Beranda » Bangka Belitung » Pepres 75, Eny Minta Pemimpin Daerah Perjuangkan Jaminan Hak Anak & Korban

Pepres 75, Eny Minta Pemimpin Daerah Perjuangkan Jaminan Hak Anak & Korban

Bangka Belitung
Sabtu, 1 Agt 2020

Ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Bangka Belitung (Babel) Eny Mulyati.

Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

text_decrease text_increase

TANJUNGPANDAN: Ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Bangka Belitung (Babel) Eny Mulyati sambut baik terbitnya pepres no 75 tahun 2020 tentang pelaksanaan hak anak korban dan Anak saksi yang ditetapkan presiden Joko Widodo pada tanggal 6 juni 2020 lalu.

Hal itu disampaikan Ketua JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) Bangka Belitung (Babel) Eny Mulyati, baru baru ini, seiring terbitnya pepres no 75 tahun 2020.

Menurut Eny, terbitnya pepres no 75 tahun 2020 tentunya didasari sesuai yang telah diamanatkan oleh UU NO 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam pepres ini kata Eny diatur soal acuan operasional dalam memberikan jaminan hak hak anak korban /anak saksi yang tersangkut kasus pidana. Yang secara tak langsung tambah Eny, memberikan mandat kepada LPSK untuk memenuhi sejumlah layanan seperti rehabilitasi medis dan sosial anak saksi dan korban jaminan keselamatan (fisik, mental dan sosial) serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dengan adanya pepres ini, Eny Mulyati, sebut tentunya pemerintah daerah bisa lebih responsif untuk menyikapi dengan apa yang telah di amanatkan oleh UU Nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban.

Eny menunjuk seperti yang sempat diaspirasikan oleh JPKP Babel ke DPRD KAB.BELITUNG belum lama ini mengenai pentingnya keberadaan perwakilan LPSK tentunya harus menjadi perhatian dengan seksama dalam mensikapi terhadap setiap orang atau anak yang tersangkut kasus pidana dengan tentunya juga memiliki background ekonomi yang berbeda.

“Melalui, pepres ini, kita harapkan adanya jaminan hukum yang memberikan perlindungan agar saksi /korban mendapatkan haknya. Jangan sampai nasib saksi /korban nantinya seperti pepatah “sudah jatuh tertimpah tangga pula”,” katanya.

Seperti diketahui, belum lama ini, adanya langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi sudah selayaknya mendapatkan pujian. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik hadirnya Perpres tersebut. Perpres ini dinilai hadir pada saat yang tepat, dimana banyak pihak telah lama menunggu kehadirannya, termasuk LPSK.*

Bagikan

Rekomendasi Untuk Anda

Bangka Belitung

Jajaran Kemenkumham Babel Ikuti Sosialisasi Pembangunan Integritas
- Rabu, 27 Sep 2023
- sma
- 70
- 0Komentar
PANGKALPINANG: Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah mengikuti Sosialisasi terkait Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.OT.03.02 Tahun 2023 mengenai Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Acara tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan diikuti oleh Kakanwil beserta jajaran secara virtual dari Ruang Rapat […]
Bangka Belitung

Dukungan TNI-Polri dalam Pengamanan, Debat Publik Kedua Pilkada Beltim 2024 Berjalan Lancar
- Selasa, 19 Nov 2024
- sma
- 95
- 0Komentar
MANGGAR – Debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Belitung Timur (Beltim) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sukses digelar dengan aman dan lancar di Auditorium Zahari MZ, Manggar, pada Minggu (17/11). Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting TNI, Polri, dan stakeholder terkait yang bekerja keras memastikan keamanan selama acara […]
Bangka Belitung

Air Merbau Jadi Desa Pertama Di Kec. Tanjungpandan Gelar Musdes
- Kamis, 19 Jul 2018
- sma
- 92
- 0Komentar
TANJUNGPANDAN: Hari ini Kamis pagi, 19 juli 2018), Desa Air Merbau menjadi salah satu desa pertama di kecamatan Tanjungpandan yang hari ini sudah melaksanakan Musdes (musyawarah desa) 2018 sesuai amanat UU 6/2014, yang bertempat di kantor Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan. Acara kegiatam musdes ini dibuka oleh camat Tg pandan(Marzuki,S.IP) yang dihadiri Kasi Pemdes DPPKBPMD […]
Bangka Belitung

LAMBEL Gelar musyawarah Rembuk Adat di Paal Satu
- Kamis, 18 Nov 2021
- sma
- 50
- 0Komentar
TANJUNGPANDAN: LAMBEL (Lembaga Adat Melayu Belitong) gelar kegiatan musyawarah rembuk adat, yang bertempat di kantor Kelurahan Paal Satu Kecamatan Tanjungpandan, kabupaten Belitung, pada Rabu, 17 Nopember 2021. Acara kegiatan ini dihadiri Ketua LAMBEL Drs. H Abdul Hadi Adjin beserta pengurus LAMBEL (Achmad Hamzah, Ismail Mihad dan Karseno), Lurah Paal Satu, Lembaga Adat Melayu Kecamatan Tanjungpandan, […]
Bangka Belitung

PAC PDIP Kec.Badau Bagikan 500 Paket buat Pengurus Ranting/Warga Tak Mampu
- Jumat, 7 Mei 2021
- sma
- 125
- 0Komentar
BADAU: Sebanyak lima ratus (500) paket lebaran akan dibagikan dan sekaligus didistribusikan untuk pengurus PAC (Pimpinan Anak Cabang) dan ranting serta anak ranting PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) kecamatan Badau. Selain itu juga akan digelar bantuan kepada warga tak mampu yang akan dibagikan jelang dua hari lebaran Idul Fitri 1442 H dari Jajaran Pimpinan Anak […]
Bangka Belitung

Rakor LAM Belitung dan LAM Kecamatan Badau di Pulau Rengit: Silatuhrahmi dan Memperkuat Pelestarian Tradisi Adat dan Budaya
- Sabtu, 29 Jun 2024
- sma
- 142
- 0Komentar
BADAU: Suasana khidmat menghiasi Pulau Rengit, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, pada Sabtu, 29 Juni 2024, saat Lembaga Adat Melayu (LAM) Belitung Kabupaten Belitung menggelar Rakor (Rapat Koordinasi) dengan LAM tingkat kecamatan Badau. Acara yang dihadiri Ketua LAM Belitung Achmad Hamzah, Kabid Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Fithrorozi, pengurus LAM Belitung […]