LAM Belitung Nyatakan Dukungan dan Apresiasi Pemerintah Berantas Korupsi

TANJUNGPANDAN: Lembaga Adat Melayu (LAM) Belitung menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua LAM Belitung Achmad Hamzah melalui Wakil Ketua LAM Belitung Shafwan AR. Menurutnya, Langkah penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu dinilai sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.

LAM Belitung menilai bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara, menghambat pembangunan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, segala bentuk praktik korupsi harus diberantas melalui penegakan hukum yang konsisten dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, asas praduga tak bersalah, dan penghormatan terhadap hak asasi setiap warga negara.

Sebagai lembaga yang menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat Melayu, LAM Belitung menegaskan bahwa budaya Melayu menjunjung tinggi nilai amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta rasa malu untuk melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat membangun Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.

LAM Belitung mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi melalui penguatan integritas, pengawasan terhadap penggunaan anggaran, peningkatan transparansi pelayanan publik, serta penanaman budaya antikorupsi di lingkungan keluarga, pendidikan, pemerintahan, dan masyarakat.

Menurut LAM Belitung, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masa depan bangsa.

LAM Belitung juga berharap seluruh proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan bagi masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi terus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional melalui penguatan pengawasan, reformasi birokrasi, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Sebagai lembaga adat yang memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai budaya, persatuan, dan kearifan lokal di Kabupaten Belitung, LAM Belitung menyatakan siap mendukung setiap langkah positif pemerintah yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari korupsi demi terciptanya kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Indonesia.*