Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » Dugaan Skandal Pengelolaan Dana Bantuan Hukum Guncang Sukabumi: Kepala BPHN Ancam Blacklist Kades dan Desa yang Langgar Aturan

Dugaan Skandal Pengelolaan Dana Bantuan Hukum Guncang Sukabumi: Kepala BPHN Ancam Blacklist Kades dan Desa yang Langgar Aturan

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Sebuah skandal pengelolaan dana bantuan hukum di Sukabumi telah mengguncang wilayah tersebut.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, telah mengeluarkan surat perintah kepada 85 kepala desa (kades) untuk mengembalikan uang bantuan hukum yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023. Keputusan ini diambil setelah hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi memunculkan bukti-bukti yang mengkhawatirkan.

Kasus ini bermula ketika sejumlah kades terlibat dalam kerja sama bantuan hukum desa dengan Firma Hukum Marpaung and Partner (MP Lawfirm). Namun, kerja sama ini menuai kontroversi karena diduga tidak mematuhi aturan yang berlaku. Beberapa kades disinyalir bahkan telah melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer sejumlah Rp 500 ribu per bulan selama satu tahun ke MP Lawfirm.

Ketegangan semakin meningkat ketika diketahui bahwa status MP Lawfirm belum terverifikasi dan terakreditasi sebagai organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang bertanggung jawab atas program Bantuan Hukum. Kejanggalan ini dilaporkan ke Polres Sukabumi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi pada tanggal 27 Juli 2023.

Menanggapi perkembangan kasus ini, Kepala BPHN, Widodo Ekatjahjana, menegaskan bahwa penggunaan anggaran bantuan hukum harus melibatkan PBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh BPHN Kemenkumham.

Ia mengingatkan bahwa mekanisme penyaluran dana bantuan hukum harus mematuhi undang-undang yang berlaku, dan dana tersebut harus disalurkan dengan cara reimbursement, bukan ditransfer terlebih dahulu.

Situasi semakin rumit ketika Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjelaskan bahwa bantuan hukum ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin dan rentan. Mekanisme penyaluran dana bantuan hukum harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Sukabumi sebenarnya memiliki lima PBH yang telah terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN Kemenkumham. Para kepala desa dapat bekerja sama dengan PBH tersebut untuk memberikan bantuan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kepala BPHN juga mengancam akan menjatuhkan sanksi black list terhadap lawyer dan lawfirm yang terlibat, serta desa/kelurahan yang tidak mematuhi aturan terkait penggunaan dana bantuan hukum. Sanksi ini dapat mencakup pencabutan hak mengajukan verifikasi akreditasi di BPHN selama 10 tahun.

Dalam menghadapi kontroversi ini, Bupati Sukabumi telah mengambil langkah-langkah konkret. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan menunda pencairan dana, dan desa yang telah mencairkan dana akan diminta untuk mengajukan review APBDes. Lebih lanjut, lembaga bantuan hukum atau kantor hukum yang ditunjuk harus memiliki sertifikasi dan akreditasi oleh BPHN Kemenkumham.

Situasi ini masih terus berkembang, dan masyarakat Sukabumi menanti klarifikasi dan tindakan lanjut dari pihak berwenang. Skandal dana bantuan hukum ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan dana yang sangat penting bagi masyarakat rentan di Sukabumi.

Masyarakat diharapkan dapat memberikan pengawasan eksternal terhadap Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh BPHN untuk memastikan kepatuhan dalam penggunaan dana bantuan hukum.*

  • person
  • visibility 195
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Umum PBNU Gus Yahya Lakukan Silaturahmi dan Penguatan Kader Nahdliyin di Kelapa Kampit

    Ketua Umum PBNU Gus Yahya Lakukan Silaturahmi dan Penguatan Kader Nahdliyin di Kelapa Kampit

    • calendar_month Senin, 22 Des 2025
    • account_circle sma
    • visibility 166
    • 0Komentar

    KELAPA KAMPIT — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, bersama KH Amin Said Husni, melaksanakan kegiatan Silaturahmi dan Penguatan Kader Nahdliyin di Pondok Pesantren Raudhotus Syahliyyin Al Mustarsyidin, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Sabtu (20/12/2025). Kegiatan ini dihadiri […]

  • Tanggapi Surat Permohonan Forum Kedukunan Adat Belitong Soal Dialog Terbuka, Begini kata Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta

    Tanggapi Surat Permohonan Forum Kedukunan Adat Belitong Soal Dialog Terbuka, Begini kata Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle sma
    • visibility 170
    • 0Komentar

    PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik surat permohonan dari Forum Kedukunan Adat Belitong Se-Pulau Belitong untuk menggelar dialog terbuka bersama para anggota dewan, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Belitung dan Belitung Timur. Surat tersebut tertanggal 24 Juli 2025 dan dinilai sebagai inisiatif luhur dari para tokoh adat. DPRD […]

  • Danramil 414-05/Kelapa Kampit Monitoring Situasi dan Kondisi Fasilitas Makan Sehat Bergizi di Desa Mentawak

    Danramil 414-05/Kelapa Kampit Monitoring Situasi dan Kondisi Fasilitas Makan Sehat Bergizi di Desa Mentawak

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle sma
    • visibility 187
    • 0Komentar

    KELAPAKAMPIT — Komandan Koramil 414-05/Kelapa Kampit, Lettu Inf Rumawan, melaksanakan monitoring situasi dan kondisi Fasilitas Makan Sehat Bergizi yang saat ini beroperasi di Dusun Senyubuk RT 1 RW 1, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, pada Senin (20/10/2025). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi dapur dan fasilitas tempat penyediaan makan bergizi bagi anak-anak sekolah. […]

  • Sholat Idul Fitri di Halaman Gedung Nasional: Khotib Huniyadi Bellia Angkat tema “Perspektif Baru Menghadapi Masa Sulit”

    Sholat Idul Fitri di Halaman Gedung Nasional: Khotib Huniyadi Bellia Angkat tema “Perspektif Baru Menghadapi Masa Sulit”

    • calendar_month Sabtu, 21 Mar 2026
    • account_circle sma
    • visibility 132
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN — Suasana haru dan khidmat menyelimuti pelaksanaan Salat Idulfitri 1447 Hijriah di Gedung Nasional Tanjungpandan, Sabtu, 21 Maret 2026, pagi. Ratusan jamaah yang memadati lokasi tak hanya mengumandangkan takbir kemenangan, tetapi juga larut dalam renungan mendalam melalui khutbah yang disampaikan oleh Drs. Huniyadi Bellia, Sekretaris MUI Belitung. Mengangkat tema “Perspektif Baru Menghadapi Masa Sulit”, […]

  • 50 Rider CRF Rally Indonesia Kunjungi Belitung

    50 Rider CRF Rally Indonesia Kunjungi Belitung

    • calendar_month Jumat, 17 Jul 2026
    • account_circle sma
    • visibility 233
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN – Sebanyak 50 rider CRF Rally Indonesia tiba di Kabupaten Belitung untuk mengikuti ajang Indonesia Belitung Rally 2026 yang akan berlangsung pada 16–20 Juli 2026. Kedatangan para peserta disambut meriah dengan nuansa budaya khas Belitung di Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjungpandan, Kamis (16/7/2026) pagi. Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh semangat. Para rider mendapat sambutan […]

  • APDESI Minta Kades Agar LAM Desa Dianggarkan Sesuai Kemampuan yang ada

    APDESI Minta Kades Agar LAM Desa Dianggarkan Sesuai Kemampuan yang ada

    • calendar_month Senin, 12 Jul 2021
    • account_circle sma
    • visibility 145
    • 0Komentar

    SIJUK: Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Belitung berharap agar setiap pemdes (pemerintah desa) di Kabupaten Belitung dapat mengganggarkan kegiatan LAM desa dalam hal pengembangan adat, budaya dan kearifan lokal serta pelestarian laingkungan hidup. “Kita mengingatkan saja kawan kawan kades di Belitung untuk mendukung kelembagaan adat di tingkat desa,” kata Ketua APDESI Belitung Mulkan kepada media […]

expand_less