Sikapi Pertimahan Di Babel, Beliadi Ajak Komisi 3 DPR RI Duduk Satu Meja

PANGKALPINANG: Terkait sedang topnya masalah pertimahan di Babel yang membuat banyak pendapat publik menilai beragam tentang tata kelola pertambangan timah dan tata niaga timah serta efek untuk masyarakat babel, pemda babel dan pemerintah pusat yang saat ini marak sampai sampai komisi 3 DPR RI mau membuat panja (panitia kerja) tentang pertimaham ini, membuat Beliadi memberikan pendapat sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra babel.

Menurutnya, sejak kewenangan perizinan tambang semua ditarik ke pusat dirinya sudah memprediksi kalau saat ini timah akan menjadi andalan devisa strategis negara ditambah lagi situasi negara saat ini pun dalam keadaan membutuhkan banyak pemasukkan untuk mengatasi masalah ekonomi yang saat ini kita sama sama tahu dalam keadaan sakit dimana kondisi pandemi corona.

Walaupun menurut Beliadi, diambilnya kewenangan ini ke pusat sedikit menimbulkan rasa sepertinya otonomi sudah setengah hati tapi masalah ini mungkin masih bisa kita maklumi dan masalah pokoknya saat ini bukan di situ tapi dimana timah saat ini masih menjadi andalan perekonomian masyarakat provinsi babel, yang tentu masyarakat dari semua golongan ada yang bekerja di timah.

“Tentu saja, kalau masyarakat yang menambang, mau tidak mau pemerintah harus hadir sebagai mediasi antara perusahaan pemilik izin baik PT Timah atau swasta agar sumber ekonomi masyarakat terlindungi. Tentu dalam hal ini pemda dibawa komando Gubernur bekerja keras untuk supaya semua tetap bisa hidup baik masyarakat perusahaan swasta yang bergerak di tambang timah dan juga PT Timah sendiri selaku BUMN, banyak langkah langkah persuasif yang diambil pemerintah daerah agar tidak terjadi monopoli sepihak saja, serta kestabilan harga di masyarakat, ” katanya.

Namun sayangnya, kata Beliadi, langkah baik pemerintah daerah ini terkadang kurang dipahami secara utuh dari pengamat di luar sana termasuk maaf saudara saudara yang ada di DPR RI.

Padahal kata Beliadi, langkah yang diambil pemerintah ini semata- mata untuk menyehatkan tata niaga pertimahan agar tidak banyak terjadi penyelundupan, agar harga di masyarakat tidak anjlok, agar PAD tetap dapat untuk daerah, agar smelter tetap bisa berusaha, agar tidak terjadi monopoli dan lain sebagainya.

Maka saat ramai ramai orang orang mengkritisi RKAB, Beliadi malah berfikir pengesahan RKAB itu adalah langkah untuk menyelamatkan hal hal di atas.

Beliadi paham betul keadaan perekonomian sosial masyarakat Babel saat ini smelter banyak tutup penganguran meningkat sehingga penyelundupan pun marak terjadi saat ini. Isu penyelundupan ini terus menerus terdengar tapi tidak ada yang bisa menangkapnya.

“Maka tidak jarang pemerintan daerah harus mengambil langkah penyelamatan kepentingan masyarakat yang tidak bisa membuat semua pihak happy (bahagia) namun kepentingan masyarakat harus terlindungi dan pendapatan daerah harus ada agar perekonomian tidak minus,” katanya.

Beliadi melihat pertimahan ini tidak bisa dilihat dari aspek hukum saja tapi juga aspek sosial, aspek ekonomi, aspek keberlangsungan hidup masyarakat dan pemda babel.

“Jika boleh saya menyarankan kawan kawan komisi 3 DPR RI agar menjadi peneduh bagi perekonomian dan urusan perut masyarakat babel bukan malah mengancam pendapatan mereka untuk hidup ditambah lagi dimasa pandemi covid 19 ini jelas timah secara tidak langsung sudah menyelamatkan banyak nyawa dan dapur masyarakat babel,” katanya.

Beliadi berpandangan bahwa langkah pemda provinsi babel sudah benar namun demikian kami akan mendukung upaya pemerintah pusat menjadikan timah sumber devisa strategis negara namun tentu semua harus terselamatkan.

“Masyarakat penambang, PT Timah, perusahaan tambang swasta yang bergerak di pertimahan, sektor periwisata dan sumber pendapatan pemerintah daerah babel begitu juga rencana pemerintah pusat semua harus terselamatkan semua. Jangan sampai dari semua pihak yang ada kepentingan ada salah satu pihak yang dirugikan apalagi sampai hilang. Dan negara tidak boleh semangkin dirugikan karena banyak timah yang diselundupkan,” kata Beliadi.

Beliadi berharap rekan-rekan komisi 3 DPR RI bisa duduk satu meja untuk cermati dan pahami dari semua aspek agar semua terselamatkan dan reklamasi juga kita akan terus kami dorong supaya lebih baik lagi. Pendapat saya ini disampaikan sebagai ketua fraksi karena urusan tambang ini adalah bagian komisi 3, namun urusan perekonomianya adalah bagian kami komisi 2. Mudah mudah pandangan saya ini bisa diterima,” tandas Beliadi Ketua Fraksi Gerindra Provinsi Babel.