Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » KD-17 Belitong Gelar Diskusi Terbatas Soal Pertimahan: Begini Hasilnya

KD-17 Belitong Gelar Diskusi Terbatas Soal Pertimahan: Begini Hasilnya

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNGPANDAN — Perkembangan tata kelola pertambangan timah di Pulau Belitung kembali menjadi perhatian. Komunitas Diskusi 17 (KD-17) Belitong menggelar diskusi terbatas pada Minggu malam, 9 Agustus 2026, di Sekretariat KD-17 Belitong, Jalan Aik Serkuk Dalam RT 28, Tanjungpandan.

Diskusi yang dihadiri pengurus dan sejumlah narasumber KD-17 tersebut membahas berbagai persoalan sektor pertimahan, mulai dari keberadaan kolektor, penerapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga maraknya pengiriman pasir timah keluar Belitung.

Dalam diskusi tersebut, KD-17 menilai tata kelola pertambangan timah di Belitung membutuhkan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakteristik pertambangan rakyat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah sistem kolektor dalam rantai perdagangan pasir timah.
“Di dalam sektor tambang tidak mengenal sistem kolektor,” menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam diskusi tersebut.

Belitung dan Luka Restrukturisasi PT Timah

KD-17 juga menyinggung sejarah restrukturisasi PT Timah pada 1991 hingga 1992 yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Belitung.

Restrukturisasi tersebut disebut menyebabkan pengurangan ribuan karyawan dan mengguncang perekonomian masyarakat. Setelah periode tersebut, aktivitas PT Timah di Belitung dinilai mengalami perubahan, dari aktivitas penambangan menjadi lebih banyak melakukan pembelian pasir timah dari tambang rakyat.

Dalam kondisi tersebut, muncul peran memanfaatkan jasa kolektor yang dalam pandangan KD-17 merupakan bagian dari sistem perdagangan timah yang berkembang setelah perubahan pola operasi perusahaan.

RKAB Dinilai Harus Melihat Kondisi Lapangan

Penerapan konsep Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada pertambangan timah sekunder juga menjadi perhatian serius.

KD-17 menilai penerapan RKAB secara memaksa tanpa mempertimbangkan karakteristik pertambangan sekunder dan kondisi lapangan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Menurut forum tersebut, kebijakan pertambangan harus memperhitungkan realitas di lapangan agar regulasi tidak justru memunculkan persoalan baru atau menjadi “blunder” dalam pelaksanaannya.

Soroti Pengiriman Pasir Timah Keluar Belitung

KD-17 juga menyoroti tingginya volume pasir timah yang disebut keluar dari Belitung setiap bulan.

Dalam diskusi disebutkan, jumlah pasir timah yang keluar Belitung mencapai lebih dari 1.000 ton per bulan. Sementara itu, produksi yang digarap PT Timah disebut berada pada kisaran 100 hingga 200 ton, sedangkan sisanya berasal dari pihak swasta maupun aktivitas tambang rakyat.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan celah dalam tata niaga timah, terutama apabila pasir timah dikirim keluar daerah tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Karena itu, KD-17 Belitong kembali menegaskan sikapnya agar pengiriman pasir timah tanpa dokumen dihentikan.

Dorong Pembangunan Smelter di Belitung

Sebagai salah satu solusi, KD-17 mendorong agar PT Timah Tbk membangun fasilitas pengolahan atau smelter timah di Belitung.

Menurut forum tersebut, keberadaan smelter di daerah asal akan membuat pasir timah tidak perlu dikirim keluar Belitung dalam jumlah besar. Selain meningkatkan nilai tambah di daerah, langkah tersebut juga dinilai dapat mempersempit ruang terjadinya penyelundupan atau perdagangan timah ilegal.

KD-17 menyatakan apabila PT Timah Tbk tidak mampu merealisasikan pembangunan smelter secara mandiri, perusahaan dapat membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta nasional ataupun membentuk konsorsium.

“Pasir timah sebaiknya diolah di Belitung. Dengan demikian, pengiriman pasir timah keluar daerah yang rentan terhadap penyalahgunaan dan penyelundupan dapat diminimalkan,” menjadi salah satu gagasan utama dalam diskusi.

Diskusi KD-17 Belitong tersebut pada akhirnya menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pertimahan secara menyeluruh. Regulasi, aktivitas tambang rakyat, tata niaga, hingga pengolahan hasil tambang dinilai harus ditempatkan dalam satu sistem yang transparan, tertib, dan berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat Belitung.

KD-17 berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas untuk mencari solusi atas persoalan pertimahan di Belitung, sehingga kekayaan timah tidak hanya menjadi komoditas yang keluar dari daerah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Belitung.*

  • person
  • visibility 265
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dibuka Menteri Agama RI, Ka Kan Kemenag   Beltim Hadiri Rakorjakwas

    Dibuka Menteri Agama RI, Ka Kan Kemenag Beltim Hadiri Rakorjakwas

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2020
    • account_circle sma
    • visibility 134
    • 0Komentar

    JAKARTA: Ka Kan (Kepala Kantor) Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Beltim (Belitung Timur) Drs. H Masdar Nawawi Mengikuti RAKORJAKWAS (Rapat Kordinasi Kebijakan Pengawasan) Tahun 2020 yang bertempat di Hotel Barobudur, Jakarta. Acara Rapat Kordinasi Kebijakan Pengawasan ini akan berlangsung mulai tanggal 17 sampai dengan 18 Januari 2020. Acara Rakorjakwas ini dibuka oleh Menteri Agama RI Jenderal […]

  • Ke PHI, Sinergitas Legislatif & Eksekutif Permudah Urusan Ketenagakerjaan

    Ke PHI, Sinergitas Legislatif & Eksekutif Permudah Urusan Ketenagakerjaan

    • calendar_month Kamis, 13 Feb 2020
    • account_circle sma
    • visibility 208
    • 0Komentar

    SURABAYA: Komisi 3 DPRD Kabupaten Belitung kembali kaji banding ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, 13 Februari 2020. Acara ini dipimpin Ketua DPRD Belitung Ansori (PDI Perjuangan), Ketua Komisi 3 DPRD,  Mahyudin (Hanura)  yang didampingi Wakil ketua komisi 3 Idrianto (Golkar), Sekretaris Komisi 3 Hilman (NasDem), anggota terdiri dari Sylpana […]

  • Warga Belitung Layak Coba Jabodetabek Airport Connexion

    Warga Belitung Layak Coba Jabodetabek Airport Connexion

    • calendar_month Sabtu, 3 Jun 2017
    • account_circle Admin
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Masyarakat Belitung yang akan berlibur ke jakarta dan bagi yang memiliki hobi belanja dll sekarang akan memiliki alternatif transfortasi. saat ini ada moda transfortasi baru yang layak untuk di coba untuk para wisatawan dari belitung yang ingin mengunjungi kota jakarta dan sekitar nya. Jabodetabek Airport Connexion (JAConnexion) layanan bus dari hotel dan mall menuju Bandara […]

  • Kelakar Santai Bang Mansyur Antara Lukisan & Pariwisata di Berandun Coffee

    Kelakar Santai Bang Mansyur Antara Lukisan & Pariwisata di Berandun Coffee

    • calendar_month Sabtu, 13 Nov 2021
    • account_circle sma
    • visibility 211
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Banyak yang tidak tahu akan sosok Bang Mansyur, perupa yang sudah melanglang buana. Karyanya bertaburan ke berbagai belahan dunia. Di tataran nasional, nama bang Mansyur, sosok tak asing lagi, sejajar dengan rekan rekan perupa lainnya kerap menghiasi acara kegiatan lukisan nasional. Kendati tak lagi banyak di luar dan kini tinggal di kampong daerah, Belitong. […]

  • KemenkoUKM RI & Bappenas Pantau Peningkatan Kemitraan UMKM di Belitung

    KemenkoUKM RI & Bappenas Pantau Peningkatan Kemitraan UMKM di Belitung

    • calendar_month Selasa, 16 Nov 2021
    • account_circle sma
    • visibility 144
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan Menengah RI dan Bappenas lakukan pemantauan kegiatan prioritas(KP), Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil (UMK) dan usaha menengah besar (UMB) pada prioritas Nasional (PN) RKP 2021 di kabupaten Belitung, dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2021. Kabid KUKM Budi Swasta SIP benarkan adanya kegiatan pemantauan […]

  • 1 Syawal 1441 Hijrah Jatuh Hari Minggu 24 Mei 2020.

    1 Syawal 1441 Hijrah Jatuh Hari Minggu 24 Mei 2020.

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2020
    • account_circle sma
    • visibility 110
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Alhamdulillah Bpak Menteri Agama RI, Fahrul Rozi, dalam keterangan persnya, di Jakarta Malam ini, Jumat Malam 22 Mei 2020, ditetapkan 1 Syawal 1441 H jatuh pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020. Hal itu didasarkan hasil sidang Isbat tersebut, dengan suara bulat menetapkan bahwa 1 Syawal 1441 H jatuh pada hari minggu tanggal 24 […]

expand_less