KRMB Gelar Diskusi Kebangsaan Hadirkan Refly Harun dan Eros Djarot: Bahas Kepemimpinan dan Arah Baru Perjalanan Provinsi Babel

Beberapa isu penting tersebut diyakini akan menjadi bahan diskusi menarik dalam forum tersebut. Harapannya, melalui dialog terbuka ini, akan lahir gagasan baru untuk memperkuat arah pembangunan Belitung yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masyarakat

TANJUNGPANDAN — Komite Reformasi Masa Depan untuk Belitong (KRMB) akan menggelar Diskusi Kebangsaan pada Rabu, 12 November 2025, di Hotel Pondok Impian, Tanjungpandan.

Acara ini akan menghadirkan dua tokoh nasional, yakni Dr. Refly Harun, SH, MH, LL.M, pakar hukum tata negara, dan Ir. Eros Djarot, budayawan sekaligus politikus senior.

Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Bangka Belitung, dengan beragam latar belakang profesi dan sosial.

Informasi ini disampaikan dalam jumpa pers, Senin (10/11/2025), di Wisma Adetya Tanjungpandan, oleh panitia pelaksana diskusi diantaranya Suhadi Hasan, Abdul Hadi Adjin, Suryadi Saman, Sabriansyah, Juhri dan Firman, yang menjelaskan rangkaian pra-acara menuju diskusi utama pada tanggal 12 November mendatang.

Soroti Soal Kepemimpinan Babel

Ketua Komite Reformasi sekaligus penggagas acara, Suhadi Hasan, menegaskan bahwa diskusi ini akan menyoroti isu yang tengah hangat dibicarakan, yakni ketidakharmonisan kepemimpinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

“Bahasan ini penting, karena bagaimanapun Belitung adalah bagian tak terpisahkan dari provinsi Babel. Kalau tak ada Belitung, tidak akan terbentuk provinsi ini. Maka, sudah saatnya kita evaluasi arah Babel ke depan,” ujar Suhadi.

Menurutnya, peran Belitung dalam pembentukan provinsi harus kembali diperkuat agar arah pembangunan tidak kehilangan keseimbangan.

Suhadi berharap, kehadiran dua tokoh nasional — Refly Harun dan Eros Djarot — dapat memberikan pandangan objektif dan solusi konkret terhadap berbagai isu yang tengah dihadapi Babel.

“Kami ingin Diskusi Kebangsaan ini menjadi ruang jernih untuk mencari arah masa depan Belitung dan Babel. Ini bukan sekadar forum, tapi panggilan nurani untuk membangun bersama,” pungkas Suhadi Hasan.

Refleksi Seperempat Abad Provinsi Babel

Sementara itu, Abdul Hadi Adjin, salah satu panitia KRMB, menyebut kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Belitung terhadap kondisi Babel menjelang 25 tahun usianya.

“Kita terpanggil karena melihat kondisi kepemimpinan yang belum selaras. Slogan Serumpun Sebalai perlu kita renungkan kembali — apakah kita benar-benar serumpun dan sudah sebalai?” ujarnya.

Ia juga menyinggung sejumlah isu strategis yang akan dibahas dalam diskusi nantinya seperti pengelolaan timah, masa depan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta etika dan adab kepemimpinan sebagai penyelenggara pemerintahan.

Sedangkan Juhri, yang akan menjadi moderator acara diskusi ini menambahkan bahwa semua masyarakat ikut berpartisipasi dan bagian dari pelaku sejarah pembentukan Provinsi Babel dan tidak akan pernah menjadi “penonton”.

“Kita bukan pencundang, tapi pejuang. Belitung tidak akan terpisah dari Bangka Belitung. Dulu pernah muncul wacana pemisahan, tapi semangat kita tetap satu: menjaga roh perjuangan Babel,” kata Juhri.

Menurutnya, evaluasi diperlukan agar arah kepemimpinan dan pembangunan Babel tidak melenceng dari cita-cita awal perjuangan masyarakat kedua pulau tersebut.

Bahas Kelestarian Alam dan Arah Pariwisata Serta Kesetaraan

Selain membahas persoalan kepemimpinan, arah diskusi publik yang akan digelar di Belitung juga menyoroti isu penting lainnya, yakni kelestarian lingkungan serta arah pembangunan pariwisata daerah ke depan.

Dalam forum tersebut, para peserta juga akan menyinggung persoalan mendasar yang terjadi selama ini, di mana para penggagas pembangunan Bangka Belitung (Babel) dinilai hanya memberikan “cek kosong” kepada penyelenggara pemerintahan tanpa memperjelas pokok-pokok prinsip yang harus ditaati. Akibatnya, muncul gaya penyelenggaraan pemerintahan cenderung kurang berpihak kepada rakyat.

“Artinya, kita seperti memberikan cek kosong kepada penyelenggara pemerintahan. Mereka yang memutuskan, dan apa pun keputusannya kita terima. Ini yang terjadi selama 25 tahun terakhir. Tentu hal ini harus menjadi bahan renungan dan evaluasi bersama,” ujar salah satu panitia diskusi, Suryadi Saman.

Selain itu, topik mengenai kesetaraan juga menjadi bahasan penting dalm diskusi. Ini lantaran isu kesetaraan selama ini hanya menjadi slogan tanpa makna yang nyata.

Beberapa isu penting tersebut diyakini akan menjadi bahan diskusi menarik dalam forum tersebut. Harapannya, melalui dialog terbuka ini, akan lahir gagasan baru untuk memperkuat arah pembangunan Belitung yang berkelanjutan, adil, dan berpihak pada masyarakat.*