Rencana HW Club di Belitung Tuai Sorotan, IPIM Minta Pemerintah Pastikan Aturan dan Dampak Sosial

TANJUNGPANDAN — Rencana pengembangan usaha yang disebut-sebut akan mengarah pada kehadiran tempat hiburan malam atau HW Club di Kabupaten Belitung mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Persoalan yang muncul bukan semata mengenai investasi dan peluang usaha. Sejumlah hal turut menjadi sorotan, mulai dari perizinan, status dan penggunaan bangunan, jenis kegiatan usaha hingga potensi dampak sosial yang mungkin muncul di tengah masyarakat.

Ketua Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Kabupaten Belitung, Firmansyah, S.E., M.H., meminta pemerintah tidak menganggap persoalan tersebut sebagai hal sepele.

Menurut Firmansyah, sebelum usaha benar-benar beroperasi, seluruh aspek perlu dipastikan terlebih dahulu agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan ketentuan sekaligus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat.

IPIM: Bukan Menolak Investasi

Firmansyah menegaskan, IPIM tidak berada pada posisi untuk menghambat investasi maupun kegiatan masyarakat dalam menjalankan usaha.
Namun, menurutnya, investasi tetap harus berjalan sesuai aturan dan memperhatikan karakter masyarakat Belitung.

«“Kita bukan mau menghambat investasi, bukan mau menghambat orang berusaha. Tetapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi masyarakat setempat,” ujar Firmansyah.»

Ia mengatakan, Belitung memiliki karakter masyarakat Melayu yang dinilai masih memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai keagamaan.
Karena itu, apabila benar akan hadir tempat hiburan malam, pemerintah dinilai perlu memperhitungkan kesiapan masyarakat serta potensi dampak sosial yang dapat ditimbulkan.

«“Jangan disamakan dengan daerah lain yang masyarakatnya mungkin sudah terbiasa menerima konsep hiburan seperti ini. Kita harus melihat apakah masyarakat kita memang sudah siap dan apa dampaknya,” katanya.»

Generasi Muda Jadi Perhatian
Selain persoalan perizinan dan kegiatan usaha, keberadaan tempat hiburan malam juga disebut perlu dilihat dari sisi dampaknya terhadap generasi muda.
IPIM meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi sejak awal, bukan menunggu munculnya persoalan setelah usaha tersebut beroperasi.

Menurut Firmansyah, pembahasan sejak tahap awal menjadi penting agar berbagai kemungkinan dampak sosial dapat diidentifikasi dan dicarikan langkah pencegahannya.

IPIM Dorong Pemerintah, Ulama dan Pengusaha Duduk Bersama

Untuk mencari titik temu, Firmansyah mendorong pemerintah, ulama, organisasi kemasyarakatan serta pelaku usaha duduk bersama membahas rencana tersebut secara terbuka.

Ia menilai komunikasi lintas pihak diperlukan agar investasi tetap dapat berjalan dalam koridor aturan dan pada saat yang sama tidak mengabaikan aspirasi serta kondisi sosial masyarakat.
«“Pemerintah, ulama dan pengusaha harus duduk bersama. Didiskusikan aturan mainnya seperti apa, pertimbangannya bagaimana. Jangan sampai persoalan muncul setelah tempatnya beroperasi,” tegasnya.»

Menurutnya, langkah pencegahan sejak awal akan lebih baik dibandingkan pemerintah baru mengambil tindakan setelah muncul persoalan di tengah masyarakat.

Dengan demikian, polemik mengenai rencana kehadiran tempat hiburan malam tersebut diharapkan dapat dibahas secara terbuka, dengan mengedepankan kepastian aturan, kepentingan masyarakat, serta keberlangsungan investasi yang sesuai ketentuan.*