JAKARTA – Komite Reformasi untuk Belitong Masa Depan (KRUBMD) hari ini, Kamis, 20 November 2025, resmi menyampaikan laporan penting kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait hasil diskusi terbatas yang digelar pada Rabu, 12 November 2025.
Adapun Diskusi disampaikan tersebut yang mengangkat tema besar “Kepemimpinan, Pariwisata, dan Kelestarian Alam”, sebuah isu strategis yang dinilai sangat menentukan masa depan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun pertemuan Komite Reformasi untuk Belitung Masa Depan ini dihadiri H. Suhadi Hasan, Ir. Suryadi Saman MSc, Sabriansyah dan Firman dengan kementerian dalam negeri ini yang diterima langsung Sekretaris Jenderal Kementeraian Dalam Negeri Komjen Polisi Drs. Tomsi Tohir.
Ketua KRUBMD, H. Suhadi Hasan, kepada media, mengungkapkan bahwa diskusi terbatas yang telah diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap dinamika yang terjadi di pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya terkait diharmoni hubungan antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas serta efektivitas jalannya pemerintahan.
“Tujuan utama diskusi ini adalah untuk merajut kembali hubungan yang kurang harmonis tersebut. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada roda pemerintahan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas,” ujar Suhadi.
Diskusi terbatas itu menghadirkan jajaran narasumber nasional dan tokoh penting, antara lain Dr. Refly Harun, SH., LL.M, seorang ahli hukum tata negara; Ir. Errot Djarot, budayawan; H. Muhammad Muas, SH; serta Ir. H. Darmansyah Husin, Anggota DPD RI. Kehadiran mereka diharapkan memberikan pandangan objektif dan konstruktif dalam mencari solusi bagi permasalahan kepemimpinan daerah.
Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh berbagai unsur strategis: Forkopimda Provinsi dan Kabupaten, anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, Lembaga Adat Melayu Belitong, tokoh agama, tokoh pemuda, serta pelaku usaha dari seluruh Kabupaten Belitung.
Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan daerah dipandang sebagai isu bersama yang harus disikapi secara serius.
Suhadi menegaskan bahwa hasil diskusi telah dirumuskan secara komprehensif dan resmi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi situasi kepemimpinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Rumusan hasil diskusi kami lampirkan sebagai wujud tanggung jawab moral kami terhadap masa depan daerah. Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu menemukan solusi terbaik demi terjaganya stabilitas pemerintahan dan kemajuan Bangka Belitung,” tutup Suhadi.
Dengan laporan ini, KRUBMD berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah yang tepat demi menjaga kesinambungan pembangunan, kelestarian alam, serta masa depan pariwisata Belitong yang tengah berkembang pesat.*
