SIMPANGPESAK: Puluhan KK (kepala keluarga) di beberapa desa di Beltim yang tak kebagian dana BLT (Bantuan Tunai Langsung) mempertanyakan belum diterimanya BLT tersebut bagi warga di beberapa desa di Beltim.
Pada hal di wilayah beberapa desa tersebut telah dibagikan BLT kepada warga, baik melalui dari kantor camat dan kantor desa, pada Minggu, lalu.
Untuk itu mereka minta kejelasan termasuk solusi apa yang harus dilakukan terhadap nasib para warga yang belum menerima BLT akibat terdampak covid-19.
Sebab itu, dua warga yang mewakili dari beberapa puluhan kepala keluarga, diantaranya KA Irwanto, tinggal Dusun Aik Membalun Desa Tanjung Kelumpang dan Husman Warga Dusun Aik Membalun Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpak Pesak. Keduanya, menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Kepulauaan Babel Junaidi Rachman, di rumah kediamannya, kepada media online ini, hari ini.
“Kita sudah tanyakan, tapi belum ada kejelasan dan bahkan kami sampaikan salah satu instansi/lembaga. Jadi kita bawa berkas dari puluhan KK dari warga yang sampaikan ke KK dan KTP terhadap mereka yang belum terima BLT kepada Pak Junaidi Rachman, anggota DPRD Babel dapil Babel 4 ( Belitung dan Beltim). Mereka minta sampaikan ke wakil rakyat untuk bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Menurutnya, saat ini di tiga desa di wilayah Beltim tersebut sudah dibagikan ke warga masyarakat terhadap program BLT baik diserahkan lewat kantor desa dan kantor kecamatan beberapa hari yang lalu.
KA Irwanto mencatat ada puluhan kepala keluarga di desa di Beltim yang disampaikan ke dirinya agar ditindaklanjuti. Diantaranya, 45 kepala keluarga (sekitar 150 warga) yang terdiri dari 26 kk dari Dusun Tanjung Batu Air Desa Batu Itam Kecamatan Pesak, 8 kk dari dusun Aik Membalun Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak, 5 kk dari Dusun Suge Desa Simpang pesak kecamatan simpak pesak, 6 kk Dari Dusun Lenggang Desa Lenggang Kecamatan Gantung.
“Semua itu belum didapatkan dari mereka bantuan apapun padahal mereka sangat butuh, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kami tidak tahu BLT mana baik pusat dan kabupaten, atau desa. yang penting kami dapat,” katanya.
KA Irwanto ungkap saat ini puluhan kk tersebut terdampak akibat covid-19 namun belum ada kepedulian pemda setempat.
“Mereka bekerja rata-rata nelayan dan tani. Kini terkendala covid, mereka hidup kempang kempis. Bayangkan saking letihnya, mereka hanya makan rebus menggale, bergantian dengan makan nasi,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Babel Junaidi Rachman meminta pemkab Beltim untuk meninjau ulang terhadap pembagian BLT yang benar-benar transparan.
“Kita tidak ingin dana bantuan diberikan kepada orang-orang yang benar -benar membutuhkan ,” katanya.
Junaidi juga minta rekan DPRD Beltim untuk ikut mengontrol dan mempertanyakan hal tersebut karena hal itu penting untuk kepentingan pelayanan publik.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Babel juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Beltim untuk segera menelusuri lebih lanjut terhadap hal ini hingga tidak membuat kecemasan di kalangan masyakat Beltim.*
