Minimnya APD Di RSUD Beltim, Beliadi Minta Legislatif Undang Eksekutif

MANGGAR: Anggota DPRD Provinsi Babel Beliadi memberi saran kepada DPRD Kabupaten Belitung Timur, agar mengundang pihak eksekutif untuk mengkarifikasi terkait soal APD ( alat pelindung diri) terbilang minim di RSUD Belitung Timur.

” Hal ini sangat penting, agar tidak ada rasa cemas dan takut masyarakat menyangkut hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal penangganan corona di Beltim,” ungkap Beliadi.

Beliadi sebut seperti diberitakan di media sebelumnya bahwa Ketua Satgas COVID-19 RSUD Beltim, dr. Hotma Banjarnahor, SpB, yang menyebutkan, APD yang dimiliki RSUD Beltim hanya bertahan 14 hari kalau ada pasien yang positif corona. Dan, hanya bisa bertahan satu bulan untuk pengambilan spesimen swab.
Terhadap kondisi minimnya APD RSUD Beltim ini, Beliadi anggap semakin menguat tatkala ada beberapa politisi yang mempertanyakan di mana pergeseran dana/refocussing 30,4 Milyar yang telah dilakukan Pemkab Belitung Timur.

“Meski kewenangan penuh DPRD Belitung Timur. Sebagai anggota DPRD Provinsi dan warga Beltim punya tanggungjawab moral dengan daerah, wajar dirinya pun bertanya-tanya, kemana dana 30,4 Milyar tersebut, apakah peruntukannya sudah sesuai aturan, kapan dana tersebut akan dialokasikan, apakah sudah dilaporkan ke Pemerintah Pusat serta beberapa keraguan lainnya,” kata Beliadi.

Melihat kondisi seperti ini membuat Beliadi merasa sedih. “Dulu saya bilang, Pemda Beltim lambat saat pemda lain sudah mengeser dana untuk penanganan COVID-19. Beltim masih bercanda dangan langkah yang seharusnya cepat , lalu pejabat daerah tersinggung dengan saya, bahwa dbilang saya orang baru di politik, tidak paham aturan. Dia tidak tahu, saya sudah lama berurusan dengan pemerintahan dan sudah terjun ke dunia politik sejak dia baru jadi PNS,” ungkap Beliadi.

Beliadi pun memberi saran untuk Eksekutif dan Legislatif Beltim untuk penangganan corona di Belitung Timur.

Kepada eksekutif, Politikus Gerindra ini menyarankan, jika dana tersebut memang ada, lalu tidak bisa berbuat, sementara aturan dari Pemerintah Pusat cukup jelas, berarti eksekutif ini memang tidak bisa apa-apa.

“Saya sarankan tahu dirilah, lambaikan tangan ke kamera atau lempar handuk putih,” kata Beliadi.

Beliadi juga sarankan agar segera DPRD mengundang pihak eksekutif serta beberapa pentolan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mempertanyakan pengunaan dana dan langkah yang diambil. “Kalau mereka tidak bisa kerja, ambil langkah konstitusi, karena ini hal yang sangat serius menyangkut nyawa masyarakat ramai, menyangkut pertanggungjawaban transfer pusat, lakukan Interplasi atau angketkan,” ujarnya.

Beliadi juga memberikan saran agar legislatif menjelaskan kepada Pemda Beltim bagaimana contoh Pemprov Babel sampai menyewa pesawat TNI untuk mendatangkan alat tes swab-PCR dan serta APD.

“Ini saatnya tunjukan dedikasi kalian (Legislatif Beltim) untuk masyarakat. Kecuali kalau kalian memang tidak punya kemampuan juga untuk bekerja. Karena yang benar itu jangankan APD, untuk para medis di garda terdepan, untuk masyarakat pun pemda harus tanggung dan harus free (gratis) didapatkan masyarakat, seperti halnya kebutuhan masker. Begitu juga dengan kebutuhan pokok,” kata Beliadi.

Meski demikian jika terjadi pertemuan dengan legislatif, Beliadi menebak pasti jawaban muncul seakan-akan memperlambat keadaan padahal ini sudah mendesak.

“Kami sedang balajar aturan dan menunggu data dari sana sini, serta mencari informasi tempat membeli barangnya. Kalau situasi begini masih mau belajar, masih mau menunggu dan mencari, sudah, berenti sajalah. Kate Urang Belitong, ubat sampai nyawe mutus nok kan terjadi mun mudel kini ini (kata orang Belitong, obat sampai, nyawa pun sudah tidak ada) yang akan terjadi kalau seperti ini). Masalah serius harus ditangani orang yang cakap dalam bekerja. Jika kemampuan di bawah standar, akan seperti inilah jadinya,” pungkas Beliadi.*Tim