TANJUNGPANDAN – Di tengah hiruk-pikuk politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Belitung Timur 2024, Asmawa Tosepu resmi dikukuhkan sebagai Penjabat sementara (Pjs) Bupati Belitung Timur.
Pengukuhan tersebut dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Sugito, di Ruang Rapat Pasir Padi, Kantor Gubernur Bangka Belitung.
Penunjukan Asmawa ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Belitung Timur, menyusul cuti kampanye selama dua bulan yang diambil oleh Bupati Burhanuddin dan Wakil Bupati Khairil Anwar. Keduanya kini tengah fokus pada pencalonan ulang dalam Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung, Marwansyah, menyampaikan harapannya terkait pengukuhan Pjs Bupati ini. Menurutnya, keberadaan pemimpin sementara seperti Asmawa sangat penting untuk memastikan jalannya roda pemerintahan tetap stabil, serta pelayanan publik kepada masyarakat tidak terhenti.
“Di tengah masa kampanye seperti ini, pemerintahan harus tetap hadir. Kehadiran Pjs Bupati sangat penting untuk menjaga agar semua pelayanan kepada masyarakat Belitung Timur berjalan lancar. Pemerintah harus tetap memberikan yang terbaik bagi warganya, meskipun sedang berlangsung hajatan demokrasi,” ungkap Marwansyah.
Pengalaman yang Berharga
Asmawa Tosepu bukanlah orang baru dalam urusan pemerintahan. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pengalaman luas, ia pernah menduduki posisi penting sebagai Penjabat Walikota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Penjabat Bupati Kabupaten Bogor. Dengan latar belakang tersebut, penugasan di Belitung Timur ini diharapkan dapat dijalankannya dengan baik, terutama dalam menjaga stabilitas pemerintahan selama dua bulan ke depan.
“Pengalaman Pak Asmawa menjadi modal penting dalam menjalankan tugasnya kali ini. Beliau pernah memimpin daerah lain sebagai penjabat, jadi sudah sangat mengerti bagaimana memastikan pemerintahan tetap berjalan di tengah kondisi seperti ini,” tambah Marwansyah.
Lebih lanjut, Marwansyah juga optimistis bahwa dengan kepemimpinan sementara dari Asmawa, masyarakat Belitung Timur dapat menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Meskipun Bupati dan Wakil Bupati tengah cuti kampanye, pelayanan publik dan berbagai program pemerintah diharapkan tetap berjalan tanpa hambatan.
Tantangan di Tengah Pilkada
Tugas Asmawa Tosepu sebagai Pjs Bupati bukanlah hal yang ringan. Selain harus memastikan jalannya pemerintahan tetap lancar, ia juga dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk menjaga agar proses Pilkada Serentak di Belitung Timur berjalan dengan aman dan damai.
“Sebagai ASN yang profesional, Pak Asmawa tentu akan menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan. Beliau harus mampu menyeimbangkan antara tugas sebagai penjabat sementara dan memastikan Pilkada dapat berjalan dengan baik. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara aman,” jelas Marwansyah.
Dengan masa tugas yang relatif singkat, yaitu hingga 23 November 2024, Asmawa diharapkan mampu membawa Belitung Timur melewati masa transisi ini dengan baik. Penunjukannya sebagai Pjs Bupati juga merupakan upaya dari pemerintah pusat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di daerah yang tengah menghadapi momentum politik penting.
Harapan untuk Pilkada Damai
Marwansyah menutup pernyataannya dengan harapan agar Pilkada Belitung Timur 2024 dapat berlangsung dengan damai dan lancar. Ia juga mengucapkan selamat kepada Asmawa Tosepu atas pengukuhannya sebagai Pjs Bupati, seraya berharap segala tugas yang diemban dapat dijalankan dengan baik.
“Kami berharap Pak Asmawa diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Semoga Pilkada nanti berjalan damai, dan masyarakat Belitung Timur dapat menyalurkan suaranya dengan aman. Ini adalah momentum penting bagi kita semua,” pungkasnya.
Dalam situasi politik yang dinamis, kehadiran Asmawa Tosepu diharapkan menjadi penyejuk di tengah persaingan politik Pilkada Belitung Timur. Masyarakat Belitung Timur tentu berharap, di bawah kepemimpinan sementara ini, segala aspek pemerintahan dapat tetap berjalan optimal, dan stabilitas daerah tetap terjaga hingga pemimpin definitif terpilih.*
