Breaking News
Trending Tags
Beranda » Bangka Belitung » Ini Jumlah Jamaah Belitung 2020 Batal Berangkat ke Tanah Suci Tahun 2021

Ini Jumlah Jamaah Belitung 2020 Batal Berangkat ke Tanah Suci Tahun 2021

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNGPANDAN: Kemenag Kabupaten Belitung menyampaikan bahwa jamaah Kabupaten Belitung Tahun 2020 yang batal berangkat menunaikan ibadah haji pada Tahun 2021 /1422 H sebanyak 169 orang 71 laki laki 98 Wanita.

Adapun Ka Kan Kemenag Belitung Drs. H. Masdar Nawawi ungkapkan bahwa jamaah Kabupaten Belitung Tahun 2020 batal berangkat berdasarkan KMA Nomor : 660 Tahun 2021 tanggal 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 1442 H / 2021 M .

Adapun daftar calon jamaah haji Belitung sebanyak 169 orang 71 laki laki 98 Wanita dengan rincian per kecamatan sbb (sebagai berikut) :
1. Tanjungpandan 101, laki laki 41 wanita 60
2. Sijuk 20 jamaah laki laki 8 wanita 12
3. Selat Nasik 32 jamaah laki laki 14 wanita 18
4. Membalong 10 jamaaah laki laki 6 wanita 4
5. Badau 6 jamaah laki laki 4 Wanita 2.

Ka Kan Kemenag Belitung Drs.H. Masdar Nawawi menghimbau kepada jamaah calon haji kab. Belitung tetap tegar dan selalu bersabar atas keputusan pemerintah tentang hal ini demi keselamatan dan keamanan jamaah itu sendiri dengan situasi dan kondisi vandemi covid 19 ini. “Insya Allah bagi jamaah calon haji ini akan akan menjadi perioritas untuk pemberangkatan haji tahun 1443 H / 2022 M,” katanya.

Seperti diketahui, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memastikan bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Hadir juga, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, serta sejumlah perwakilan dari Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan Ormas Islam lainnya.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M,” sambung Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Menag Yaqut menegaskan, keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Kemenag sudah melakukan pembahasan dengan Komisi VIII DPR pada 2 Juni 2021. Mencermati keselamatan jemaah haji, aspek teknis persiapan, dan kebijakan yang diambil oleh otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR dalam simpulan raker tersebut juga menyampaikan menghormati keputusan yang akan diambil Pemerintah.

“Komisi VIII DPR dan Kemenag, bersama stake holder lainnya akan bersinergi untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi publik yang baik dan masif mengenai kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H/2021 M,” tutur Menag.

Kemenag, jelas Gus Yaqut, juga telah melakukan serangkaian kajian bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, dan lembaga terkait lainnya.

“Semalam, kami juga sudah menggelar pertemuan virtual dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas kebijakan ini. Alhamdulillah, semua memahami bahwa dalam kondisi pandemi, keselamatan jiwa jemaah harus diutamakan. Ormas Islam juga akan ikut mensosialisasikan kebijakan ini untuk kepentingan jemaah,” tutur Menag.

“Atas dukungan Komisi VIII, K/L terkait, dan juga ormas Islam, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujar Menag.

Pemerintah menilai bahwa pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut: Saudi (1.251), Indonesia (4.824), India (132.788), Pakistan (1.843), Bangladesh (1.765), Nigeria (16), Iran (10.687), Turki (7.112), Mesir (956), Irak (4.170), dan Aljazair (305). Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230). Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Menurut Menag, agama mengajarkan, bahwa menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

“Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara,” jelas Menag.

“Penyelenggaraan haji merupakan kegiatan yang melibatkan banyak orang yang berpotensi menyebabkan kerumunan dan peningkatan kasus baru Covid-19,” sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi, kata Menag, sampai hari ini yang bertepatan dengan 22 Syawwal 1442 H, juga belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

“Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” tegas Menag.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, berbagai persiapan yang sudah dilakukan, belum dapat difinalisasi. Untuk layanan dalam negeri, misalnya kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, belum bisa difinalisasi karena belum ada kepastian besaran kuota, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya.

“Itu semua biasanya diatur dan disepakati dalam MoU antara negara pengirim jemaah dengan Saudi. Nah, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan,” tuturnya.

“Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari,” lanjutnya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan itu antara lain larangan salat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Shaf saat mendirikan salat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk salat jemaah, baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

“Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya tiga hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain,” terangnya.

Menag menambahkan, pembatalan keberangkatan jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI) baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jemaah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jemaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoax,” ungkapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag.*

  • person
  • visibility 197
  • forum 0
Bagikan Threads

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dua  Minggu Sebelum Lebaran, Pedagang Kue Masih Sepi Pembeli

    Dua Minggu Sebelum Lebaran, Pedagang Kue Masih Sepi Pembeli

    • calendar_month Selasa, 13 Jun 2017
    • account_circle sma
    • visibility 207
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Dua Minggu menjelang lebaran, kue lebaran yang terletak di kawasan pasar Tanjungpandan tampaknya masih terlihat sepi. Padahal sejumlah aneka kue lebaran sudah tersedia di seputaran kawasan pasar Tanjungpandan. Hanya saja, masih terlihat ramai adalah di kawasan pasar ikan di Tanjungpandan. Dari pemantauan trawangnews.com hari ini Selasa 13 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wib, tampak […]

  • Bawaslu Belitung Ingatkan Caleg Petahana: Masa Reses Jangan Dijadikan Sebagai Alat Kampanye

    Bawaslu Belitung Ingatkan Caleg Petahana: Masa Reses Jangan Dijadikan Sebagai Alat Kampanye

    • calendar_month Senin, 13 Nov 2023
    • account_circle sma
    • visibility 127
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: TRAWANGNEWS.COM: Bawaslu Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menegaskan kepada anggota DPRD yang mencalonkan diri pada Pileg 2024 agar tidak menggunakan kegiatan reses sebagai platform kampanye. Ketua Bawaslu Belitung, Rezeki Aris Munazar, mengingatkan bahwa reses seharusnya menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, bukan ajang promosi politik. “Anggota DPRD Kabupaten Belitung perlu memastikan bahwa kegiatan […]

  • Danramil 414-03/Gantung Hadiri Pembukaan Lomba Lari Pice Run Kecamatan Gantung 2025

    Danramil 414-03/Gantung Hadiri Pembukaan Lomba Lari Pice Run Kecamatan Gantung 2025

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2025
    • account_circle sma
    • visibility 135
    • 0Komentar

    GANTUNG:  Danramil 414-03/Gantung, Kapten Inf Iwan S, menghadiri kegiatan pembukaan Lomba Lari Pice Run Kecamatan Gantung Tahun 2025 yang digelar pada Minggu (14/12/2025) pukul 06.00 WIB. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Belitung Timur, Camat Gantung, Danramil 414-03/Gantung, Kapolsek Gantung, Anggota DPRD Kabupaten Belitung […]

  • Ini Alternatif Layanan Di Hari Raya Idul Fitri Di Lapas Kelas IIB Tgpandan

    Ini Alternatif Layanan Di Hari Raya Idul Fitri Di Lapas Kelas IIB Tgpandan

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2020
    • account_circle sma
    • visibility 108
    • 0Komentar

    TANJUNGPANDAN: Sejak wabah pandemi Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjungpandan meniadakan kunjungan dan penitipan barang maupun makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tidak hanya itu, Sidang bagi tahanan pun digelar menggunakan Aplikasi Zoom yang terkoneksi secara Online dengan Pengadilan Negeri Tanjungpandan maupun Kejaksaan Negeri Belitung dan Belitung Timur. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan […]

  • Dihadiri Bupati & Ka Kan Kemenag Belitung, Ustadzah Iftitahur Rohmah Isi Tablig Akbar 24 Majlis Taklim di Masjid Attaqwa Desa Air Selumar

    Dihadiri Bupati & Ka Kan Kemenag Belitung, Ustadzah Iftitahur Rohmah Isi Tablig Akbar 24 Majlis Taklim di Masjid Attaqwa Desa Air Selumar

    • calendar_month Minggu, 22 Jan 2023
    • account_circle sma
    • visibility 194
    • 0Komentar

    SIJUK: Ka Kan (Kepala Kantor) Kemenag Kabupaten Belitung Drs. H Masdar Nawawi bersama Bupati Belitung H. Sahani Saleh S.sos menghadiri acara kegiatan Tablig Akbar 24 Majlis Taklim Ibu Ibu se-Kecamatan Sijuk yang bertempat di Masjid Attaqwa Desa Air Selumar Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung pada Sabtu, 21 Januari 2023, kemarin. Acara takblig akbar ini menghadirkan penceramah […]

  • Beri Naturalisasi kepada Atlet, Kemenkumham Dukung Perkuat Langkah Timnas Indonesia Menuju ke Piala Dunia 2026

    Beri Naturalisasi kepada Atlet, Kemenkumham Dukung Perkuat Langkah Timnas Indonesia Menuju ke Piala Dunia 2026

    • calendar_month Sabtu, 21 Sep 2024
    • account_circle sma
    • visibility 210
    • 0Komentar

    JAKARTA: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam mendukung kemajuan olahraga di Indonesia. Dukungan ini, terutama melalui proses naturalisasi atlet, diharapkan mampu memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia menuju Piala Dunia 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dalam pertemuannya dengan Ketua […]

expand_less