Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » Menata Regulasi Pertambangan yang Efektif: Mencari Titik Temu di Tengah Tumpang Tindih Aturan

Menata Regulasi Pertambangan yang Efektif: Mencari Titik Temu di Tengah Tumpang Tindih Aturan

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi bayang-bayang gelap di sektor pertambangan? Pertanyaan ini semakin mendesak dijawab ketika melihat data mengejutkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): sekitar 45 persen dari total 7.501 izin usaha pertambangan (IUP) di tanah air bermasalah — saling bertabrakan, tidak sinkron, bahkan tak jarang berstatus abu-abu.

Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah cermin betapa rumitnya sistem perizinan pertambangan kita, dan sekaligus alarm keras bahwa tata kelola sumber daya alam Indonesia tengah berada di persimpangan jalan. Jika dibiarkan, kekacauan ini bukan hanya menghambat investasi, tapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 5,2 juta hektar wilayah tambang ternyata berada di kawasan hutan, dan dari angka tersebut, 4,7 juta hektar di antaranya bermasalah karena izin lingkungan yang tidak lengkap atau nama perusahaan yang tidak sesuai. Ketidakselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah — diperparah oleh pergantian kepemimpinan yang kerap mengubah arah kebijakan — menciptakan labirin perizinan yang sulit ditembus dan sarat potensi konflik.

Sebagai contoh nyata, lihatlah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lumbung timah terbesar di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar seperti PT Timah Tbk dan PT Mitra Stania Prima beroperasi di wilayah yang menyumbang hampir 90 persen produksi timah nasional. Namun di balik gemerlap angka produksi itu, tersimpan masalah klasik: izin yang tumpang tindih, konflik sosial antarwarga, dan tekanan ekologis yang terus meningkat. Jika tidak segera dibenahi, wilayah ini bisa menjadi potret suram bagaimana potensi ekonomi dikorbankan oleh lemahnya tata kelola.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memperbaiki keadaan. Pembaruan Undang-Undang Minerba dan pencabutan izin bermasalah adalah langkah penting yang patut diapresiasi. Namun, regulasi yang baik tak akan berarti tanpa komitmen politik yang kuat, koordinasi lintas level pemerintahan, dan partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha.

Sudah saatnya pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga mediator dan pengawas lokal yang memahami konteks sosial dan ekologis di wilayahnya. Dengan sinergi yang tulus antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, tumpang tindih aturan bukan lagi menjadi momok — melainkan titik awal menuju tata kelola pertambangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.*)

 

*)Penulis adalah Belty Virgianty, Mahasiswi Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

  • person
  • visibility 153
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lapas Kelas II B Tg.Pandan Tingkatkan Pengamanan Jelang Natal & Tahun Baru

    Lapas Kelas II B Tg.Pandan Tingkatkan Pengamanan Jelang Natal & Tahun Baru

    • calendar_month Selasa, 24 Des 2019
    • account_circle sma
    • visibility 112
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Hari libur Natal bukan merupakan halangan bagi jajaran Petugas Pemasyarakatan di Lingkungan Lapas Kelas IIB Tanjungpandan Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung untuk memberikan pelayanan kepada WBP dalam menerima layanan kunjungan keluarga.   Meskipun dalam suasana Libur Cuti Bersama Selasa (24/12), aktivitas di Lapas Kelas IIB Tanjungpandan tetap berjalan seperti bisanya. Semua jajaran tetap melaksanakan […]

  • Liburan Tahun Baru Di Belitung & Beltim, Ini Lokasi Yang Kerap Dikunjungi

    Liburan Tahun Baru Di Belitung & Beltim, Ini Lokasi Yang Kerap Dikunjungi

    • calendar_month Rabu, 1 Jan 2020
    • account_circle sma
    • visibility 160
    • 0Komentar

    Tak lengkap bila ke Belitung dan Belitung Timur (Beltim) tak mengunjungi lokasi wisata dan objek lainnya. Apalagi saat ini memasuki tahun baru, 2020. Di Belitung dan Beltim ada beberapa tempat dikunjunginya. Di Gantung Kabupaten Beltim seperti Museum Kata Andrea Hirata. Museum ini bisa melihat koleksi film Laskar Pelangi dan juga berbagai karya dari Andrea Hirata. […]

  • Rangkaian Acara HAB Kemenag RI ke 77, Kemenag Belitung Kerjasama dengan BAZNAS Belitung Bagikan 151 Paket Sembako ke Kaum Dhuafa

    Rangkaian Acara HAB Kemenag RI ke 77, Kemenag Belitung Kerjasama dengan BAZNAS Belitung Bagikan 151 Paket Sembako ke Kaum Dhuafa

    • calendar_month Jumat, 30 Des 2022
    • account_circle sma
    • visibility 145
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Sebanyak 151 Paket Sembako diberikan kepada Para kaum Dhuafa dalam rangkaian acara Hari Amal Bakti ( HAB ) Kemenag RI ke 77 yang bertempat di Kantor Kemenag Kab. Belitung, pada Jumat 30 Desember 2022. Adapun acara kegiatan ini merupakan kerjasama Kemenag Kab. Belitung dengan Baznas Belitung dalam rangka meningkatkan syiar dakwah. Kepala Kemenag Kab. […]

  • Pembinaan & Sosialisasi Protokol Kesehatan,Dinas KUKMPT ke PT. PUS/PT. BP

    Pembinaan & Sosialisasi Protokol Kesehatan,Dinas KUKMPT ke PT. PUS/PT. BP

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2020
    • account_circle sma
    • visibility 115
    • 0Komentar

    BADAU: Hari ini Kamis, 25 Juni 2020, Bidang Tenaga kerja Dinas KUKMPT Kab.Belitung melakukan pembinaan dan sosialisasi protokol kesehatan ke PT.PUS dan PT. BP (Billiton Plywood) di Kec Badau. Adapun pembinaan dan sosialisasi protokol kesehatan berdasarkan edaran Menkes NoHK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 ditempat kerja perkantoran dan industri dan Edaran Menaker No M/7/AS.02.02/V/2020 […]

  • Pemateri dari Lembaga Adat Melayu Belitung, SMK Negeri 1 Badau Angkat Kearifan Lokal dalam Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila

    Pemateri dari Lembaga Adat Melayu Belitung, SMK Negeri 1 Badau Angkat Kearifan Lokal dalam Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle sma
    • visibility 199
    • 0Komentar

    BADAU: SMK Negeri 1 Badau kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya lokal dengan menyelenggarakan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bertema “Cintai Budaya Belitung, Lestarikan Budaya Nasional”, Bangga Memiliki Kekayaan Budaya dan Tradisi Adat Istiadat daerah Belitung, pada Senin, 11 November 2024, yang bertempat di aula SMK 1 Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka […]

  • Batas Kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah: Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014, Wakil Kepala Daerah Bukan Bawahan

    Batas Kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah: Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014, Wakil Kepala Daerah Bukan Bawahan

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle sma
    • visibility 136
    • 0Komentar

    BANGKABELITUNG – Hubungan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tatkala, bila ada yang mengklaim, persoalan kewenangan, hingga akhirnya dikhawatirkan mengganggu keharmonisan roda pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Persoalan ini bukan hal sepele. Ketika komunikasi dan pembagian tugas antara Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati tidak selaras, yang dirugikan adalah masyarakat. […]

expand_less