Diterjang Ombak Lebih 1 Jam,5 Komisioner KPU Beltim Datangi Pulau Bukulimau untuk Edukasi Demokrasi

MANGGAR – Ombak tinggi dan deburan air laut tak menyurutkan langkah lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) untuk menjalankan misi pendidikan bagi pemilih. Mereka rela mengarungi perairan lepas Manggar selama lebih dari satu jam demi menjangkau masyarakat Desa Pulau Bukulimau, Kecamatan Manggar, Rabu (14/10/2026).

Di tengah cuaca Kabupaten Beltim yang diselimuti asap tipis, perjalanan menuju wilayah kepulauan tersebut menjadi tantangan tersendiri. Gelombang laut yang cukup tinggi, disertai hempasan air yang menghantam badan perahu, membuat rombongan harus ekstra hati-hati sepanjang perjalanan.

Kelima komisioner yang mengarungi perairan tersebut yakni Ketua KPU Beltim Marwansyah, bersama anggota KPU Nur Asrikhah, Muhammad Tahir, Leny Septriani, dan Iskandar. Mereka didampingi jajaran sekretariat KPU Kabupaten Beltim.

Perjalanan panjang itu ditempuh pada pagi hari untuk menuju Pulau Bukulimau. Tantangan serupa kembali mereka hadapi ketika bertolak pulang pada sore hari. Deburan ombak masih mengiringi perjalanan hingga rombongan kembali ke daratan.

Namun, perjuangan menyeberangi laut tersebut bukan sekadar perjalanan menuju sebuah desa. Ada misi penting yang mereka bawa, yakni menyosialisasikan pemilu sekaligus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya memahami hak pilih dan kehidupan demokrasi.

Bagi penyelenggara pemilu, menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam memastikan informasi kepemiluan tidak hanya diterima warga yang tinggal di pusat perkotaan, tetapi juga masyarakat yang menghadapi keterbatasan geografis.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Pulau Bukulimau di ikuti berbagai lapisan masyarkat diantaranya nelayan, ibu ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil ikan asin dan ikut pula dari perangkat desa setempat. Mereka sangat antusias hadir dalam acara yang tidak saja dikemas dengan pertemuan tatap muka namum juga dilakukan langsung oleh komisioner dengan menyambangi sejumlah rumah masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Anggota KPU Beltim Nur Asrikhah yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklihparmas dan SDM) menyampaikan materi pendidikan pemilih kepada masyarakat yang hadir sebagai peserta kegiatan.

Dikatakanya, pendidikan pemilih menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemilu, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya berpartisipasi secara sadar dalam menentukan pemimpin.

Masyarakat diharapkan tidak sekadar datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu berlangsung, tetapi juga memahami arti penting suara mereka dalam menentukan arah kepemimpinan dan masa depan daerah maupun bangsa.

Edukasi ini tentu juga relevan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. ” Tantangan jarak dan akses informasi membuat sosialisasi secara langsung menjadi salah satu cara untuk mendekatkan penyelenggara pemilu dengan warga,” ujar Nur Asrikhah

Adapun Komisioner KPU Beltim Muhammad Tahir juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pemilu dan demokrasi.

Pemilu merupakan salah satu sarana penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Melalui proses tersebut, warga memiliki kesempatan untuk menggunakan hak politiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demokrasi itu kini tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan memilih pada hari pemungutan suara.
” Demokrasi juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, menghargai perbedaan pilihan, serta ikut mengawal kehidupan bernegara,” jelasnya.

Pendidikan mengenai pemilu dan demokrasi diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahwa setiap suara memiliki arti dan setiap warga mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi.

Sedangkan, Komisioner Leny Septrini, mengatakan pemilih marginal tak boleh terabaikan dan
kegiatan pendidikan pemilih juga berkaitan erat dengan pentingnya memberikan perhatian kepada kelompok marginal dan rentan dalam pemilu.

“Kelompok marginal merupakan masyarakat yang menghadapi hambatan sosial, ekonomi, administratif, atau geografis sehingga berpotensi kurang terjangkau dalam proses politik dan demokrasi” ucap Leny.

Mereka antara lain penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, warga yang tinggal di daerah terpencil atau perbatasan, pekerja dengan mobilitas tinggi seperti buruh dan pelaut, pedagang kaki lima, petani, masyarakat adat, serta warga yang mengalami kendala administrasi kependudukan.

Kelompok-kelompok tersebut tidak jarang menghadapi berbagai kendala untuk mendapatkan informasi kepemiluan maupun mengakses fasilitas pemungutan suara.
Seperti masyarakat di wilayah terpencil dapat menghadapi tantangan jarak dan transportasi. Warga dengan kendala administrasi kependudukan juga berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Karena itu, pendidikan pemilih yang inklusif diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat memahami hak politiknya dan mengetahui prosedur untuk menggunakan hak tersebut sesuai ketentuan.
Ombak Boleh Menghadang, namun Marwansyah selaku Ketua mengatakan , demokrasi harus tetap menjangkau semua dan perjalanan lebih dari satu jam melintasi perairan Manggar menjadi gambaran nyata tantangan geografis yang harus dihadapi untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.

Bagi lima komisioner KPU Beltim, perjalanan menuju Pulau Bukulimau membawa pesan bahwa pendidikan pemilih tidak semestinya berhenti di wilayah yang mudah dijangkau. Masyarakat di pulau kecil pun membutuhkan informasi yang memadai agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. “Sebab, demokrasi yang berkualitas bukan hanya tentang tingginya angka partisipasi, melainkan juga tentang terbukanya kesempatan bagi setiap warga untuk memahami hak politiknya” terang Komisioner Iskandar.

Di tengah ombak yang menguji perjalanan pergi dan pulang, ada pesan penting yang ingin ditegaskan:
“jarak geografis tidak boleh menjadi alasan bagi masyarakat untuk tertinggal dalam memperoleh pendidikan demokrasi.

Sebab, setiap warga memiliki hak politik yang patut dihormati. Dari pusat kota hingga pulau-pulau kecil, setiap suara tetap berarti bagi masa depan demokrasi Indonesia” jelas Marwansyah, yang pernah menjadi Panwas Pilkada dan Ketua KPU Kabupaten Beltim.di era kali pertama Pemilu langsung pasca reformasi tahun 2003 sd tahun 2008 lalu.*