Anggaran Minim, KONI Beltim Fokus Efisiensi dan Lobi Dewan Penyantun

MANGGAR: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Belitung Timur (Beltim) menghadapi tantangan besar pada tahun 2025. Dengan anggaran hibah yang mengalami penurunan menjadi Rp 1,1 miliar, KONI Beltim harus menyusun ulang strategi dan skala prioritas program kerja mereka.

Dipimpin oleh Ketua Umum KONI Beltim terpilih, Hendro, jajaran pengurus melakukan rapat intensif selama dua hari, Jumat (14/2) hingga Sabtu (15/2), di Kantor Sekretariat KONI Beltim.

Fokus utama rapat ini adalah penyamaan persepsi terkait program kerja dan refocusing anggaran agar tetap berjalan optimal.

Fokus pada Tiga Bidang Utama

Menurut Kepala Bidang Perencanaan, Program Anggaran, dan Mobilisasi Sumber Daya KONI Beltim, Dela Wahyudi Rinursyah, anggaran yang terbatas membuat mereka harus lebih selektif dalam memilih program yang akan dijalankan. Tahun ini, sebanyak 70 persen atau sekitar Rp 770 juta dari total anggaran akan diprioritaskan untuk tiga bidang utama, yaitu:
1. Bidang Pembinaan Prestasi

2. Bidang Sport Science, Iptek, dan Pendataan

3. Bidang Organisasi, Pendidikan, dan Penataran

“Bukan berarti bidang lain tidak penting, tetapi karena anggaran terbatas, kita harus lebih fokus. Jumlah ini pun masih jauh dari kebutuhan ideal, sehingga kita perlu mencari tambahan dana,” jelas Dela.

Mengandalkan Dewan Penyantun untuk Menutup Kekurangan

Salah satu strategi KONI Beltim dalam mengatasi keterbatasan anggaran adalah melibatkan Dewan Penyantun, yang terdiri dari 15 tokoh, termasuk pengusaha, perusahaan, dan perbankan di Kabupaten Beltim.

Ketua KONI Beltim, Hendro, menekankan bahwa peran Dewan Penyantun sangat penting dalam mendukung prestasi atlet dan pelatih. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan hibah pemerintah. Dengan adanya Dewan Penyantun, diharapkan dapat membantu kondisi keuangan KONI Beltim,” ujarnya.

Konsep pendanaan yang akan diterapkan mirip dengan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana perusahaan yang beroperasi di Beltim diharapkan dapat menyisihkan sebagian keuntungan mereka untuk mendukung perkembangan olahraga daerah.

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana

Hendro juga menegaskan bahwa setiap dana yang diterima dari Dewan Penyantun akan dikelola secara transparan dan dipertanggungjawabkan kepada publik serta instansi terkait, termasuk Bupati, DPRD Beltim, BPK RI, Kejaksaan, dan kepolisian.

“Kita menjunjung tinggi transparansi. Jika ada bantuan, selain ke publik, laporan juga akan kami sampaikan ke pihak berwenang agar penggunaannya jelas,” kata Hendro.

Ke depan, setelah pelantikan dan pengukuhan kepengurusan, KONI Beltim akan segera bertemu dengan para pengusaha dan perusahaan yang masuk dalam daftar Dewan Penyantun untuk membahas skema dukungan lebih lanjut. Beberapa di antaranya bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk membantu.

Dengan strategi efisiensi anggaran dan dukungan dari pihak eksternal, KONI Beltim optimistis dapat tetap mengembangkan olahraga prestasi di Kabupaten Beltim, terutama dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII di Pangkalpinang pada 2026 mendatang.* sumber: Diskominfo SP Beltim