KPU dan Bawaslu Beltim Matangkan Pleno PDPB Lewat RUMPI V

MANGGAR: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Ruang Musyawarah Pemutakhiran Data Pemilih (RUMPI) Edisi V yang digelar di Ruang Pertemuan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Kamis (25/6/2026).

Forum yang menjadi ruang koordinasi antara KPU dan Bawaslu tersebut difokuskan pada pembahasan persiapan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026, sekaligus memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih berjalan akurat, mutakhir, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan dihadiri Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur Marwansyah, Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Muhammad Tahir, Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Asrikhah, beserta jajaran sekretariat KPU. Hadir pula Ketua Bawaslu Kabupaten Belitung Timur bersama anggota dan jajaran sekretariat sebagai mitra pengawas dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Belitung Timur, Marwansyah, mengatakan RUMPI bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi forum strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarlembaga demi menghadirkan data pemilih yang semakin berkualitas.

“Data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Melalui RUMPI, kita membangun komunikasi yang terbuka sehingga setiap masukan, hasil pengawasan, maupun tindak lanjut dapat dibahas bersama. Harapannya, rapat pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II nantinya menghasilkan data pemilih yang semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Marwansyah.

Setelah sambutan dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, agenda dilanjutkan dengan pemaparan proses serta progres pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026 oleh Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Muhammad Tahir. Selanjutnya, Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, Ihsan Jaya, menyampaikan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan.

Dalam paparannya, Muhammad Tahir menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih terus dilakukan secara berkesinambungan melalui koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan. KPU juga melakukan pencermatan dan analisis data secara menyeluruh serta menindaklanjuti setiap masukan yang diterima, termasuk hasil pengawasan dari Bawaslu.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci utama agar setiap perubahan data pemilih dapat diakomodasi secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, koordinasi dengan stakeholder serta tindak lanjut terhadap setiap masukan, termasuk hasil pengawasan dari Bawaslu, menjadi bagian penting dalam memastikan setiap perubahan data dapat diakomodasi sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh proses tersebut akan menjadi bahan dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II,” jelas Muhammad Tahir.

RUMPI sendiri merupakan inovasi forum koordinasi yang dibangun KPU Kabupaten Belitung Timur bersama para pemangku kepentingan sebagai ruang komunikasi terbuka untuk membahas perkembangan pemutakhiran data pemilih. Melalui forum ini, berbagai persoalan, masukan, hingga rekomendasi dapat dibahas secara bersama sebelum ditetapkan dalam rapat pleno.

Melalui pelaksanaan RUMPI Edisi V, KPU Kabupaten Belitung Timur berharap sinergi yang telah terjalin bersama Bawaslu dan seluruh stakeholder semakin kuat. Dengan kolaborasi yang berkesinambungan, kualitas data pemilih di Kabupaten Belitung Timur diharapkan terus terjaga sebagai salah satu prasyarat utama terselenggaranya pemilu yang demokratis, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

“Data pemilih yang akurat bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga hasil dari kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga hak konstitusional setiap warga negara.”