Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » HNSI Belitung dan LAMBEL Dukung Sosialisasi Musyawarah dan Penerapan Hukum Adat Di Desa Pulau Seliu

HNSI Belitung dan LAMBEL Dukung Sosialisasi Musyawarah dan Penerapan Hukum Adat Di Desa Pulau Seliu

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MEMBALONG: Sosialisasi dan Musyawarah dalam Penerapan Hukum Adat di Desa Pulau Seliu, dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Pulau Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Jumat (6/1/2023).

Acara ini menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Ketua LAMBEL Drs H Abdul Hadi Adjin, DKP Propinsi Babel, Suherman (Pengacara Belitung), Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Belitung H Muchtar Motong (Aji Tarek) dan Kades Pulau Seliu Edyar sebagai Moderator.

Ketua HNSI Belitung Aji Tarek sampaikan, kegiatan musyawarah sosialisasi ini cukup baik dilaksanakan. Pembentukan dan penerapan hukum adat berkaitan dengan masalah wilayah laut desa pulau seliu sangatlah penting, mengingat persoalan nelayan kecil sering diganggu oleh nelayan besar seperti Compreng di wilayah pulau seliu, 4 hingga 12 mil laut.

Pentingnya Penerapan Hukum Adat
“Pembentukan dan penerapan hukum adat ini penting disosialisasikan dan dibentuk, sebab miris melihat kondisi nelayan kecil yang berdampingan dengan Compreng. Ini harus disikapi bijaksana,” ungkap Ketua HNDI Belitung itu.

Politisi itu menilai aktivitas kapal besar ini sangat mengganggu nelayan kecil, sehingga nelayan kecil merasa kehilangan rasa keadilan.

“Compreng (kapal cumi) itu kan teknologi besar, bobot diatas 30 GT dengan memiliki fasilitas lampu yang sangat terang dan dilengkapi perlengkapan canggih lainnya. Ini tentunya sangat mengganggu nelayan kecil,” pungkas Aji Tarek.

IMG_20230107_065543

Pada kesempatan itu, Narasumber dari Ketua LAMBEL Drs H Abdul Hadi Adjin mendukung dilaksanakan acara sosialisasi Musyawarah dan Penerapan Hukum Adat tersebut.

Menurut Dia, acara ini adalah inisiatif masyarakat Nelayan Pulau Seliu, sekitar 75% kehidupannya sangat tergantung kepada laut/perikanan.

“Kita melihat dalam dialog sosialisasi ini terlihat para nelayan sampaikan adanya keluhan beroperasinya kapal besar perairan sekitar laut Pulau Seliu, yang membuat para nelayan sangat dirugikan serta hasil tangkapnya sangat sulit dan berkurang,” imbuh Ketua LAMBEL.

Oleh karena itu, kapal tersebut masuk di wilayah perairan laut seliu yang notabene, kawasan wilayah tangkapan ini sudah turun temurun dipergunakan nelayan untuk menangkap ikan dilaut.

“Masuknya kapal ini, tentunya angat merugikan hasil tangkapan nelayan di wilayah Desa Pulau Seliu, Gunung Riting, Padang Kandis, Kembiri,” tutur Dia.
Sikapi Konflik Pengusaha dan Nelayan

Oleh sebab itu, kata Hadi,  konflik kepentingan antara pengusaha dan nelayan harus duduk bersama untuk menyelesaikannya. Respon masyarakat ini merupakan bagian dari Pengawasan karena urusan Kelautan ini Adalah Kewenangan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Artinya Gubernur dan Dinas Perikanan dan Kelautan Babel perlu memanggil/mengundang Para Pengusaha Kapal ini untuk diadakan pertemuan dengan Masyarakat Nelayan serta Pemerintah Desa setempat.

“Perlu segera pihak Pemprov Babel mengambil langkah kongrit untuk menyelesaikan masalah ini dengan beradab, baik dan benar,” imbuhnya.

Ketua HNSI Belitung Aji Tarek sampaikan, kegiatan musyawarah sosialisasi ini cukup baik dilaksanakan. Pembentukan dan penerapan hukum adat berkaitan dengan masalah wilayah laut desa pulau seliu sangatlah penting, mengingat persoalan nelayan kecil sering diganggu oleh nelayan besar seperti Compreng di wilayah pulau seliu, 4 hingga 12 mil laut.

Menurutnya, Pembentukan dan penerapan hukum adat ini penting disosialisasikan dan dibentuk, sebab miris melihat kondisi nelayan kecil yang berdampingan dengan Compreng. Ini harus disikapi bijaksana,” ungkap Ketua HNSI Belitung itu.

Politisi itu menilai aktivitas kapal besar ini sangat mengganggu nelayan kecil, sehingga nelayan kecil merasa kehilangan rasa keadilan.

“Compreng (kapal cumi) itu kan teknologi besar, bobot diatas 30 GT dengan memiliki fasilitas lampu yang sangat terang dan dilengkapi perlengkapan canggih lainnya. Ini tentunya sangat mengganggu nelayan kecil,” pungkas Aji Tarek.

Adapun kegiatan acara ini dihadiri perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Ketua LAM (Lembaga Adat Melayu Belitung), Ketua HNSI Kabupaten Belitung H Muhtar Motong, Pengacara Belitung Herman SH, staf Kecamatan Membalong, Polsek Membalong, Babinsa, Ketua BPD dan Anggota, Kepala Desa Mentigi, Kepala Desa Padang Kandis, Ketua KNPI Kecamatan Membalong, Pemangku Adat, Kik Lebay, Kik Dukun, para Nelayan dan Tokoh masyarakat *

  • person
  • visibility 138
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Babinsa Serka Astiyandi Hadiri Musyawarah Gugus Depan SMK Negeri 2 Tanjungpandan

    Babinsa Serka Astiyandi Hadiri Musyawarah Gugus Depan SMK Negeri 2 Tanjungpandan

    • calendar_month Kamis, 19 Nov 2026
    • account_circle sma
    • visibility 178
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN – Babinsa Serka Astiyandi menghadiri kegiatan Musyawarah Gugus Depan (Mugus) 01.133/01.134 pangkalan SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Kamis (19/11/2026), pukul 08.30 WIB. Kegiatan berlangsung di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Jalan Telex II, Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Musyawarah tersebut dihadiri oleh sejumlah unsur kepramukaan, di antaranya Kwartir Cabang (Kwarcab) Belitung, Saka Dirgantara, Saka […]

  • TVRI Babel Bakal Tayangkan FGD Pengelolaan Dana Desa Belitung dan Beltim

    TVRI Babel Bakal Tayangkan FGD Pengelolaan Dana Desa Belitung dan Beltim

    • calendar_month Jumat, 19 Jan 2018
    • account_circle sma
    • visibility 108
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: TVRI Babel direncanakan akan menayangkan Focus Group Diskusi (FGD) tentang pengelolaan dana desa di Belitung dan Beltim, pada tanggal 24 Januari 2018, dengan jam tayang pukul 16.00 sampai dengan 17.00 wib. Hal itu terangkup dalam kegiatan shooting TVRI Babel, menyangkut Focus Group Diskusi tentang pengelolaan dana desa di Belitung dan Beltim, yang diselenggarakan oleh […]

  • Rayakan HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komunitas Diskusi 17 Belitung Gelar Gaple Persahabatan

    Rayakan HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komunitas Diskusi 17 Belitung Gelar Gaple Persahabatan

    • calendar_month Rabu, 13 Nov 2024
    • account_circle sma
    • visibility 118
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN – Menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ke-24 pada 21 November 2024, Komunitas Diskusi 17 Belitung berencana mengadakan acara Gaple Persahabatan dan Silaturahmi yang akan melibatkan komunitas gaple se-Belitung. Kegiatan ini, menurut Ketua Panitia yang juga Ketua Komunitas Diskusi 17, Rizali Abusama—atau yang akrab disapa Pak Trek—akan menjadi ajang mempererat hubungan […]

  • Koramil 414-04/Membalong Dampingi Sosialisasi Karhutla Mabes TNI di Desa Membalong

    Koramil 414-04/Membalong Dampingi Sosialisasi Karhutla Mabes TNI di Desa Membalong

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle sma
    • visibility 269
    • 0Komentar

    MEMBALONG – Danramil 414-04/Membalong Lettu Inf RK Purwoko bersama Anggota Koramil 414-04/Membalong bersama Pemerintah Desa Membalong mendampingi Tim Karhutla Mabes TNI dalam kegiatan sosialisasi dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Desa Membalong, Kecamatan Membalong, Selasa (8/9/2026). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut berlangsung di salah satu warung kopi di Desa […]

  • Fokuskan Pengusulan Pahlawan Nasional H. AS. Hanandjoeddin, TP2GD Babel Satukan Langkah Pengusulan di 2026

    Fokuskan Pengusulan Pahlawan Nasional H. AS. Hanandjoeddin, TP2GD Babel Satukan Langkah Pengusulan di 2026

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle sma
    • visibility 133
    • 0Komentar

    SIJUK: Upaya memperkuat kembali pengusulan H.AS Hanandjoeddin sebagai Pahlawan Nasional menjadi fokus pertemuan silaturahmi TP2GD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan TP2GD Kabupaten Belitung di Sheraton Belitung Resort, Jumat (5/12/2025) malam. Pertemuan ini digelar untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi kendala yang menyebabkan pengusulan sebelumnya belum disetujui di tingkat pusat. Dalam pertemuan tersebut, Ketua TP2GD Provinsi Kepulauan […]

  • PROBLEMATIKA PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG KORUPSI

    PROBLEMATIKA PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG KORUPSI

    • calendar_month Kamis, 29 Feb 2024
    • account_circle sma
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Baru-baru ini, saya mendapat pertanyaan dari seorang teman. Apa maksud dan pengertian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi? Kini saya coba menulis ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang korupsi yang berlaku di Indonesia. Awalnya, Undang-Undang Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 […]

expand_less