mengatakan kolaborasi ekosistem ekonomi dengan ekosistem Aparat Penegak Hukum menjadi momentum karena pihaknya sangat terbantu sekali sebab tindakan pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri karena fraud yang terjadi merupakan dampak dari ekosistem yang jika tidak kolaborasi akan sulit sekali ditangani, dan meminta adanya penguatan sistem deteksi dini (early warning system) untuk memperkuat tindakan pencegahan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Human Capital dan Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Bob Tyasika Ananta mengatakan inovasi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, sangat bagus dan siap mendukung penuh untuk hal tersebut, dan pihaknya sangat terbantu dengan adanya ide tersebut serta meminta penguatan sistem deteksi dini (early warning system) untuk dikembangkan ke area-area yang memungkinkan terjadinya fraud.

Kemudian Direktur Compliance and Legal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Eko Waluyo menyampaikan ide yang disampaikan sangat bagus dan pihaknya merasa sangat antusias untuk mengimplementasikan ide tersebut karena berkaitan dengan masalah yang sering terjadi di perbankan serta perlu adanya pertukaran informasi yang komprehensif yang dapat diakses.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan pihaknya mengapresiasi ide yang digagas oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung untuk berkolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka pencegahan fraud di perbankan, dan oleh karenanya perlu adanya pemetaan stakehoders yaitu reaktif dan proaktif serta mengubah cara pencegahan kejahatan digital tidak lagi menggunakan metode konvensional.

Mengakhiri diskusinya, Leonard mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh jajaran Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Terima kasih atas kehadiran jajaran Himbara dan berharap kolaborasi ini dapat segera terwujud melalui MoU khusus, guna terwujudnya kondisi yang diharapkan,” tambah Leonard.

Diskusi Kapuspenkum Kejaksaan Agung dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Tim)

  • person
  • visibility 130
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pererat Silaturahmi, Babinsa Sertu Suparna Laksanakan Komsos dengan Warga Binaan di Desa Kelubi

    Pererat Silaturahmi, Babinsa Sertu Suparna Laksanakan Komsos dengan Warga Binaan di Desa Kelubi

    • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
    • account_circle sma
    • visibility 139
    • 0Komentar

    MANGGAR: Dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat, Babinsa Desa Kelubi dari Koramil 414-02/Manggar, Sertu Suparna, melaksanakan kegiatan komunikasi sosial (komsos) bersama warga binaannya pada Jumat (27/03/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai tersebut berlangsung di rumah warga Desa Kelubi. Suasana komsos kali ini terasa lebih hangat karena masih dalam nuansa Hari Raya Idulfitri, […]

  • Hari Terakhir Posko Pengamanan Lebaran, ORARI Lokal Belitung Tim Dukom Pastikan Aman dan Lancar

    Hari Terakhir Posko Pengamanan Lebaran, ORARI Lokal Belitung Tim Dukom Pastikan Aman dan Lancar

    • calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
    • account_circle sma
    • visibility 237
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN – Memasuki hari terakhir pengamanan posko Lebaran, jajaran ORARI Lokal Belitung menyampaikan hasil pelaksanaan tugas pengamanan tim Dukom (Dukungan komunikasi) di Posko Bundaran Satam, Tanjungpandan, Rabu (25/3/2026). Sekretaris ORARI Lokal Belitung, Mardi (YF4ICC), mewakili Ketua Eddy Rachman (YE4FDB), menyampaikan langsung informasi tersebut saat diwawancarai media di lokasi posko. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Abdul […]

  • Kaleidoskop LAMBEL 2021, Pakta Integritas, Musyawarah Adat & Geopark

    Kaleidoskop LAMBEL 2021, Pakta Integritas, Musyawarah Adat & Geopark

    • calendar_month Senin, 3 Jan 2022
    • account_circle sma
    • visibility 146
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Sejak dinobatkan sebagai Ketua LAMBEL (Lembaga Adat Melayu Belitung) Drs. H. Abdul Hadi Adjin mulai bertugas mengemban amanat baru. Sejak dikukuhkan Bupati Belitung H. Sahani Saleh S.Sos, LAMBEL yang diketuai Drs. H.Abdul Hadi Adjin bersama pengurus LAMBEL, Achmah Hamzah (Wakil Ketua), Ismail Mihad (Sekretaris), Bendahara (Karseno) pada sebuah acara yang bertempat di rumah adat […]

  • Perdana, IKMB Pulau Bangka Berehun Laksanakan Vaksinasi Dosis Pertama

    Perdana, IKMB Pulau Bangka Berehun Laksanakan Vaksinasi Dosis Pertama

    • calendar_month Sabtu, 28 Agt 2021
    • account_circle sma
    • visibility 88
    • 0Komentar

    BANGKA: Sabtu (28/08/2021), IKMB ( Ikatan Keluarga Masyarakat Belitong) Pulau Bangka yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pelaksana kegiatan dari  Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka dengan melakukan kegiatan vaksinasi dosis yang pertama dengan jenis vaksin Sinovac di lingkungan Komplek BTN Desa Karya Makmur, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. kegiatan vaksinasi ini juga di […]

  • Sekolah, Gedung Pertemuan,Tempat Sholat Idul Fitri Di Belitung

    Sekolah, Gedung Pertemuan,Tempat Sholat Idul Fitri Di Belitung

    • calendar_month Minggu, 25 Jun 2017
    • account_circle sma
    • visibility 81
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Sejumlah lokasi yang menjadi tempat kegiatan penyelenggaran sholat Idul Fitri di Belitung , pada hari ini Minggu 25 Juni 2017 digelar. Berbagai masyarakat di Belitung rupanya tidak hanya memilih di masjid sebagai sholat Idul Fitri namun dilokasi lainnya pun menjadi ajang pelaksanaan kegiatan Sholat Idul fitri. Dari pemantauan trawangnews.com hari ini Minggu 25 Juni […]

  • Kerajinan dari Sedotan Purun Ecostraw dari Rumah Produksi UMKM Bu Hartati

    Kerajinan dari Sedotan Purun Ecostraw dari Rumah Produksi UMKM Bu Hartati

    • calendar_month Rabu, 11 Mei 2022
    • account_circle sma
    • visibility 236
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Yang ingin mendapatkan kerajinan yang berasal dari Purun, yuk mampir ke rumah produksi UMKM purun Ecostraw di Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung pada Selasa,10-05-2022), Adapun pemilik UMKM sedotan purun Ecostraw adalah Bu Hartati yang selama ini mengusahakan produk dari sedotan purun. Bahkan, sedotan purun lagi trend dan viral-viralnya sejak dipromosikan menteri Sandiaga Salahuddin […]

expand_less