Pemkab Beltim Terbitkan Surat Edaran Atur Penjualan BBM Subsidi

MANGGAR: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) bergerak cepat menyikapi antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni menerbitkan surat edaran untuk mengatur penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer agar distribusi lebih tertib dan tepat sasaran.
.
Kebijakan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, bersama PT Pertamina Patra Niaga, Polres Belitung Timur, pengelola SPBU, perangkat daerah terkait, serta para camat di Ruang Rapat Bupati, Rabu (5/8/2026).

Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pemkab Beltim ingin memastikan distribusi BBM subsidi tetap berjalan lancar sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan di lapangan.

Sales Branch Manager (SBM) Rayon II Bangka Belitung PT Pertamina Patra Niaga, Rafli Alhaq, menegaskan antrean panjang bukan disebabkan berkurangnya kuota BBM subsidi. Menurutnya, alokasi Pertalite maupun Biosolar untuk Kabupaten Belitung Timur hingga saat ini masih sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

“Secara kuota tidak ada pengurangan. Justru yang terjadi adalah peningkatan konsumsi Pertalite karena adanya perpindahan penggunaan dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Dampaknya permintaan di SPBU meningkat dan antrean menjadi lebih panjang,” jelas Rafli.

Ia menjelaskan, lonjakan konsumsi terjadi setelah adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi sehingga sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite.

Selain meningkatnya konsumsi, Pertamina juga mencermati adanya pembelian berulang oleh sebagian kendaraan. Karena itu, pengawasan distribusi BBM subsidi terus diperketat melalui sistem digital berbasis barcode yang terhubung dengan data kendaraan.

“Jika ditemukan penyalahgunaan barcode atau pengisian yang tidak sesuai aturan, kami lakukan pemblokiran. SPBU juga kami awasi agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU di Pulau Belitung untuk memastikan pasokan tetap tersedia saat terjadi lonjakan konsumsi. Masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan maupun pengisian berulang menggunakan kendaraan yang sama.

Selain itu, Pertamina mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM subsidi. Apabila menemukan dugaan penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya ke BPH Migas melalui WhatsApp 0812-3000-0136 atau menghubungi Pertamina Call Center 135, dengan melampirkan foto, lokasi, dan kronologi kejadian agar laporan dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan surat edaran yang akan diterbitkan menjadi dasar pengaturan penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer.

“Kita akan membuat surat edaran sebagai dasar pengaturan di lapangan. Tujuannya agar distribusi BBM subsidi lebih tertib, tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu, dan masyarakat tetap mendapatkan haknya,” ujar Kamarudin.

Ia mengaku prihatin terhadap tingginya harga BBM subsidi di tingkat pengecer yang kini mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter, bahkan di wilayah terpencil ada yang dijual hingga Rp15.000 per liter.

“Ini tidak baik, cari untungnya sudah keterlaluan. Ditambah kalau mereka menyetok di rumah bahaya kebakaran sangat tinggi,” tegasnya.

Pemkab Beltim juga akan mengkaji mekanisme penjualan BBM di tingkat pengecer agar tidak memicu disparitas harga yang terlalu tinggi. Selain itu, aspek keselamatan dalam penyimpanan dan penjualan BBM akan menjadi perhatian utama.

Kamarudin menegaskan pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tertib dan tepat sasaran. Bahkan, jika diperlukan, Pemkab Beltim siap menyampaikan kondisi di daerah kepada Pertamina pusat guna mengoptimalkan penyaluran BBM.

Melalui sinergi antara pemerintah, Pertamina, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan masyarakat, Pemkab Beltim berharap distribusi BBM subsidi di Kabupaten Belitung Timur tetap terjaga sehingga dapat dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat.*