TANJUNGPANDAN – Ratusan Pegawai Non-ASN yang terdiri dari Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, antusias mengikuti Sosialisasi Penyelesaian Honorer dan Kebijakan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digelar secara daring di Ruang Serba Guna SMA Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung, Kamis (26/09/2024).
Kegiatan ini diinisiasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Belitung dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito, S.Sos, M.H, dan Ketua DPRD Sementara Kepulauan Bangka Belitung H. Didit Srigusjaya, S.H, M.H.
Sosialisasi ini memberikan penjelasan lengkap terkait mekanisme seleksi PPPK berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No. 347/2024 dan No. 348/2024 yang khusus mengatur seleksi untuk Jabatan Fungsional Guru.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fery Afriyanto, S.T., mengungkapkan bahwa Provinsi Bangka Belitung akan membuka 3.332 formasi PPPK.
Dari jumlah tersebut, 500 formasi dialokasikan untuk PPPK Penuh Waktu, dengan rincian 33 formasi untuk tenaga kesehatan, 42 formasi untuk guru, dan 425 formasi teknis. Sementara, 2.832 formasi lainnya akan dialokasikan untuk PPPK Paruh Waktu.
“Kami mendukung penuh pengangkatan Pegawai Non-ASN menjadi PPPK, baik Penuh Waktu maupun Paruh Waktu,” ujar Ketua DPRD Sementara, Didit Srigusjaya, menekankan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer di wilayah tersebut.
Acara sosialisasi ini bertujuan mempersiapkan para pegawai Non-ASN untuk menghadapi proses seleksi PPPK dengan lebih matang dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Sosialisasi ini berjalan lancar, dan kami berharap informasi yang diberikan bermanfaat bagi para pegawai Non-ASN, sehingga mereka lebih siap menghadapi kebijakan pengangkatan PPPK di 2024,” ujar Ramadhian Nuzul Ladorba, S.A.P., Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Pendidikan Wilayah V.
Kegiatan ini merupakan langkah awal dari rangkaian proses seleksi PPPK yang diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kesempatan bagi para tenaga honorer di Kepulauan Bangka Belitung.*Sumber: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
